Potensi Dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Indonesia

Potensi Produksi Sumberdaya Ikan Di Perairan Laut Indonesia

KELAUTAN INDONESIA- PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN-

PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN

DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN

DASAR PIJAKAN

Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Wilayah laut Indonesia merupakan bagian terbesar dari seluruh wilayah Indonesia oleh karenanya pengelolaan terhadap sumber daya kelautan harus dilakukan dengan suatu kerangka hukum yang memadai untuk memberikan kepastian hukum

Undang-undang No 32 Tahun 2014 tentang kelautan disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Terdiri dari 13 Bab dan 74 Pasal

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

BAB III

RUANG LINGKUP

BAB IV

WILAYAH LAUT

BAB V

PEMBANGUNAN KELAUTAN

BAB VI

PENGELOLAAN KELAUTAN

BAB VII

PENGEMBANGAN KELAUTAN

BAB VIII

PENGELOLAAN RUANG LAUT

DAN PELINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT

BAB IX

PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM,

DAN KESELAMATAN DI LAUT

BAB X

TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN LAUT

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

POKOK-POKOK RINGKASAN DALAM UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Kelautan meliputi pengaturan penyelenggaraan Kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran Negara

Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk

menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim;
mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;
mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia
memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat;
mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu;
memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan
mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Penyelenggaraan Kelautan Indonesia meliputi

wilayah Laut;
Pembangunan Kelautan;
Pengelolaan Kelautan;
pengembangan Kelautan;
pengelolaan ruang Laut dan pelindungan lingkungan Laut;
pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut; dan
tata kelola dan kelembagaan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas. Di laut lepas Pemerintah wajib:

memberantas kejahatan internasional;
memberantas siaran gelap;
melindungi kapal nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial;
melakukan pengejaran seketika;
mencegah dan menanggulangi Pencemaran Laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga internasional terkait; dan
berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional.

Pembangunan Kelautan diselenggarakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan:

pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
pengembangan sumber daya manusia;
pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut;
tata kelola dan kelembagaan;
peningkatan kesejahteraan;
ekonomi kelautan;
pengelolaan ruang Laut dan pelindungan lingkungan Laut; dan
budaya bahari

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru

Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan meliputi:

perikanan;
energi dan sumber daya mineral;
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
sumber daya nonkonvensional

Pengusahaan Sumber Daya Kelautan dapat berupa:

industri Kelautan;
wisata bahari;
perhubungan Laut; dan
bangunan Laut

Industri Kelautan sebagaimana meliputi industri bioteknologi, industri maritim, dan jasa maritime

Industri maritim dapat berupa:

galangan kapal;
pengadaaan dan pembuatan suku cadang;
peralatan kapal; dan/atau
perawatan kapal.

Jasa maritim dapat berupa:

pendidikan dan pelatihan;
pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;
pengerukan dan pembersihan alur pelayaran;
reklamasi;
pencarian dan pertolongan;
remediasi lingkungan;
jasa konstruksi; dan/atau
angkutan sungai, danau, penyeberangan, dan antarpulau.

Pengembangan Kelautan meliputi:

pengembangan sumber daya manusia;
riset ilmu pengetahuan dan teknologi;
sistem informasi dan data Kelautan; dan
kerja sama Kelautan.

Pengelolaan ruang Laut dilakukan untuk:

melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;
memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan
mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dikenai sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis;
penghentian sementara kegiatan;
penutupan lokasi;
pencabutan izin;
pembatalan izin; dan/atau
denda administratif.

Pemerintah melakukan upaya pelindungan lingkungan Laut melalui [17]:

konservasi Laut;
pengendalian Pencemaran Laut;
penanggulangan bencana Kelautan; dan
pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan bencana

Pencemaran Laut meliputi :

pencemaran yang berasal dari daratan;
pencemaran yang berasal dari kegiatan di Laut; dan
pencemaran yang berasal dari kegiatan dari udara.

Proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi Pencemaran Laut dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian

Kebijakan penanggulangan dampak Pencemaran Laut dan bencana Kelautan dilakukan melalui:

pengembangan sistem mitigasi bencana;
pengembangan sistem peringatan dini (early warning system);
pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di Laut
pengembangan sistem pengendalian pencemaran Laut dan kerusakan ekosistem Laut; dan
pengendalian dampak sisa-sisa bangunan di Laut dan aktivitas di Laut.

Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi :

menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut berwenang:

melakukan pengejaran seketika;
memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelautan dilakukan melalui partisipasi dalam :

penyusunan kebijakan Pembangunan Kelautan;
Pengelolaan Kelautan;
pengembangan Kelautan; dan
memberikan masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan.

Peran serta masyarakat dapat juga dilakukan melalui partisipasi dalam:

melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang Kelautan; atau
pelindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi.

SUMBER :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN

Salam

Adv. Aslam Hasan S.H.,C.L.A

Advokat & Legal Auditor

HP: 081905057198

Email: a.f.hasanlawoffice@gmail.com