Isi Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar Latar Belakang Isi Perjanjian

Sejarah Isi Konferensi Meja Bundar (KMB), Tujuan, & Dampaknya

Kali ini kita akan belajar tentang sejarah KMB atau sejarah Konferensi Meja Bundar (KMB) tujuan KMB serta dampak KMB itu sendiri.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KMB

Kita mulai dari menjawab pertanyaan Kapan konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan. KMB diadakan pada tanggal 23 Agustus Hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Den Haag resminya dikenal sebagai s-gravenhage. Den Haag merupakan kota pemerintahan Belanda (gemeente).

Latar belakang KMB (Konferensi Meja Bundar)

Apa yang melatar belakangi terjadinya KMB? Hal yang melatarbelakangi terjadinya konferensi Meja Bundar adalah kegagalan Belanda dalam menggagalkan kemerdekaan Indonesia melalui konfrontasi militer dalam waktu singkat sehingga membuat PBB (UNO) bertindak menengahi dan mengeluarkan resolusi untuk menghentikan agresi militer Belanda di Indonesia.

Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 tersebut membuat Belanda harus menyelesaikan sengketa dengan Indonesia menggunakan jalan diplomasi.

Perjanjian perjanjian yang terjadi sebelum KMB adalah

Perundingan Linggarjati (15 November 1946 dan 25 Maret 1947)
Perjanjian Renville (KTN / Komisi Tiga Negara) (8 Desember 1947 – 17 Januari 1948)
Perjanjian Roem Royen (Roem-Roijen) (14 Apri 1949- 7 Mei 1949)
Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta (31 Juli – 2 Agustus 1949)

Gagalnya Perundingan Linggarjati dan Perjanjian Renville dan munculnya Agresi Militer Belanda, membuat PBB murka dan mengeluarkan resolusi yang efektif berlaku pada Perjanjian Roem Royen dan selanjutnya KMB.

Adapun konferensi Inter- Indonesia adalah pertemuan yang diadakan oleh internal Indonesia di Jakarta untuk membahas apa saja yang akan dibawa ke Konferensi Meja Bundar (KMB).

Delegasi Republik Indonesia diketuai oleh Mohammad Hatta.
Délegasi BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia, diketuai oleh Sultan Hamidi II

Delegasinya diketuai oleh J.H. van Maarseveen.

Ketua oleh Merle Cochran (Amerika Serikat)

Tujuan diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB)

Setelah kita mempelajari tentang latar belakang konferensi Meja Bundar (KMB), dan pihak pihak yang menghadiri KMB, mari kita ketahui tujuan diadakannya konferensi Meja Bundar (KMB).

Tujuan diadakan konferensi Menja Bundar (KMB) adalah

Untuk mengakhiri perselisihan Indonesia — Belanda dengan jalan melaksanakan perjanjian-perjanjian yang telah diadakan antara Republik Indonesia dengan Belanda, terutama mengenai pembentukan Negara Serikat

Hasil hasil konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 atau isi konferensi Meja Bundar (KMB) adalah sebagai berikut:

Isi Perjanjian Konferensi Meja Bundar / Isi Perjanjian KMB

Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja; rantjangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.
Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949 —Rantjangan Piagam Penjerahan Kedaulatan

By User Davidelit on en.wikipedia – 40 Tahun Indonesia Merdeka Jilid 1, p235. Photo credited to Information Ministry, Public Domain, Link

Foto Konferensi Meja Bundar (KMB) atau Dutch – Indonesian Round Table Conference di Den Haag (The Hague)

Page 2

Diatas adalah hasil hasil asli keputusan KMB di Den Haag, Belanda. Bila kita rinci dan kita bakukan maka hasil hasil Konferensi Meja Bundar adalah:

Kedaulatan Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tanpa syarat dan tak dapat dicabut dan karena itu telah mengakui bahwa Republik Indonesia Serikat adalah negara yang merdeka dan berdaulat.
Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan konstitusinya. Rancangan konstitusi tersebut telah disampaikan kepada Kerajaan Belanda.
Kedaulatan diserahkan selambat lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949

Selain hasil keputusan utama konferensi Meja Bundar diatas, telah disepakati pula keterangan tambahan dalam konferensi Meja Bundar (KMB) yaitu sebagai berikut:

Serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara
Pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat

Parlemen Belanda memperdebatkan kesepakatan tersebut, dan Majelis Tinggi dan Rendah meratifikasinya pada tanggal 21 Desember oleh mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan.

Terlepas dari kritik khususnya mengenai asumsi utang pemerintah Belanda dan status Papua Barat yang belum terselesaikan, legislatif Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), meratifikasi kesepakatan tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Kedaulatan dipindahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

Dampak Konferensi Meja Bundar (KMB)

Setelah membahas tentang latar belakang KMB, delegasi delegasi KMB dan hasil hasil keputusan KMB, selanjutnya mari kita bahas dampak Konferensi Meja Bundar (KMB).

Adapun dampak dampak Konferensi Meja Bundar adalah sebagai berikut:

RIS menggantikan NKRI (hanya bertahan setahun, pada tanggal 17 Agustus 1950 berganti kembali ke NKRI).
Indonesia diakui oleh dunia termasuk PBB sebagai negara yang hebat dalam berdiplomasi.
Pengasingan tokoh tokoh penting Indonesia termasuk Bung Karno dan Bung Hatta berhenti.
Terbentuknya Negara Republik Federasi dengan 16 Negara Serikat dengan Sukarno sebagai Presiden, dan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menterinya.
Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, melainkan pada tanggal 27 Desember 1949. Akan tetapi, pada tanggal 15 Agustus 2005 oleh Perdana Menteri Belanda Ben Bot akhirnya mengakui secara resmi bahwa kemerdekaan Indonesia secara de Facto pada tanggal 17 Agustus 1945.

(Sumber : Pelajaran Sejarah, Hal : 114-115, Penerbit : Widya Duta Surakarta, Penulis : Ibnoe Soewarso)