Demokrasi Terpimpin Di Indonesia

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1959-1965)

Demokrasi Terpimpin

Kata ini berasal dari bahasa Yunani dēmokratía atau kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuatan atau kekuasaan) pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari aristocratie (kekuasaan elit).

Demokrasi Terpimpin adalah sistem politik di tempat di Indonesia dari tahun 1957 sampai berakhir tahun 1966 yaitu ketika dimulainya Orde Baru. Ini merupakan gagasan Presiden Soekarno, dan merupakan upaya untuk membawa stabilitas politik. Sukarno percaya bahwa demokrasi gaya Barat tidak cocok untuk situasi di Indonesia. Paham demokrasi ini berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Pancasila sila 4). Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme).

Sejarah Berdrinya Demokrasi Terpimpin

Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin dilihat dari beberapa segi oleh Presiden Soekarno :

Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.

Dari segi perekonomian: Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.

Dari segi politik: Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Periode Demokrasi Liberal, dari pembangunan kembali negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan deklarasi darurat militer pada tahun 1957, melihat naik turunnya dari enam lemari, terpanjang tahan hidup hanya di bawah dua tahun. Bahkan pemilihan nasional pertama di Indonesia pada tahun 1955 gagal untuk membawa stabilitas politik.

Pada tahun 1957, Indonesia menghadapi serangkaian krisis, termasuk awal pemberontakan Permesta di Makassar dan pengambilalihan militer otoritas di Sumatera Selatan. Salah satu tuntutan pemberontak Permesta adalah bahwa 70 persen anggota yang diusulkan Dewan Nasional Sukarno harus menjadi anggota dari daerah (non-Jawa). Tuntutan lain adalah bahwa kabinet dan Dewan Nasional dipimpin oleh dual-kepemimpinan. (Indonesia: Dwitunggal) Soekarno dan mantan Wakil Presiden Hatta

Pada bulan Maret tahun 1957, Soekarno menerima kepala Angkatan Darat proposal staf General Abul Nasution untuk deklarasi darurat militer di seluruh negeri. Hal ini akan menempatkan militer yang bertanggung jawab, dan akan menjadi cara untuk berurusan dengan para komandan militer pemberontak, karena secara efektif akan melegitimasi mereka

Dalam menghadapi krisis politik yang berkembang di tengah perpecahan dalam kabinet, Perdana Menteri Ali Sastroadmidjojo kembali mandatnya kepada Presiden pada 14 Maret.

Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.

Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa :

269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945

119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945

Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.

Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

Isi dari Dekret tersebut antara lain:

“Kami Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

Dengan ini menyatakan dengan khidmat :

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya;

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut,

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

Kami Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

Menetapkan pembubaran Konstituante.

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya.Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959

Atas nama Rakyat Indonesia

Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

SOEKARNO”

Pembentukan Demokrasi Terpimpin

Presiden Soekarno melakukan kunjungan resmi ke Republik Rakyat China pada bulan Oktober 1956. Dia terkesan dengan kemajuan yang dibuat di sana sejak Perang Sipil, dan menyimpulkan bahwa hal ini disebabkan oleh kepemimpinan yang kuat dari Mao Zedong, yang sentralisasi kekuasaan berada di tajam kontras dengan gangguan politik di Indonesia. Menurut mantan menteri luar negeri Ide Anak Agung Gde Agung, Sukarno mulai percaya bahwa ia telah "dipilih oleh pemeliharaan" untuk memimpin rakyat dan "membangun masyarakat baru".

Tak lama setelah kembali dari China, pada 30 Oktober 1956, Soekarno berbicara tentang konsepsi nya (konsep) dari sistem pemerintahan baru. Dua hari sebelumnya ia telah meminta partai politik untuk dikuburkan. Awalnya pihak menentang gagasan itu, tetapi setelah itu menjadi jelas bahwa mereka tidak akan perlu dihapuskan, Partai Komunis Indonesia (PKI) melemparkan dukungannya di belakang Sukarno.

