Ciri Ciri Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal Pengertian Ciri Latar Belakang

Sejarah Demokrasi Liberal, Contoh, Ciri-Ciri, Tujuan Dan Latar Belakang

Demokrasi liberal– Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai negara baru kehidupan politik negara ini masih belum stabil, selain permasalahan ekonomi kondisi politik pada saat itu mengalami pasang surut.

Usaha pengembangan kehidupan politik terus dilakukan oleh pemimpin negara dan pemerintah, oleh karena nya Indonesia mencari sistem pemerintahan yang sesuai dengan kehidupan berbangsa Indonesia.

Sistem pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan mengalami beberapa perubahan serta pada saat itu terdapat beberapa usul mengenai sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia diantaranya ialah: Federasi, Monarki, Republik-Parlementer, dan Republik-Presidensil.

Demokrasi Liberal Di Indonesia

Setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS), sejak tahun 1950 Republik Indonesia Menerapkan sistem demokrasi parlementer-liberal dengan mengikutisistem parlementer barat dan masa ini disebut Masa Demokrasi Liberal.

Sekitar pada tahun 1950an Indonesia dibagi menjadi 10 Provinsi yang memiliki otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang masih menerapkan sistem demokrasi liberal.

Secara umum, demokrasi liberal adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang merujuk pada demokrasi. Sistem demokrasi yang diterapkan ialah demokrasi liberal dengan sistem parlementer.

Kedudukan presiden dalam demokrasi liberal hanya sebagai kepala negara, sedangkan kegiatan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri tanggungjawab pemerintahan menjadi wewenang kabinet.

Dalam sistem demokrasi liberal kabinet yang berkuasa harus didukung oleh suara mayoritas dalam parlemen sedangkan kabinet yang tidak didukung mayoritas parlemen harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

Sistem multi partai pada masa demokrasi liberal mendorong untuk lahirnya banyak partai-partai politik dengan ragam ideologi dan tujuan politik.

Demokrasi Liberal sendiri berlangsung selama hampir 9 tahun, dalam pelaksanaannya bahwa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS) dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang notabennya sebagai masyarakat majemuk

Sekitar pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekrit presiden tentang pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan keadaan Negara Indonesia.

Contoh Demokrasi Liberal

Penerapan demokrasi terpimpin terhitung dilakukan semenjak tahun 1959. Setelah tahun tersebut, presiden Soekarno selaku kepala pemerintahan sekaligus kepala negara mulai mengerahkan berbagai upaya untuk membangun negeri ini dalam rangka mengisi kemerdekaan serta penerapan-penerapan pembaruan sistem ketatanegaraan.

Akan tetapi, terdapat banyak penyimpangan yang dilakukan pada masa itu, penyimpangan tersebut tidak dapat ditolerir karena merupakan bentuk penyimpangan terhadap dasar negara dan konstitusi tertinggi Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

berikut ini adalah beberapa contoh penerapan demokrasi yang terpimpin di Indonesia.

Masa Jabatan Presiden Menjadi Seumur Hidup

Di dalam pasal-pasal UUD 1945, terdapat sebuah pasal karet yang menyatakan bahwa presiden mempunyaii masa jabatan yaitu sekitar lima tahun dan setelahdapat dipilih kembali.

Kemudian hal ini dijadikan celah oleh presiden pertama Indonesia untuk mengeluarkan Tap MPR yang menjadi dalil bagi beliau untuk menjadi presiden RI seumur hidupnya, tapi, hal tersebut menimbulkan pergolakan di tengah masyarakat.

Penggunaan Asas Sentralisasi Dalam Penerapan Otonomi Daerah

Ketika dada masa demokrasi terpimpin, kemudian pembangunan di setiap daerah mulai dilakukan, hanya saja, otonomi daerah pada waktu itu masih sangat terbatas, kita tidak dapat menemukan penerapan dari asas desentralisasi.

Yang paling banyak digunakan ialah asas sentralisasi, dimana pemerintah pusat berwenang untuk mengatur segala alokasi sumber daya yang dimiliki oleh negara. Sehingga setiap daerah kesulitan.

Dalam mengembangkan wilayahnya karena pemerintah masih campur tangan dalam penerapannya, yang mana otonomi daerah merupakan sebuah hak yang diberikan pemerintah kepada setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing.

Sarana Politik Rakyat Indonesia Terbatas

Pengaruh presiden Soekarno dan partainya begitu besar dan tidak dapat ditandingi pada waktu itu, yang berakibat kan partai-partai politik lain, terlebih partai politik yang memposisikan dirinya sebagai oposisi dari pemerintah akan terbatas geraknya.

Setiap partai politik akan dibatasi untuk menyampaikan aspirasinya termasuk sebuah kritik jika tidak sesuai dan tidak disukai oleh pemerintah maka partai politik tersebut akan dicabut dan dihapuskan dari daftar partai.

Oleh karenanya pada masa ini masyarakat tidak dapat leluasa dalam menyampaikan aspirasinya terhadap kerja pemerintah.

Penguatan Peran Militer Dalam Dunia Politik Indonesia

Pada masa ini presiden Soekarno memberlakukan sistem Dwifungsi yang mana sistem ini merupakan penguatan peran yang dilakukan oleh para anggota militer di Indonesia yang diberikan kebebasan untuk menjadi anggota politik,

Sistem Dwifungsi tidak baik diberlakukan karena hanya akan menghasilkan tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang yang sewenang-wenang dengan kepentingan pribadi sehingga jauh dari cita-cita keadilan.

Latar Belakang Demokrasi Liberal

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia memasuki babak baru sebagai bangsa merdeka, meski seperti itu, pada awal kemerdekaan pemerintah Indonesia masih harus menghadapi kekuatan asing yang tidak menghendaki kemerdekaan Indonesia.

Sistem pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan telah mengalami perubahan beberapa kali, berdasarkan UUD 1945 pemerintahan Republik Indonesia menganut sistem presidensial.

Namun, pada 13 November 1945, pemerintah republik Indonesia mengeluarkan suatu maklumat politik yang memiliki tujuan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia serta tumbuhnya partai politik di Indonesia.

Maklumat tersebut disalahartikan sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari yang berupa sistem presidensial menjadi sistem parlementer yang merupakan awal dari munculnya demokrasi liberal.

Selama rentang waktu 1945 hingga 1949, pemerintahan Indonesia disibukkan dengan intervensi dari Belanda yang berupaya untuk kembali merebut Indonesia, bentuk pemerintahan dan bentuk negara sering mengalami perubahan.

Bentuk awal negara Indonesia ialah republik kesatuan, akan tetapi,pada saat terjadi konflik dengan Belanda, bentuk negara Indonesia sempat menjadi federasi.

Berdasarkan hasil konferensi meja bundar KMB negara Indonesia berbentuk serikat dengan nama Republik Indonesia serikat (RIS), konstitusi yang digunakan dalam RIS adalah konstitusi RIS, dan terbagi menjadi tujuh negara bagian.

Bentuk negara ini sebenarnya bukan merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia, berbagai cara untuk memberhentikan RIS dan kembali kebentuk semula yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Proses kembali ke NKRI dilakukan dengan cara mengubah RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 (UUDS 1950) dalam UUDS 1950 terkandung UUD 1945 dan konstitusi RIS, sistem demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi liberal dengan sistem kabinet parlementer.

Sejatinya, hal yang melatarbelakangi berdirinya demokrasi liberal ialah Negara Indonesia yang pada saat itu benar-benar terbebas dari gangguan Belanda dengan berusaha memperbaiki jalan negaranya.

Bentuk negara serikat dirasa tidak cocok dengan semangat persatuan rakyat Indonesia karena bentuk negara itu merupakan cara Belanda untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Maka dari itu, Indonesia kembali pada bentuk kesatuan pada tahun 1950, demokrasi liberal sendiri adalah bentuk pemerintahan Indonesia yang dipilih oleh para pendiri negara dengan mencontoh suatu bentuk pemerintahan di negara-negara barat yang dirasa sukses menjalankan bentuk pemerintahan tersebut.

Tujuan Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal pertama kali digagas oleh John Locke, Thomas Hobbes, dan Jean JacquesRousseau pada abad pertengahan.

Demokrasi liberal menjunjung tinggi kebebasan individu di negara tersebut dan mengutamakan persamaan hak bagi setiap warga negara dalam hal pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya.

Demokrasi liberal diterapkan di Indonesia dalam kurun waktu sekitar sembilan tahun yakni dari tahun1950 sampai tahun 1959, diterapkannya suatu sistem demokrasi liberal tentunya mempunyai suatu tujuan untuk negara Indonesia.

Menciptakan Iklim Kebebasan Di Tengah Masyarakat

Salah satu ciri-ciri demokrasi liberal di Indonesia ialah menjunjung kebebasan bagi individu di suatu negara, penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing kepada bangsa Indonesia selama ratusan tahun tentunya menjadi alasan kuat diterapkannya demokrasi liberal di Indonesia.

Saat itu, kebebasan di tengah masyarakat ditandai munculnya banyak serikat dan partai politik dari masyarakat.

Ini menunjukkan bahwa rakyat bebas menyampaikan gagasan dan pemikirannya serta dibebaskan untuk mendirikan serikat maupun partai politik, karena hal tersebut tidak bisa dilakukan pada saat negara Indonesia terjajah.

Mencegah Pemerintah Yang Otoriter

Seluruh negara di dunia ini tentunya pernah mengalami masa lalu yang kelam mengenai pemerintahan yang otoriter yakni pemerintahan yang menekankan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu.

Oleh karena itu, dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi liberal, dibentuklah suatu parlemen yang kekuasaannya lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah.

Kepala pemerintahan pada masa demokrasi liberal ialah perdana menteri yang langsung bertanggung jawab terhadap parlemen, parlemen yang dimaksud ialah Dewan Perwakilan Rakyat, dan salah satu fungsi DPR adalah mengawasi pemerintah.

Meningkatkan Kreativitas Dan Inovasi Untuk Negara

Adanya iklim kebebasan di tengah masyarakat pasti merupakan nafas segar bagi masyarakat untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi, yang dimaksud dengan kreativitas dan inovasi dapatlah berasal dari berbagai bidang.

Namun yang paling terlihat pada masa itu ialah budaya literasi yang terus meningkat dalam hal produktivitasnya, inilah salah satu manfaat demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat mempunyai hak asasi manusia serta kebebasan dalam menjalankan kehidupannya.

Memajukan Kondisi Perekonomian Negara

Tujuan negara demokrasi liberal, rakyat bebas menjalankan kegiatan ekonomi dan bahkan kegiatan ekonomi tersebut berpusat pada rakyat, dengan adanya kebebasan dalam hal kegiatan ekonomi.

Maka hal tersebut kemudian diharapkan dapat meningkatkan semangat persaingan ekonomi di tengah masyarakat yang berimbas terhadap kemajuan perekonomian negara.

Akan tetapi pada akhirnya, tujuan-tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya karena banyaknya masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, akibatnya, sistem demokrasi di Indonesia terus berubah.