Peristiwa G 30 S Pki Secara Singkat

Cia Akhirnya Membuka Arsip G30s 1965 Siapa Gulingkan

Peristiwa G30S/PKI 1965 yang Sebenarnya

Peristiwa G30S/PKI atau lengkapnya kita kenal dengan Peristiwa Gerakan 30 September atau disingkat Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) atau Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia pada malam hari tanggal 30 September – 1 Oktober 1965 dimana tujuh para perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dibunuh karna dinilai sedang melakukan sebuah usaha percobaan kudeta.

Percobaan kudeta tersebut berhasil di gagalkan dan tersebar isu yang menyatakan bahwa PKI bertanggung jawab dibalik peristiwa pada 30 September yang telah menelan banyak nyawa. Sampai saat ini kebenaran apakah PKI terlibat atau tidak pada 30 September 1965 masih menjadi bahan perdebatan.

[accordion] [toggle title=”Latar Belakang sebelum terjadinya G30S” state=”opened”]

Sebelum peristiwa G30S/PKI, tercatat bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah Partai Komunis yang paling besar diseluruh dunia pada tahun 1965, tanpa menghitung partai komunis di Tiongkok dan Uni Soviet. Anggota PKI berjumlah sampai 3,5 juta jiwa, ini pun belum termasuk dengan 3 juta jiwa kader PKI yang bergerak di pergerakkan pemuda.

Selain itu PKI juga mengawasi dan mengontrol beberapa pegerakkan dan organisasi:

Pergerakan Serikat Buruh – 3,5 juta jiwa
Barisan Tani Indonesia – 9 juta jiwa
Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia)
Organisasi Penulis dan Artis
Pergerakan sarjana

Diauditkan bahwa PKI saat itu mempunyai lebih dari 20 juta jiwa anggota dan pendukung. Selain memiliki banyak anggota dan pendukung, PKI juga merupakan partai komunis yang paling dekat dan mendapat sokongan penuh dari Presdien Pertama RI, yaitu Sukarno. PKI benar-penar memiliki kekuatan penuh, pada saat itu seperti bunuh diri jika ingin membubarkan PKI.

[/toggle] [toggle title=”Demokrasi Terpimpin”]

Pada bulan Juli 1959 Sukarno menjalankan sistem Demokrasi Terpimpin, dimana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada pemimpin negara.

Latar belakang dicetuskannya sistem Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Sukarno, yaitu:

1. Segi Keamanan Sosial – Negara tidak stabil, karena banyak gerakan separatisme (yaitu gerakan untuk mendapatkan kekuasaan dan memisahkan beberapa kelompok) pada era demokrasi liberal.

Beberapa gerakan separatisme yang timbul saat itu adalah:

Pemberontakan PKI di Madiun, pada tahun 1948
Pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII), pada tahun 1949
Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), pada tahun 1958
Pemberonakan Permesta, pada tahun 1958 dan masih banyak lagi

2. Segi Perekonomian – Program-program yang dirancang pada era demokrasi liberal banyak yang tidak terlaksana dan membuat ekonomi negara tersendat. Salah satu faktornya yaitu karena sering terjadi pergantian kabinet.

3. Segi Politik – Konstitusi tidak berhasil menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950

Presiden Sukarno juga membubarkan parlemen dan membentuk MPRS dan DPAS. Sistem Demokrasi Terpimpin ini disambut hangat oleh PKI dan menganggap mempunyai kuasa untuk mengakomodasi persekutuuan konsepsi yans sedang kisruh di Indonesia, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama dan komunisme disingkat dengan NASAKOM.

Pada era “Demokrasi Terpimpin”, kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional gagal juga dalam memecahkan masalah politik dan ekonomi negara. Alhasil pendapatan ekspor menurun, cadang devisa menurun, inflasi terus menaik dan terjadi banyak korupsi birokrat. Akibatnya demonstrasi terjadi dimana-mana dari kalangan buruh, petani dan mahasiswa.

[/toggle] [toggle title=”Angkatan kelima”]

Pada awal tahun 1965 Presiden Sukarno atas saran dari PKI memutuskan mendirikan Angkatan Kelima (setelah AURI, ALRI, ADRI, dan Kepolisian) dan terlepas dari ABRI. Angkatan Kelima didirikan untuk pertahanan dan keamanan Republik Indonesia, Angkatan Kelima ini diambil dari kalangan buruh dan petani yang sudah dilatih.

