Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Dan Aktif

Kebijakan Politik Luar Negri Indonesia Dalam Hubungan Internasional

Berikut ini adalah kebijakan politik luar negri yang pelu kita ketahui bersama.

Pada tahun-tahun pertama berdirinya Negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada kenyataan sejarah, yaitu munculnya dua kekuatan besar di dunia. Satu pihak barat (Amerika) dengan ideologi liberal dan di pihak lain blok timur (Uni Soviet) dengan ideology komunis. Kenyataan demikian sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha bangsa Indonesia untuk konsolidasi demi kelangsungan hidup negara. Pengaruh lain adalah adanya ancaman dan Belanda yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Kondisi itulah membuat bangsa Indonesia bertekad untuk merumuskan politik luar negerinya.

Pada tanggal 2 September 1948, pemerintah segera mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia di hadapan badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang antara lain berbunyi: “…. tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita”.

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah pendirian untuk menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesiam merdeka seluruhnya. Perjuangan kita harus dilaksanakan di atas semboyan kita yang lama, yaitu percaya akan din sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri. Dengan semboyan mi kita menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sudah seharusnya kita tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif itu agar kita tidak hanyut dalam arus pertentangan negara-negara besar.

Landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.

Landasan, ideal Pancasila
Landasan kontitusional/struktur UUD 1945
Landasan operasional, yaitu:1)Ketetapan MPR tentang GBHN2) Kebijakan Presiden yaitu Keppres
3) Kebijakan Menlu, artara lain peraturan Menlu

Politik luar negeri Indonesia antara lain bertujuan seperti berikut.

Pembentukan satu negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara
kebangsaan yang demokrasi dengan wilayah kekuasaan dan Sabang sampai Merauke.
Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerja sama membentuk satu dunia baru yang bersih dan imperialisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.

Mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif Drs. Mohammad Hatta dalam bukunya dasar politik luar negeri Republik Indonesia merumuskan sebagai berikut.

Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
Memperoleh barang-barang yang diperlukan dan luar utuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri.
Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita.

Pedoman perjuangan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan pada faktor-faktor berikut.

Dasa Sila Bandung yang mencerminkan solidaritas negara-negara Asia sendiri dengan kerja sama regional.
Pemulihan kembali kepercayaan Negara-negara bangsa-bangsa lain terhadap maksud dan tujuan revolusi Indonesia dengan cara memperbanyak kawan daripada lawan, menjauhkan kontradiksi dengan mencari keserasian yang sesuai dengan falsafah Pancasila.
Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan penanggapan sehingga pengaruhnya harus dilakukan untuk kepentingan nasional terutama kepentingan ekonomi rakyat.

Berdasarkan yang telah disampaikan pemerintah pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, dapat kita temukan pokok-pokok yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut.

Negara kita menjalankari politik damai.
Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing-masing.
Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal.
Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.
Negara kita membantu pelaksanaan social internasional dengari berpedoman pada Piagam PBB.
Negara kita dalam lingkungan pajak bumi dan bangunan (PBB) berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah. Tanpa kemerdekaan, persaudaraan, dan perdamaian internasional, hal itu tidak akan tercapai.

Konferensi Asia – Afrika sebagai bukti solidaritas negara-negara Asia.

Pemerintah Orde Baru telah berhasil menetapkan kembali kebijaksanaan politik luar negeri kita pada tahun 1966, dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS No. X1I/MPRS/ 1966. Ketetapan MPRS inilah yang menjadi pedoman pelaksanaan pemerintah yang selanjutnva dijabarkan lebih lanjut dalam Ketetapan MPR (GBI-IN) Tahun 1973, 1978 dan Ketetapan-ketetapan MPR selanjutnya. Pengalaman masa Orde Lama dengan politik luar negeri yang membentuk proses Jakarta – Pyongyang – Peking, sangat tidak sesuai dengan jiwa dan kepribadian yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negri yang bebas dan aktif.

Sumber Pustaka: Yudhistiera