Value For Money Adalah

Equity Value And Enterprise Value The Complete Guide

Pengukuran Kinerja Pemerintah dengan Konsep Value for Money

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Sejauh ini, pengukuran kinerja yang digunakan oleh organisasi sektor publik, adalah pengukuran kinerja yang tradisional. Metode ini memusatkan pada aspek keuangan saja. Namun dengan menggunakan metode Value for Money, capaian tidaklah hanya diukur dari aspek keuangan saja, tetapi juga dari aspek non keuangan, yaitu kepuasan pelanggan, operasi bisnis internal, dan aspek tumbuh dan berkembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah kinerja pimpinan dan pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa sudah efektif dan efisien serta ekonomis sesuai dengan konsep value for money.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja pimpinan dan pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa

2. Membantu pemerintah mencari solusi memperbaiki kinerja sektor publik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Value For Money

Value for money menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi: pencapaian otput yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Menurut University of Cambridge (2010), Pendanaan Pendidikan Tinggi Dewan Inggris (HEFCE) menggambarkan nilai uang dengan cara berikut:

'Nilai untuk uang' (VFM) adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik memperoleh dan memberikan, dalam sumber daya yang tersedia untuk itu. Beberapa elemen mungkin subyektif, sulit diukur, tidak berwujud dan disalahpahami. Penghakiman Oleh karena itu diperlukan ketika mempertimbangkan apakah VFM telah tercapai atau tidak memuaskan. Tidak hanya mengukur biaya barang dan jasa, tetapi juga memperhitungkan campuran kualitas, biaya, penggunaan sumber daya, kesesuaian untuk tujuan, ketepatan waktu, dan kenyamanan untuk menilai apakah atau tidak, bersama-sama, mereka merupakan nilai yang baik .

B. Value For Money Sebagai Metode Penilaian Kinerja

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud.

· Membantu memperbaiki kinerja pemerintah.

· Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.

· Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah: ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

C. Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Value For Money

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa output yang berwujud (tangible output), tetapi kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud (intangible output). Ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator kinerja. Perbedaan antara ukuran kinerja dengan indikator kinerja adalah:

· Ukuran kinerja, Umumnya mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, misalnya: laporan keuangan pemerintah.

· Indikator kinerja, Mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Mekanisme penentuan indikator kinerja membutuhkan:

a. Sistem perencanaan dan pengendalian. Meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando.

b. Spesifikasi teknis dan standarisasi. Spesifikasi ini digunakan sebagai ukuran kinerja kegiatan, program dan organisasi.

c. Kompetensi teknis dan profesionalisme. Personil yang memiliki kompetensi dan professionalmerupakan jaminan dukungan dalam pekerjaan.

d. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian reward dan punishment yang bersifat finansial.

e. Sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya. Mekanisme ini digunakan untuk memperbaiki kinerja personil dan organisasi.

D. Langkah-langkah Pengukuran Value For Money

1. Pengukuran Ekonomi,

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (input) yang gunakan. Pertanyaan yang diajukan adalah:

· Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang dianggarkan?,

· Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?

· Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?.

2. Pengukuran Efisiensi,

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Cara perbaikan terhadap efisiensi adalah:

a. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama,

b. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.

c. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.

d. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

3. Pengukuran Efektifitas,

Efeketivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Pengukuran Outcome,

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat atau mengukur kualitas output terhadap dampak yang dihasilkan.

Pengukuran outcome memiliki 2 peran:

a. Peran Retrospektif, terkait dengan penilaian kinerja masa lalu.

b. Peran Prospektif, terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Dalam peran ini, pengukuran outcome digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik.

5. Estimasi Indikator Kinerja,

Suatu unit organisasi perlu melakukan estimasi untuk menentukan target kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang. Penentuan target tersebut didasarkan pada perkembangan cakupan layanan atau indicator kinerja.

E. Tujuan Value For Money

Tujuan pelaksanaan value for money adalah, ekonomi: hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. efisiensi: Berdaya guna dalam penggunaan sumber daya efektivitas: berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. equity: Keadilan dalam mendapatkan pelayanan publik. equality: Kesetaran dalam penggunaan sumber daya.

Tujuan lain yang dikehendaki terkait pelaksanaan value for money adalah

1. Meningkatan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik

3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunan input

4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik

5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntanbilitas public

F. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang dianggap benar tapi masih memberikan pembuktian.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: “diduga bahwa kinerja pimpinan dan pegawai kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa belum mengacu pada konsep value for money.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang penulis jadikan sasaran dalam penelitian ini adalah kantor Badan Keuangan Daerah kabupaten Mamasa, yang berlokasi di jalan Pendidikan nomor 277 Mamasa, dengan waktu penelitian kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu bulan Mei sampai bulan Juni 2012

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data kualitatif , yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan yang mendukung penulisan ini yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dokumen/arsip perusahaan berupa gambaran umum perusahaan, dan srtuktur organisasi

b. Data kualitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang dapat diperoleh melalui dokumen perusahaan seperti data operasional perusahaan dan laporan keuangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa baik melalui wawancara langsung, maupun dengan pemberian kuisioner kepada para pegawai

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, dari luar perusahaan, seperti buku-buku atau referensi lain yang mendukung dalam penulisan ini

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang sebaik-baiknya dengan asumsi agar sasaran dalam penulisan dapat tercapai, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu pengunpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data yang akurat

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pimpinan dan pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan serta arsip-arsip perusahaan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah adalah metode analisis komparatif, yaitu suatu analisis yang mengkaji kinerja pemerintah dengan konsep analisis value for money.

5. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan menafsirkan yang berbeda-beda mengenai penelitian ini, maka setiap variable perlu adanya batasan pengertian dan definisi operasional sebagai berikut:

a. Pengertian value for money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

b. Kinerja sektor publik adalah pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.

c. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

d. Efisiensi adalah pencapaian otput yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

e. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.