Pada 21 Februari 1957, Soekarno rinci rencananya. Sukarno menunjukkan bahwa di tingkat desa, pertanyaan penting diputuskan secara musyawarah yang panjang dengan tujuan mencapai konsensus. Model pengambilan keputusan, katanya, lebih cocok dengan sifat Indonesia dari demokrasi ala Barat. Sementara pembahasan di tingkat lokal dipandu oleh para tetua desa, Soekarno membayangkan bahwa presiden akan membimbing mereka di tingkat nasional. Pusat akan menjadi 'kerja sama' kabinet partai-partai besar disarankan oleh Dewan Nasional dari kelompok fungsional. Legislatif tidak akan dihapuskan. Soekarno berpendapat bahwa di bawah sistem ini, konsensus nasional bisa mengekspresikan dirinya di bawah bimbingan presiden.

Serta PKI, Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didukung Sukarno, sedangkan Masyumi Partai Islam dan Partai Sosialis Indonesia menentang rencana tersebut. Ada demonstrasi mendukung itu.

Pada 15 Maret 1957 Presiden Soekarno menunjuk ketua PNI Soewirjo untuk membentuk "kabinet bekerja", yang akan bertugas mendirikan Dewan Nasional sesuai dengan konsep presiden. Namun, sejak Masyumi, partai oposisi terbesar, tidak diminta untuk berpartisipasi dalam pembentukan kabinet, upaya Soewirjo datang ke apa-apa. Namun, pada tanggal 25 Maret, Soekarno meminta Soewirjo untuk mencoba lagi dan memberinya satu minggu untuk membentuk kabinet, tetapi sekali lagi, Soewirjo gagal.

Akhirnya, Sukarno mengadakan pertemuan dengan 69 tokoh partai di Istana Negara pada tanggal 4 April, di mana ia mengumumkan niatnya untuk membentuk kabinet kerja darurat ekstra-parlementer, dan bahwa "warga" Sukarno akan mengaturnya. Yang baru "Kabinet Kerja", yang dipimpin oleh Menteri prime non-partai Djuanda Kartawidjaja diumumkan pada tanggal 8 April 1957 di Istana Bogor. Meskipun PKI tidak termasuk, beberapa anggota yang bersimpati kepada partai. Bahkan, dalam teori, itu adalah kabinet non-partai.

Dewan Nasional didirikan oleh undang-undang darurat Mei 1957. Hal ini dipimpin oleh Sukarno, dengan Ruslan Abdulgani sebagai wakil ketua. Pada peresmiannya pada tanggal 12 Juli, itu terdiri 42 anggota yang mewakili kelompok-kelompok seperti petani, buruh dan perempuan, serta berbagai agama. Keputusan yang dicapai melalui konsensus dan bukan melalui voting. Sebagai badan non-politik berdasarkan kelompok fujnctional, itu dimaksudkan sebagai penyeimbang sistem politik. Kabinet tidak wajib memperhatikan saran yang diberikan oleh Dewan Nasional, tetapi dalam prakteknya jarang mengabaikannya.

Sementara itu, tentara sedang berusaha untuk meningkatkan perannya dengan mendirikan kelompok fungsional sendiri. Pada Juni 1957 Nasution mulai mencoba merayu kelompok fungsional para pihak dan berhasil mempersatukan kelompok veteran di bawah kontrol militer. Ia juga digunakan darurat militer untuk menangkap beberapa politisi atas tuduhan korupsi, sementara komandan militer wilayah membatasi kegiatan partai, terutama orang-orang dari PKI, yang bermarkas di Jakarta diserang pada bulan Juli.

Setelah kegagalan resolusi PBB yang menyerukan Belanda untuk berunding dengan Indonesia atas masalah Irian Barat, pada tanggal 3 Desember, PKI dan PNI serikat mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda, tetapi 11 hari kemudian, Nasution menyatakan bahwa tentara akan menjalankan perusahaan ini . Ini memberi tentara peran ekonomi utama.

