Kebijakan Moneter Dan Fiskal

Ppt Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Powerpoint

Kebijakan Fiskal dan Moneter | Pengertian, Tujuan, & Macam-macam

Beranda » Edukasi » Kebijakan Fiskal dan Moneter | Pengertian, Tujuan, & Macam-macam

Kebijakan Fiskal dan Moneter – Untuk mengatasi masalah-masalah pemerintah di bidang ekonomi, pemerintah menggunakan kebijakan-kebijakan tertentu. Secara garis besar terdapat tiga (3) kebijakan pemerintah di bidang ekonomi makro. Kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal dan moneter, dan kebijakan perdagangan luar negeri.

Pada tulisan ini hanya khusus membahas mengenai kebijakan fiskal dan moneter. Kami akan membahas mengenai kebijakan perdagangan luar negeri pada halaman lain.

Kebijakan Fiskal (Kebijakan Anggaran)

Pemerintah merupakan faktor determinan (yang menentukan) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki perangkat-perangkat kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu perangkat kebijakan itu adalah kebijakan fiskal (kebijakan anggaran).

Pengertian Kebijakan Fiskal

Penerimaan dan pengeluaran pemerintah merupakan faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Perlu diketahui bahwa dalam banyak hal, rumah tangga negara tidak sama dengan rumah tangga keluarga. Pada rumah tangga keluarga, jika penerimaan semakin menurun, salah satu tindakan yang ditempuh adalah menekan pengeluaran. Tindakan demikian dapat menyelamatkan kemunduran ekonomi rumah tangga keluarga.

Sebaliknya, dalam rumah tangga negara penurunan penerimaan tidak selalu diatasi dengan mengurangi pengeluaran. Jika pengeluaran ditekan, maka kegiatan ekonomi akan menjadi lesu. Kelesuhan ekonomi mengakibatkan pengangguran, yang berdampak pada penurunan penerimaan.

Kalau demikian halnya, kebijakan apa yang diambil pemerintah pada saat penerimaan atau pendapatan menurun? Tindakan yang mungkin dapat diambil adalah mengatur pengeluaran agar pengeluaran tersebut berdampak positif pada perbaikan ekonomi. Tindakan memperbaiki ekonomi juga dapat ditempuh dengan usaha menaikkan pendapatan. Tindakan-tindakan mengatur pengeluaran dan pemasukan negara disebut sebagai tindakan fiskal.

Jadi, Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi.

“Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi.”

Tujuan Kebijakan Fiskal

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemerintah selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak contoh yang dapat dilihat dari usaha pemerintah untuk memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat, seperti program transmigrasi yang memberi lahan dan rumah kepada penduduk, program irigasi yang dapat meningkatkan hasil pertanian, program perbaikan rumah-rumah kumuh, program listrik masuk desa yang memberi kesempatan kepada penduduk untuk mendapatkan sarana listrik bagi kegiatan ekonominya.

Kebijakan fiskal juga merupakan salah satu paket tindakan paket pemerintah di bidang pengeluaran dan penerimaan keuangan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga stabilitas harga-harga secara umum.

Dengan kata lain kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah.

Macam-macam Kebijakan Fiskal

Banyak kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah untuk memperbaiki kelesuhan perekonomian negara. Dewasa ini pemerintah mengadakan deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidnag dengan tujuan memperbaiki keadaan ekonomi agar terjadi tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Secara umum, kebijakan fiskal dapat dijalankan dengan empat jenis pembiayaan, yaitu sebagai berikut.

a. Pembiayaan fungsional

Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja (employment). Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, tetapi bertujaun untuk mengatur pengeluaran pihak swasta.

Oleh karena itu, dalam hal terjadi pengangguran, penerimaan pajak tidak diperlukan. Sedangkan untuk menekan inflasi diatasi dengan kebijakan pinjaman. Jika sektor pajak dan pinjaman tidak berhasil, tindakan lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah mencetak uang.

Jadi, dalam hal ini sektor pajak dengan pengeluaran pemerintah menjadi satu hal yang terpisah. Tokoh yang mengutarakan pembiayaan fungsional itu adalah A. P. Liner.

b. Pengelolaan anggaran

Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi. Tokoh yang mengemukakan pendapat ini adalah Alnin Hanses.

Dalam pemikiran lebih lanjut, diperlukan anggaran berimbang dengan resep bahwa jika terjadi depres, maka ditempuh anggaran defisit, dan jika terjadi inflasi maka ditempuh anggaran belanja surplus.

c. Stabilitas anggaran otomatis

Dalam stabilitas anggaran ini diharapkan (atau dengan sendirinya) terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran tanpa campur tangan pemerintah yang sengaja. Dengan stabilitas anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program.

Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh.

d. Anggaran belanja seimbang

Cara yang diberlakukan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan dengan keadaan (managet budget). Tujuannya adalah tercapainya anggaran berimbang dalam jangka panjang. Dalam keadaan terpaksa, seperti ketika terjadi ketidak stabilan ekonomi, ditempuh anggaran defisit. Sedangkan pada masa inflasi ditempuh anggaran surplus.

Kebijakan anggaran yang dianut masing-masing negara bisa berbeda tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Berikut ini adalah macam-macam anggaran yang bisa ditempuh beberapa negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran.

1) Anggaran berimbang

Pada anggaran berimbang, diusahakan agar pengeluaran (belanja) dan pendapatan atau penerimaan sama. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan.

2) Anggaran surplus

Pada anggaran surplus, tidak semua penerimaan dibelanjakan, sehingga terdapat tabungan pemerintah. Asas ini dapat digunakan jika keadaan ekonomi mengalami inflasi.

3) Anggaran defisit

Pada anggaran defisit, anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran defisit dapat berakibat inflasi karena untuk menutupi defisit harus dilakukan, misalnya meminjam atau mencetak uang.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga melalui pasar uang.

Kebijakan moneter memiliki tujuan sama dengan kebijakan ekonomi pemerintah lainnya. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan fiskal pemerintah menggunakan pengendalian penerimaan dan pengeluaran pemerintah, dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar.

kebijakan moneter dilakukan dengan mempertahankan cara menambah, atau mengurangi jumlah uang yang beredar untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kestabilan harga. Berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter memiliki selisih waktu (time lag) yang relatif lebih singkat dalam hal pelaksanaannya.

Hal itu terjadi karena Bank Sentral tidak memerlukan izin dari DPR dan kabinet untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dalam perekonomian.

Seperti halnya kebijakan fiskal, kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan pemerintah jika ingin menambah jumlah uang beredar di masyarakat atau dengan tujuan akhir mempercepat roda perekonomian yang lebih dikenal sebagai kebijakan uang longgar (easy money policy).

Sebaliknya jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, kebijakan moneter yang ditempuh adalah kebijakan moneter kontraktif atau yang lebih dikenal dengan nama kebijakan uang ketat (tight money policy) dengan tujuan akhir menurunkan tingkat inflasi

Sumber:

S, Alam. 2007. Ekonomi untuk SMA dan MA kelas XI. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Arifin, Imamul. 2007. Membuka Cakrawala Ekonomi untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Bandung: Penerbit PT. Setia Purna Inves

Demikianlah uraian tentang Kebijakan Fiskal dan Moneter, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita.