Ciri Ciri Pemerintahan Presidensial

Ini Dia Sistem Pemerintahan Presidensial Apa Ciri Cirinya

Sistem presidensial

Politik
Bagian dari seri tentang

Topik utama Daftar artikel politik Politik berdasarkan negara Ekonomi politik Sejarah politik Sejarah politik dunia Filsafat politik
Sistem politik Anarkisme Demokrasi Direksional Federasi Feodalisme Kediktatoran Meritokrasi Monarki Negara-kota Parlementer Presidensial Republik Semiparlementer Semipresidensial Teokrasi
Disiplin akademik Ilmu politik(Ilmuwan politik) Hubungan internasional(teori) Politik komparatif
Administrasi publik Birokrasi (tingkat rendah) Adhokrasi
Kebijakan Kebijakan publik (doktrin) Domestik dan Luar negeri Masyarakat madani Kepentingan publik
Organ pemerintahan Pemisahan kekuasaan Pembagian kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Komisi pemilihan umum
Topik terkait Kedaulatan Teori perilaku politik Psikologi politik Orientasi biologi dan politik Organisasi politik Intervensi asingdalam pemilu
Subseri Sistem pemilihan umum Pemilihan umum Pemungutan suara Federalisme Bentuk pemerintahan Ideologi Kampanye politik Partai politik
Portal politik
l b s

Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu^[1]:

Presiden yang dipilih rakyat
Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Ciri-ciri sistem presidensial

Pendalaman teori	Republik konstitusional	Monarki konstitusional
Presidensial	Semipresidensial	Parlementer	Parlementer
Kepala negara	Presiden	Raja/Ratu
Kepala pemerintahan	Presiden	Perdana Menteri
Sifat kepala negara	Populer	Seremonial
Sifat kepala pemerintahan	Populer	Seremonial	Populer
Kekuasaan kepala negara	Pemisahan atau pembagian	Hanya pemisahan
Masa jabatan kepala negara	ditentukan jangka waktu(maksimal 2 periode)	seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan	ditentukan jangka waktu(maksimal 2 periode)	tidak ditentukan jangka waktu
Masa pemilihan umum	ditentukan jangka waktu(4-6 tahun)	tidak ditentukan jangka waktu(3-5 tahun)
Kekuasaan negara	Pemisahan atau pembagian	Hanya pemisahan
Hak prerogratif untuk eksekutif	Presiden	Perdana Menteri
Hak kekuasaan wilayah negara	Presiden	Perdana Menteri
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut	Presiden	Perdana Menteri
Tampilan kepala negara dalam kabinet	ya	tidak(kecuali ada undangan Perdana Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif	tidak	ya
Eksekutif dijatuhkan legislatif	tidak	ya
Posisi eksekutif	Partai politik dan profesional	Hanya Partai BerkuasaMayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)
Hubungan legislatif dan eksekutif	harus lepas dari jabatan legislatif	merangkap sebagai jabatan legislatif
Posisi kedudukan legislatif dengan eksekutif	sejajar	legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif
Pembubaran legislatif oleh eksekutif	tidak	ya
Keputusan kepala negara	tidak dapat diganggu gugat(keputusan mutlak)	dapat diubah melalui legislatif
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih	ya	tidak
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif	ya	tidak
Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara	tidak tentu	hanya satu
Rangkap jabatan kepala negara	ya	tidak
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturanbersama dengan legislatif	Presiden	Perdana Menteri
Pemilihan kepala negara	dipilih rakyat (langsung) atauparlemen (tidak langsung)	diwariskan turun temurun menurut UU
Pemilihan kepala pemerintahan	dipilih rakyat (langsung) atauparlemen (tidak langsung)	ditunjuk Presiden	dipilih rakyat (langsung) atauparlemen (tidak langsung)
Hukuman kepada kepala negara	Pemakzulan	Dilucut haknya
Hukuman kepada kepala pemerintahan	Pemakzulan	Mosi tak percaya
Lingkungan Istana Negara	kalangan umum	pribadi
Posisi elite/orang kaya	setara	dianggap bangsawan/feodal
Pemilihan parlemen	tepat waktu	berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu:

Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem presidensial

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:

Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
Masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:

Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas
Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.