CIA bersama dengan Inggris dan pemerintah Australia mendukung pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi selama tahun 1958. Ini adalah reaksi kejang kekuasaan Sukarno, meningkatnya pengaruh PKI, korupsi dan salah urus pemerintah pusat, dan melawan dominasi Jawa.

Pada bulan September dan Oktober 1957, berbagai perwira militer pemberontak, termasuk anggota gerakan Permesta, mengadakan pertemuan di Sumatera. Mereka sepakat pada tiga tujuan: penunjukan presiden kurang mendukung PKI, penggantian Nasution dan pelarangan PKI. Beberapa pemberontak regional ini selanjutnya dituduh terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap Sukarno pada tanggal 30 November. Pada 10 Februari, pemberontak termasuk perwira militer dan pemimpin Masyumi pertemuan di Padang, Sumatera, mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah menuntut pembubaran kabinet, pemilihan dan adopsi oleh Sukarno dari peran boneka. Lima hari kemudian, datang pengumuman Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berbasis di Bukittinggi, Sumatra. Itu bergabung dua hari kemudian oleh pemberontak Permesta di Sulawesi.

Meskipun dukungan AS dalam bentuk senjata untuk pemberontak PRRI, militer Indonesia mengalahkan pemberontak dengan kombinasi pemboman udara dan operasi oleh pasukan mendarat dari Jawa. Pada pertengahan tahun 1958, pemberontakan telah secara efektif membatalkan tetapi aktivitas gerilya berlangsung selama tiga tahun. Amnesty diberikan kepada pemimpin pemberontak meskipun partai politik mereka dilarang. Pemimpin nasionalis awal yang didiskreditkan, termasuk mantan Perdana Menteri, Sutan Syahrir, yang bersama dengan orang lain ditangkap pada tahun 1962.

Keterlibatan Amerika Serikat

Di era Demokrasi Terpimpin, antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia. Menurut laporan di media cetak "Suara Pemuda Indonesia": Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata Indonesia. Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah "negara bebas".

Pada tahun 1958, Masyumi dan Nahdlatul Ulama, yang telah berpisah dari Masyumi pada tahun 1952, yang disebut untuk rencana 1959 pemilu ditunda karena mereka takut kemenangan PKI. Pada bulan September, Djuanda mengumumkan penundaan. Sementara itu, Majelis Konstitusi masih tidak dapat mencapai kesepakatan atas dasar konstitusi baru, dan buntu antara mereka yang ingin Indonesia menjadi negara Islam, dan mereka yang mendukung gagasan negara berdasarkan ideologi Pancasila. Pada bulan Juli, Nasution mengusulkan kembali ke UUD 1945, dan pada bulan September, ia kembali kegiatan politik. Sukarno cepat didukung ide ini, sebagai dokumen 1945 membuat presiden kepala pemerintahan serta kepala negara dan akan demikian lebih cocok untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin. Di bawah UUD Sementara 1950, peran presiden adalah seremonial, meskipun Sukarno memerintahkan otoritas moral yang besar karena statusnya sebagai Bapak Bangsa.

Secara bertahap, kembali ke UUD 1945 mendapat dukungan dari partai politik, dan pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekrit mengembalikan dan melarutkan Majelis Konstitusi. Empat hari kemudian, kabinet bekerja dengan Sukarno sebagai perdana menteri diumumkan, dan pada bulan Juli, Dewan Nasional dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk. Meskipun pihak terus ada, hanya PKI punya kekuatan yang nyata

Dalam upaya untuk memperkuat posisinya dalam persaingan dengan Nasution, Soekarno secara bertahap menjadi lebih dekat dengan PKI dan Angkatan Udara Indonesia. Pada bulan Maret 1960, Sukarno membubarkan parlemen setelah itu ditolak anggarannya. Pada bulan Juni, Gotong Royong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-GR), di mana angkatan bersenjata memiliki representasi sebagai kelompok fungsional, dan orang Sementara itu Majelis Permusyawaratan (MPRS) didirikan, dengan ketua PKI, DN Aidit sebagai wakil ketua. PKI diperkirakan memiliki 17-25 persen kursi di DPR-GR, dan sekarang memiliki perwakilan di semua lembaga negara kecuali kabinet. Meskipun tindakan terhadap PKI oleh komandan militer wilayah, Sukarno berulang kali mempertahankannya. Sukarno juga mulai mendorong Nasionalisme ideologi menyatukan nya, Agama dan Komunisme, yang akan menjadi dikenal sebagai 'Nasakom'.

