Permenpan Tentang Jabatan Fungsional Tertentu

Permenpan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Permenpan

Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Baru

Dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) ditegaskan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan atas kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kata profesional menjadi landasan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN.

Salah satu instrumen penting membentuk profesionalisme ASN adalah Jabatan fungsional tertentu (JFT). Pengembangan dan pembentukan JFT baru sudah menjadi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja dan karier PNS. Pada penerimaan CPNS 2014 ini Pemerintah akan mengutamakan sarjana dengan keahlian khusus untuk mengisi jabatan fungsional tertentu.

Prosedur pembentukan jabatan fungsional baru:

K/L mengusulkan pembentukan jabfung tertentu dengan dilengkapi naskah akademik dan rancangan Permen tentang substansi jabatan fungsional yang diusulkan. Naskah Akademik harus disusun dengan sistematika sbb: – Kata Pengantar – Daftar Isi – Bab I. Latar Belakang (Perlunya jabatan fungsional yang diusulkan beserta maksud, tujuan dan manfaat jabatan tersebut) – Bab II. Konsep Jabatan Fungsional – Bab III. Penutup dan
– Lampiran
Tahap kedua pembahasan bersama naskah justifikasi bersama instansi terkait Menpan & RB, BKN, Ditjen ANggaran (DJA). Tahap ini merupakan rangkaian yang paling krusial karena kan menentukan kelayakan jabatan fungsional tersebut. Anggaran di sini berperan dalam pembahasan pemberian tunjangan JFT.
Jika naskah final JFT telah disetujui maka bisa diterbitkan Permen PAN dan RB tentang jabatan fungsional tersebut.
Setelah Permenpan terbit, instansi terkait sebagai fungsi pembina menyiapkan Rancangan petunjuk pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bersama Instansi Pembina dan BKN sebagai pembina dan pengelola pegawai secara nasional.

Jangka waktu waktu pembentukan jabatan fungsional baru kurang lebih 3 (tiga) bulan samapai maksimal 6 (enam) bulan sejak surat pengajuan sampai penetapan jabatan fungsional baru tersebut.

Sebagai dasar hukum pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu diterbitkan Perpres yang harus melalui prosedur penerbitan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan jeda waktu penerbitan Perpres pemberian tunjangan JFT dengan penetapan Permenpan relatif cukup lama rata-rata 1 – 2 tahun.

Dikutip dari situs kemenpan sampai akhir tahun 2013 sudah ada 124 JFT dengan penambahan pada awal tahun 2014 sebanyak 5 JFT baru. Ditargetkan tahun ini jumlah jabatan fungsional bisa mencapai 240 JFT dengan tujuan untuk semakin meningkatkan kinerja birokrasi.

Daftar JFT baru yang sudah ditetapkan 2014

No	Jabatan Fungsional	Permen PAN RB	Instansi Pembina
1	Satpol PP	N0.4/2014	Kemendagri
2	Penyuluh Hukum	No.3/2014	Kemenkumham
3	Analis Keimigrasian	N0.7/2014	Kemenkumham
4	Pemeriksa Keimigrasian	N0.8/2014	Kemenkumham
5	Rescuer	N0.10/2014	Basarnas

Selain itu terdapat 3 kementerian yang sudah mempersiapkan JFT baru lengkap dengan naskah akademiknya yakni:

Kementerian Perdagangan, JFT yang dipersiapkan Pengamat Tera, Pengawas Kemetrologian, Pengelola Laboratorium Kemetrologian dan Pranata Laboratorium Kemetrologian.
Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengendali Ekosistem Pesisir dan Laut, Pengelola Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Kementerian Perhubungan, JFT baru yang akan dibentuk Inspektur Angkutan Udara, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Keamanan Penerbangan, Inspektur Navigasi Penerbangan, Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.

Instansi lain yang berpotensi untuk membentuk JFT baru diantaranya: Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, Kemenakertrans, Kemenkominfo, Setjen DPR, Kementerian Pertanian, Mahkamah Agung, Batan dan Bakorkamla.