Keputusan ini menimbulkan konflik yang semakin memanas, karena ABRI tidak setuju dan mencurigai PKI hendak melakukan kudeta pada Presiden Sukarno. Hal ini menimbulkan fikiran saling curiga-mencurigai antara militer dan PKI dan ini merupakan salah satu penyebab insiden Gerakan 30 September.

Selain itu sebelum di dirikannya angkatan kelima, sejak tahun 1963 PKI semakin memperparah keadaan dengan terus provokasi konflik antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Saat itu kebencian karena perbedaan kelompok antara polisi, tentara dan rakyat semakin mewabah. Pada tahun 1964 sampai dengan awal tahun 1965 terjadi benturan antara polisi, petani dan para pemilik tanah disebabkan hasutan PKI kepada ribuan petani bahwa seluruh petani berhak atas segala tanah milik negara, karena milik negara sama dengan milik bersama. Selain itu para buruh juga menyita perusahaan-perusahaan dan minyak milik asing, terutama milik Amerika Serita.

Atas segala bentrokan yang terjadi, para sejarahwan menduga bahwa PKI seperti meniru revolusi Bolsevik yang terjadi di Rusia, revolusi yang membuat rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.

Kepemimpinan PKI menjawab semua tuduhan padanya dengan memasuki pemerintahan dengan duduk bersama disebelah para petinggi militer dan menyatakan bahwa angkatan bersenjata merupakan bagian dari revolusi demokratis “rakyat”

[/toggle] [toggle title=”Isu Sakitnya Bung Karno”]

Sejak tahun 1964 sampai terjadinya peristiwa G30S telah beredar bahwa Bung Karno mengalami sakit parah. Isu ini menimbulkan kepanikan dan kasak-kusuk diberbagai pihak. Mengingat betapa berpengaruhnya Bung Karno pada saat itu dan terus timbul perdebatan siapa yang layak untuk menggantikan kekuasaan Presiden RI setelahnya.

Namun menurut Subandrio,Sekjen Kemenlu saat itu menyatakan bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja dan Aidit, Pimpinan PKI tahu persis keadaan Bung Karno sebenarnya.

[/toggle] [toggle title=”Isu masalah tanah dan bagi hasil”]

Pada tahun 1960 ditetapkan Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Rokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya adalah kelanjutan dari Panitia Agraria yang didirikan tahun 1948.

Panitia Agraria menghasilkan UU Pokok Agraria yang terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani. Meskipun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaannya di daerah tidak dijalankan sehingga menimbulkan konflik kembali antara petani penggarap dan pihak pemilik tanah yang takut terkena UU Pokok Agraria, konflik itupun membuat aparat keamanan turun tangan.

Peristiwa yang semakin parah akibat konflik ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara, peristiwa Aksi Sepihak di Klaten an sebagainya. Selain itu ditambah dengan konflik antara PKI dan Nadhatul Ulama, Muhammadiyah di Jawa Barat, Jawa Timur dan berbagai provinsi lainnya.

[/toggle] [toggle title=”Faktor Malaysia”]

Pada tahun 1963, Malaysia yang masih berbentuk Negara Federasi Malaysia adalah salah satu faktor dalam peristiwa Gerakan 30 September. Konfrontasi atau Ketegangan yang terjadi antara Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab dari kedekatan Bung Karno dengan PKI, penyebab tentara bergabung dalam Gerakan 30 September dan penyebab mengapa PKI menculik petinggi Angkatan Darat.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada awalnya bersifar politik, disebabkan prasangka dari pihak Indonesia yang menganggap bahwa Federasi Malaysia hasil dari bentukan Inggris dan merupakan sebuah negara “boneka neo-kolonial”. Indonesia mengaggap bahwa Inggris berusaha agar kedua koloninya di Kalimantan (Sawak dan Sabah) tidak jadi merdeka dengan menggabungkannya pada Semenanjung Malaya dengan membentuk negara yang dinamakan Negara Federasi Malaysia.

Tujuan inggris membantu mendirikan Negara Federasi Malaysia ini dikarekan beberapa hal:

1.Untuk mempermudah kepentingan ekonomi negaranya

2.Sebagai alat memperluas pengaruh imperialisme (menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan dan menambah kejayaannya negara-negara barat di Benua Asia)

3.Mempengaruhi perpolitikkan regional di Asia Tenggara.

Pada awalnya Filipina dan Indonesia secara resmi menerima didirikannya Negara Federasi Malaysia apabila mayoritas daerah tersebut melalui pilihan rakyat yg diorganisir oleh PBB dan menjadi keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB.