Namun, keberhasilan militer dalam mengalahkan berbagai pemberontakan, termasuk PRRI dan gerakan Darul Islam di Jawa barat berarti bahwa Nasution masih memiliki inisiatif. Oleh karena itu, pada bulan Desember 1960, Soekarno mendirikan Komando Operasi Tertinggi (KOTI), untuk memastikan bahwa kampanye untuk merebut Irian Barat dari Belanda tidak akan dikontrol oleh militer. Operasi tempur yang sebenarnya itu harus diarahkan oleh perintah Mandala, dipimpin oleh (presiden masa depan) Mayor Jenderal Soeharto. PKI, ingin memanfaatkan isu nasionalisme untuk semen itu aliansi dengan Soekarno, sepenuh hati mendukung upaya ini. Pada bulan Juni tahun 1962, Soekarno berhasil menggagalkan upaya Nasution yang akan ditunjuk sebagai komandan angkatan bersenjata, menjadi kepala staf yang tidak langsung militer memerintah peran, meskipun ia terus posisinya sebagai menteri pertahanan dan keamanan.

Pada tahun 1962, PKI telah lebih dari dua juta anggota, dan pada bulan Maret, Soekarno membuat dua tokoh utamanya, Aidit dan Njoto, menteri tanpa portofolio. Pada tahun yang sama, Irian Jaya (sebagai barat Irian sekarang disebut) masalah itu diselesaikan dengan Belanda menyetujui transfer ke administrasi PBB. Ia kemudian dipindahkan ke Indonesia setelah kontroversial 'Act of Free Choice' pada tahun 1969.

Ketika, pada tahun 1963, pembentukan negara Malaysia, menggabungkan mantan jajahan Inggris di Borneo Utara, diumumkan, PKI sekali lagi berusaha untuk mengeksploitasi masalah dan mengorganisir demonstrasi di Jakarta, di mana Kedutaan Besar Inggris dibakar ke tanah. Pada tanggal 17 September, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, dan tak lama setelah itu, konflik tingkat rendah yang dikenal sebagai konfrontasi (konfrontasi) diumumkan (lihat Konfrontasi). Belakangan tahun itu, PKI mulai "tindakan sepihak" (Indonesia: sepihak aksi) kampanye untuk melaksanakan undang-undang land reform 1959-1960, yang menyebabkan konflik kekerasan dengan pendukung NU.

Sementara itu, tentara menjadi semakin khawatir dengan situasi domestik dan mulai kontak rahasia dengan Malaysia, sementara menghalangi konfrontasi. Pada saat yang sama, baik Uni Soviet dan Amerika Serikat mulai pacaran tentara Indonesia. Uni Soviet sangat ingin mengurangi pengaruh PKI China-oriented, sedangkan AS khawatir tentang komunisme per se, dan sejumlah besar petugas Indonesia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk pelatihan militer. Namun, PKI juga menargetkan tentara, dan berusaha untuk menyusup itu.

Pada awal 1965, Aidit mengusulkan untuk Sukarno penciptaan "Cabang Kelima" (yaitu di samping tentara, angkatan laut, angkatan udara dan polisi), terdiri dari pekerja bersenjata dan petani dan penunjukan penasihat Nasakom untuk masing-masing angkatan bersenjata. Ini adalah ancaman langsung terhadap tentara. Pada tahun 1965, Sukarno mengumumkan penemuan sebuah dokumen yang diduga ditulis oleh Duta Besar Inggris, yang disebut Dokumen Gilchrist, yang disebut-sebut sebagai bukti plot militer terhadap pemerintah.

