Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Sistem Negara Pkn By Albert On Prezi Next

Pengertian dan Bentuk Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan Indonesia – Setiap negara pastinya memiliki sistem pemerintahan yang berfungsi untuk menjaga kestabilan ketatanegaraan dan masyarakat. Sistem ini juga melindungi fondasi pemerintahan dan menjaga tingkah laku seluruh masyarakatnya, baik untuk kaum mayoritas maupun minoritas. Sistem dalam pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga kekuatan ekonomi, politik, keamanan, dan pertahanan suatu negara. Dimana dalam sistem ini, keikutsertaan masyarakat juga diharuskan agar terbentuk sistem yang adil dan merata.

Pengertian Sistem Pemerintahan Indonesia :

Pengertian sistem pemerintahan secara sempit adalah sarana kelompok yang berfungsi untuk menjalankan roda atau keberlangsungan pemerintahan. Tujuannya adalah agar negara tetap stabil dalam waktu yang lama sekaligus mencegah munculnya perilaku radikal atau reaksioner dari masyarakat. Di dunia ada berbagai macam sistem tata negara atau pemerintahan. Dimana masing-masing sistemnya memiliki karakteristik, kekurangan, kelebihan dan perbedaannya masing-masing. Sistem tata negara diterapkan berdasarkan kondisi masyarakat dan pemerintahan masing-masing negara.

Secara harfiah makna Sistem pemerintahan adalah suatu bentuk ikatan atau hubungan yang terjalin antar lembaga negara untuk menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara dalam menjalankan kepentingan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat. Dilihat dari pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa sistem ketatanegaraan merupakan sistem tata kerja dan hubungan antar lembaga negara untuk menjalankan atau menyelenggarakan kenegaraan.

Sistem pemerintahan bisa juga diartikan sebagai suatu tatanan yang menyeluruh dalam suatu negara. Dimana tatanan tersebut terdiri atas banyak komponen pemerintah yang saling mempengaruhi dan bergantung satu salam lain untuk mencapai fungsi dan tujuan pemerintahan. Dalam suatu negara kekuasaan umumnya dibagi menjadi tiga yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.

Sistem pemerintahan di indonesia membagi kekuasaan pemerintah menjadi tiga yakni yudikatif, eksekutif dan legislatif. Secara umum, sistem ketatanegaraan di Indonesia juga menunjukkan bahwa cabang kekuasaan yang paling besar tanggung jawabnya dalam pembuatan undang-undang dan tata kelola bangsa adalah Legislatif dan Eksekutif. Sementara dalam arti sempit, pengertian sistem ketatanegaraan lebih merujuk eksekutif. Dimana cabang eksekutif adalah kabinet pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap tata kelola ketatanegaraan dan pemerintahan sehari-hari.

Bentuk Pemerintahan Indonesia :

Bentuk pemerintahan sangat berkaitan dengan pelaksanaan kehidupan bertatanegara. Hal tersebut tentu saja berhubungan langsung dengan formulasi kenegaraan dan kepala negara. Anda mungkin sering mendengar istilah sistem pemerintahan parlementer, presidensial, monarki dan lain sebagainya. Dimana sistem-sistem tersebut diberlakukan oleh berbagai negara sesuai dengan ketatanegaraannya.

Bentuk pemerintahan indonesia sempat mengalami perubahan. Sebelum diamandemen, diketahui bahwa UUD 1945 memiliki pengaruh yang besar untuk mengatur kedudukan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Dalam sistem ini, kedaulatan rakyat secara langsung diberikan kepada MPR sebagai lembaga tertinggi. Sistem ini membuat kekuasaan kepala negara menjadi tidak terbatas. Setelah amandemen, bentuk pemerintahan di Indonesia berubah menjadi republik. Sementara sistem pemerintahan Indonesia saat itu adalah presidensial.

Sistem pemerintahan Indonesia setelah diamendemen atau yang berlaku saat ini dijelaskan secara rinci di dalam Pembukaan UUD 1945 tepatnya pada Alinea IV. Dalam UUD 1945, diketahui bahwa Indonesia merupakan negara berbentuk republik. Indonesia juga merupakan Negara Kesatuan. Dimana Presiden Republik Indonesia adalah kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Presiden memegang kekuasaan berdasarkan Undang-undang Dasar.

Pemerintah dalam melaksanakan jalannya pemerintahan dilakukan oleh eksekutif sebagai pemegang kekuasaan untuk menyelenggarakan Undang-undang, kemudian ada legislatif yang memiliki kekuasaan dalam pembentukkan Undang-undang dan Yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk mengadili siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang. Kini, Anda sudah memahami sistem pemerintahan Indonesia dan bentuk pemerintahan indonesia bukan?