Namun pada 16 September 1963, Negara Federasi Malaysia melanggar perjanjian internasional tersebut secara sepihak sebelum hasil pemilihan rakyat Malaya, Sarawak dan Sabah dilaporkan. Pendukung Federasi Malaysia menganggap bahwa pembentukan negara federasi merupakan masalah dalam negeri, tanpa ikut campur rakyat.

Saat itu Bung Karno marah dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Federasi Malaysia ini, Bung Karno menilai bahwa Federasi Malaysia telah melanggar The Macapagal Plan antara lain melalui:

1.Perjanjian Manila Accord, 31 Juli 1963

2.Manila Declaration, 3 Agustus 1963

3.Join Statement, 5 Agustus 1963

Dari semua perjanjian tersebut menyatakan mengenai dekolonialisasi, yang artinya Federasi Malaysia harus mengikut sertakan rakyat Sarawak dan Sabah secara keseluruhan. Akan tetapi Inggris tetap ingin melakukan kolonialisasi terselubung antara Sarawak dan Sabah melalui Federasi Malaysia.

Kondisi diperparah dengan adanya demonstarai anti-Indonesia di Kuala Lumpur, para demonstaran beranggapan bahwa Indonesia tidak mendukung Federasi Malaysia, lalu mereka menyerbu gedung kantor Kedaultan Besar Republi Indonesia dengan merobek-robek foto Presiden Sukarno dan Memaksa perdana mentri Malaysia, Tunku Abdul Rahman untuk menginjak lambang negara Garuda Pancasila.

Mengetahui hal ini, kemarahan Bung Karno dan rakyat Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia semakin memuncak sampai berujung Bung Karno mengeluarkan mandat pembentukan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang berisi:

1.Perhebat Pertahanan Revolusi Indonesia

2.Bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei memerdekakan diri dan membubarkan Negara Federasi Malaysia

Presiden Sukarno merasa bahwa harga dirinya dan harga diri bangsa telah di injak-injak dengan tindakan para demonstran tersebut. Aksi balas dendam pun digencarkan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia. Bung Karno memproklamasikan gerakan Ganyang Malaysia melalui pidatonya yang sangat bersejarah, berikut ini:

Kalau kita lapar itu biasa Kalau kita malu itu djuga biasa Namun kalau kita lapar atau malu itu karena Malaysia, kurang adjar! Kerahkan pasukan ke Kalimantan, kita hadjar tjetjunguk Malayan itu!
Pukul dan sikat djangan sampai tanah dan udara kita diindjak-indjak oleh Malaysian keparat itu Doakan aku, aku bakal berangkat ke medan djuang sebagai patriot Bangsa, sebagai martir Bangsa dan sebagai peluru Bangsa yang enggan diindjak-indjak harga dirinja
Serukan serukan keseluruh pelosok negeri bahwa kita akan bersatu untuk melawan kehinaan ini kita akan membalas perlakuan ini dan kita tundjukkan bahwa kita masih memiliki gigi dan tulang jang kuat dan kita djuga masih memiliki martabat

Yoo…ayoo… kita… Ganjang… Ganjang… Malaysia Ganjang… Malaysia Bulatkan tekad Semangat kita badja Peluru kita banjak Njawa kita banjak Bila perlu satu-satu!

Perang Ganyang Malaysia

Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Federasi Malaysia. Pada 12 April, Milier Indonesia melakukan propaganda, penyerangan dan sabotase di Sarawak dan Sabah. Pada 16 Agustus, pasukan dari Rejimen Askar Melayu Diraja berhadapan dengan 50 gerilyawan asal Indonesia. Negara Filipina yang juga marah dengan Federasi Malayasia karena telah melanggar perjanjian Indonesia, Filipina memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia.

Federasi Malaysia tetap dibentuk secara resmi pada tanggal 16 September 1963, meskipun beberapa negara menolak untuk bergabung seperti Brunei dan Singapura. Ketegangan semakin menjadi, beberapa agen Indonesia di Kuala Lumpur ditangkap dan menyerang KBRI kembali. Selain itu di sepanjang perbatasan di Kalimantan, peperangan pasukan Indonesia terus beruasaha menduduki Sarawak dan Sabarh meskipun tanpa hasil.

