Ciri Ciri Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin Pengertian Ciri Ciri Sejarah Dan

Demokrasi Terpimpin: Pengertian, Ciri-Ciri, Sejarah, dan Dampaknya

Apa yang dimaksud dengan Demokrasi Terpimpin? Pengertian Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan dimana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.

Sistem pemerintahan ini dikenal juga dengan istilah ‘terkelola’ yaitu suatu pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Dengan kata lain, negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah dibawah pemerintahan penguasa tunggal.

Pada pelaksanaan sistem pemerintahan ini, warga negara atau rakyat tidak memiliki peran yang signifikan terhadap segala kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah melalui efektivitas teknik kinerja humas yang berkelanjutan.

Adapun tujuan dari sistem demokrasi terpimpin adalah:

Untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia.
Untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.

1. Kekuasaan Presiden

Pada sistem demokrasi terpimpin, presiden berperan sebagai penguasa tertinggi di dalam suatu negara. Di Indonesia sistem pemerintahan ini diberlakukan pada 5 Juli 1959, dimana negara Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kala itu.

Dengan berlakukan sistem demokrasi terpimpin, presiden Soekarno pada masa itu dapat mengubah berbagai peran dari wakil rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan kehendaknya, khususnya di bidang politik.

2. Peran Partai Politik Terbatas

Pada masa berlakunya sistem demokrasi terpimpin, peran partai politik menjadi sangat terbatas. Keberadaan partai politik seolah-olah hanya untuk menjadi pendukung berbagai kebijakan presiden Soekarno.

3. Peran Militer Semakin Besar

Pada masa demokrasi terpimpin, peran militer di Indonesia sangat kuat. Masa itu militer memiliki dua fungsi (dwifungsi), yaitu sebagai garda pertahanan negara dan juga berperan pada pemerintahan. Kuatnya peran militer pada pemerintahan ternyata mengakibatkan kekacauan politik di Indonesia.

4. Paham Komunisme Berkembang

Pada masa itu, hubungan antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin baik. Dukungan PKI terhadap Presiden Soekarno dimanfaatkan dengan baik sehingga paham komunisme berkembang pesat pada masa itu.

5. Anti Kebebasan Pers

Pers yang memiliki peran sebagai penyambung suara rakyat pada sistem politik dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pers tersebut membuat sebagian besar media menutup diri dan tidak berani mengedarkan berita karena adanya ancaman dicekal.

6. Sentralisasi Pemerintah Pusat

Sistem demokrasi terpimpin menimbulkan ketidakadilan, salah satunya adalah pemerintahan yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Peran partai politik semakin tidak jelas dalam pemerintahan sehingga menimbulkan kekacauan.

7. Terjadi Pelanggaran HAM

Kebebasan pers yang terkekang, sentralisasi pemerintah pusat, dan peran militer yang sangat besar berdampak pada meningkatnya tindakan semena-mena terhadap masyarakat. Pelanggaran HAM (baca: Pengertian HAM) sering dilakukan oleh pemerintah jika menemukan masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah.

Dampak Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin berlaku sebagai sistem pemerintahan Indonesia sejak presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959. Inilah awal berlakunya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin atau dikenal dengan rezim orde lama.

Adapun beberapa dampak dari sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut:

1. Dampak Positif

Negara terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan.
Mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan.
Menjadi awal dibentuknya Lembaga Tinggi Negara, yaitu MPRS dan DPAS.

2. Dampak Negatif

Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya memiliki kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan.
Memberlakukan Dwifungsi Militer sehingga Militer dapat ikut berpolitik.

Sistem pemerintahan ini juga memberikan dampak besar bagi situasi politik di Indonesia kala itu. Adanya kepemimpinan kaum borjouis dan PKI membuat banyak masyarakat melakukan penolakan.

Ditambah lagi maraknya korupsi di kalangan birokrat dan militer mengakibatkan pendapatan Indonesia dari ekspor mengalami penurunan drastis. Tidak hanya itu, inflasi yang cukup parah juga terjadi sebagai akibat tidak stabilnya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu.

Latar Belakang Demokrasi Terpimpin

Berawal dari deklarasi wakil presiden Dr. H. Mohammad Hatta kala itu, dimana ia menganjurkan pentingnya untuk membentuk partai-partai. Hal tersebut mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia yang akhirnya terbentuklah 40 partai politik pada masa itu.

Namun, ternyata keberadaan partai-partai politik tersebut tidak memperbaiki sistem demokrasi Indonesia. Adanya partai politik justru mengakibatkan perpecahan di pemerintahan sehingga kabinet-kabinet tidak bisa bertahan hingga 2 tahun.

Melihat hal tersebut, Presiden Soekarno kemudian mencetuskan sistem demokrasi terpimpin dengan alasan berikut:

Melihat dari segi keamanan nasional, demokrasi liberal justru menimbulkan banyak gerakan separatis yang membuat negara tidak stabil.
Melihat dari segi ekonomi, pergantian kabinet yang sering terjadi mengakibatkan berbagai program ekonomi yang telah dirancang sebelumnya tidak dapat berjalan dengan baik.
Melihat dari segi politik, gagalnya konstituante dalam merumuskan UUD baru untuk menggantikan UUD sementara 1950.