Partai Komunis Indonesia (PKI) menyambut "Demokrasi Terpimpin" Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.

Meskipun PKI mendukung Soekarno, ia tidak kehilangan otonomi politiknya. Pada Maret 1960, PKI mengecam penanganan anggaran yang tidak demokratis oleh Soekarno. Pada 8 Juli 1960, Harian Rakjat memuat sebuah artikel yang kritis terhadap pemerintah. Para pemimpin PKI ditangkap oleh militer, namun kemudian dibebaskan kembali atas perintah Soekarno.

Pada tahun 1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia yang dilangsungkan dalam Operasi Trikora mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia.

I. Dampak ke situasi politik

Era "Demokrasi Terpimpin" diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa

Akronim dan Kekacauan Ekonomi

Dalam pidatonya pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1957, Soekarno meletakkan ideologi demokrasi terpimpin, kemudian berganti nama menjadi Manipol (Manifesto Politik). Hal ini kemudian diperluas menjadi ideologi yang dikenal sebagai USDEK - berdiri untuk UUD 1945, Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan nasionalisme Indonesia.

Dalam bukunya Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa, Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. UUD 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama kurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III Tahun 1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun (Undang-Undang Dasar memungkinkan seorang preside untuk dipilih kembali) yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.

Selain dari itu banyak lagi tindakan yang menyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuan Undang-undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Ir. Soekarno sebagai Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa, presiden tidak mempunyai wewenang melakukan hal yang demikian. Dalam rangka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberi wewenang kepada presiden sebagai badan eksekutif. Misalnya presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang Yudikatif berdasarkan Undang-Undang No.19/1964, dan di bidang legislatif berdasarkan Peraturan Tata Tertib Presiden No.14/1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai mufakat.

Pada 25 Agustus 1959, pemerintah menerapkan langkah-langkah anti-inflasi menyapu, mendevaluasi mata uang sebesar 75 persen dan menyatakan bahwa semua Rp500 dan Rp1000 catatan selanjutnya akan bernilai sepersepuluh dari nilai wajah mereka. Sementara itu, langkah-langkah Cina anti-etnis, termasuk repatriasi dan pemindahan paksa ke kota-kota, merusak kepercayaan ekonomi lebih lanjut. Namun, pada tahun 1960, inflasi mencapai 100 persen per tahun.

Akhir Demokrasi Terpimpin

Selama 1964 Hari Kemerdekaan pidatonya, Sukarno secara terbuka mengecam Amerika Serikat. Sebuah kampanye anti-Amerika pun terjadi di mana perusahaan-perusahaan Amerika diancam, film Amerika dilarang, perpustakaan Amerika dan bangunan lain diserang, wartawan Amerika dilarang, dan bendera Amerika sering terkoyak. Besar poster propaganda anti-Amerika yang didirikan di sekitar jalan-jalan Jakarta. Bantuan Amerika dihentikan. Pada bulan Agustus 1965, Sukarno mengumumkan bahwa Indonesia menarik diri dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, dan dalam pidato Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus, mengumumkan Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang Axis, dan mengatakan bahwa orang-orang akan dipersenjatai. Pada tanggal 27 September, Nasution mengumumkan bahwa ia menentang "Kelima Cabang" dan "Nasakomization" tentara.

Pada malam 30 September 1965, enam jenderal diculik dan dibunuh dan kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menguasai stasiun radio nasional dan pusat Jakarta. Meskipun gerakan cepat hancur oleh Suharto itu menandai akhir dari demokrasi terpimpin dan Soekarno sebagai presiden yang efektif. Rezim Orde Baru yang didirikan oleh Soeharto memiliki ideologi sendiri - Demokrasi Pancasila.

Daftar Pustaka

Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia, 1998.

Jeanne S. Mintz. Muhammad, Marx, Marhaen: Akar Sosialisme Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002

Simanjuntak, Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (Cabinets of the Republic of Indonesia: From the Start of Independence to the Reform era). Jakarta: Penerbit Djambatan. 2003

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1959–1965)