Pada tahun 1964 pasukan Indonesia menyerang ke Semenanjung Malaya. Di bulan agustus, 16 agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor, Malaysia. Aktivitas Angkatan Bersenjata Indonesia di perbatasan Kalimantan juga meningkat. Tentara Laut Diraja Malaysia mengerahkan seluruh pasukannya untuk mempertahankan Federasi Malaysia. Namun tentara Malaysia hanya sedikit saja yang turun dan harus bergantung pada pos perbatasan dan pengawasan unit komando. Karena misi utama Malaysia hanya untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Beberapa pihak juga terlibat konflik senjata dengan Indonesia, yaitu Inggris dan Australia terutama Special Air Service.

Sukarno menarik Indoensia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965, dikarenakan PBB masih menerima Malaysia sebagai anggota, meskipun bukan anggota tetap. Presiden Sukarno membentuk Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging Forces, Conefo) sebagai alternatif.

Sebagai tandingan Olimpiade, Presiden Sukarno menyelenggarakan pesta olahraga yang diberi nama GANEFO (Games of the New Emerging Forces) di Senayan, Jakarta pada 10-22 November 1963. GANEFO diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan, dan diliput setengah juta wartawan asing.

Peperangan Indonesia-Malaysia semakin panas, ditambah pada Januari 1965 Australia mengirimkan pasukannya ke Kalimantan karena permintaan Malaysia. Pasukan yang diturunkan Australia terdiri dari 3 Resimen Kerajaan Australia dan Resimen Australian Special Air Service. Ditambah lagi Inggris menurunkan 14 ribu pasukannya untuk menyerang perbatasan Indonesia.

Posisi Angkatan Darat Indonesia saat itu serba salah, karena di satu pihak tentara Indonesia tidak yakin dapat mengalahkan Inggris, di lain pihak mereka akan menghadapi Presiden Sukarno marah jika tidak berperang dan tidak mematuhi perintahnya. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih berperang setengah hati di Kalimantan.

Brigadir Jenderal Suparjo, komando pasukan di Kalimantan Barat saat itu merasa bahwa operasinya disabotase dari belakang karena peperangan yang dilakukan tidak sepenuh hati yang menyebabkan kegagalan gerilya di Malaysia, padahal tentara Indonesia mahir dan terkenal dlam melaksanakan perang gerilya.

Presiden Sukarno yang mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya merasa kecewa, dan meminta dukungan PKI untuk berperang melawan Malaysia. PKI memanfaatkan kesempatan emas itu untuk kepentingannya di bangku politik. Posisi PKI yang semakin menguat karena ditambah hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis sedunia mengancam posisi Malaysia.

Di pihak Angkatan Darat, terutama Divisi Diponegoro terjadi perpecahan sejak mengetahui adanya campur tangan PKI dalam peperangan dan merasa kesal karena petinggi Angkatan Darat takut melawan pasukan Inggris dengan melakukan perang setengah hati dan menganggap bahwa Angkatan Darat telat berkhianat atas perintah yang diberikan Presiden Sukarno. Akhirnya mereka memutuskan hubungan dari Angkatan Darat dan berhubungan dengan orang-orang PKI.

Akibat perang ini menyebabkan kedekatan Presiden Sukarno dengan PKI, menjelaskan motif para tentara yang ingin melakukan kudeta pada dirinya, dan inilah salah satu penyebab PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat.

[/toggle] [toggle title=”Faktor Amerika Serikat”]

Pada tahun 1964 di Filipina, Amerika Serikata merumuskan skenarion untuk Indonesia yaitu supaya Indonesia tidak jatuh kepada pihak Komunis PKI. Saat itu posisi Amerika Serikat sedang berperang melawan komunis di Vietnam. Amerika Serikat beranggapan bahwa jika Indonesia dikuasai Komunis, maka negara tetangga seperti Malaysia dan Siangapura juga akan di kuasai komunis, dan itu akan melemahkan kekuatan Amerika Serikat.

Peranan badan intelejen Amerika Serikat (CIA) menyatakan bahwa Amerika Serikat hanya sebatas memberikan bantuan pada 50 juta rupiah, obat-obatan, walkie-talkie kepada Adam Malik dan tentara Indonesia di perbatasan Kalimantan. Politisi Amerika Serikat merasa ditarik oleh Presiden Sukarno dalam ganyang Malaysia saat itu.

Selain itu ada sumber sejarah yang menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah aktor di balik layar terjadinya gerakan 30 September, terbukti setelah dekrit Supersemar Amerika memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada militer untuk di bunuh. Sampai saat ini kedua sumber tentang faktor terlibatnya Amerika Serikat tidak memiliki banyak bukti-bukti fisik. [/toggle]

[toggle title=”Faktor Ekonomi”]