Latar Belakang Pemberontakan Pki Madiun

Sejarah Indonesia Pemberontakan Pki Madiun

Latar Belakang Pemberontakan PKI Madiun 1948 Beserta Sejarahnya

Semenjak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perjuangan pemerolehan kemerdekaan Indonesia tidak berhenti begitu saja. Masih ada banyak perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan yang telah gugur mendahului kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Banyak tantangan yang dihadapi oleh para pendahulu kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam mata pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah, proses pemerolehan dan mempertahankan kemerdekaan tidak berjalan dengan mulus. Bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia masih tidak rela jika Indonesia memperoleh kemerdekaan. (baca juga: Perbedaan Kolonialisme dan Imperialisme Barat)

Oleh karena itu, bangsa-bangsa tersebut masih melakukan intervensi di wilayah negara Indonesia baik melalui intervensi secara militer maupun intervensi secara politik. Selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Indonesia juga mendapatkan tantangan dari dalam negeri sendiri. Tantangan yang dihadapi oleh negara Indonesia adalah pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di dalam negeri sebagai bentuk dari ketidakpuasan kelompok masyarakat kepada pemerintah Indonesia pada saat itu. Dari beberapa pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia, pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun pada tahun 1948 adalah salah satu pemberontakan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Melalui artikel ini, dibahas secara lebih lanjut mengenai latar belakang dan sejarah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948.

Latar Belakang Terjadinya Pemberontakan

Terjadinya pemberontakan dalam PKI Madiun pada tahun 1948 merupakan dampak yang ditimbulkan dari adanya kejatuhan sistem pemerintahan dalam kabinet yang dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Amir Syarifuddin. Jatuhnya kabinet yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin setelah perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia di masa radikal setelah tahun 1908 merupakan salah satu bentuk kegagalan pemerintah pada masa itu untuk mempersatukan Indonesia.

Masa Turunnya Kabinet

Perlu kita ketahui, sistem pemerintahan pada masa kabinet yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin disebabkan oleh pemerintah pada masa kemerdekaan Indonesia dimana pada saat itu terjadi perkembangan wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian Renville yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia. Perjanjian Renville yang disepakati oleh pihak Belanda dan Indonesia membuat kerugian yang sangat besar bagi pihak Indonesia dan menimbulkan kegagalan dalam berbagai aspek dan bidang sehingga dengan sangat terpaksa, sistem pemerintahan kabinet yang dipimpin oleh Arif Syarifuddin harus selesai atau dengan kata lain kabinet tersebut harus turun dari sistem pemerintahan yang ada. Berikut hal yang melatarbelakangi dari masa turunnya kabinet:

Turunnya kabinet yang dipimpin oleh Arif Syarifuddin sebagai akibat dari adanya perjanjian Renville memberikan dampak tersendiri bagi pribadi Arif Syarifuddin sendiri. (baca juga: Faktor Perubahan Sosial)
Diberhentikannya kabinet pimpinan Arif Syarifuddin yang kemudian digantikan dengan kabinet baru yaitu kabinet Hatta membuat Arif Syarifuddin merasa kecewa terhadap keputusan pemerintah pada saat itu yang dirasa sepihak tanpa adanya perundingan terlebih dahulu dengan kabinet Arif Syarifuddin.
Bagi pihak kabinet Amir Syarifuddin, keputusan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah saat itu dirasa tidak sesuai dengan kondisi penduduk Indonesia.
Kekecewaan yang timbul dari pihak kabinet Amir Syarifuddin berbuntut panjang. Amir Syarifuddin bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sepaham dan sepemikiran dengannya mengutarakan ketidak setujuan mereka terhadap pergantian kabinet yang dilakukan pemerintah karena dampak dari adanya perjanjian Renville yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda. (baca juga: Proses Interaksi Sosial)

Masa Mulai Pemberontakan Tahun 1928

Rasa kekecewaan yang dimiliki oleh Amir Syarifuddin bersama dengan kelompoknya menumbuhkan rasa ingin merebut kembali dudukannya dalam kabinet seperti sebelum kabinet Hatta naik menggantikan kabinet Amir Syarifuddin. Sebagai bentuk pemenuhan dari macam-macam kebutuhan manusia yaitu membentuk interaksi antar sesama manusia, Amir Syarifuddin kemudian membentuk sebuah perkumpulan atau suatu kelompok di dalam masyarakat Indonesia yang disebut dengan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Front Demokrasi Rakyat ini dibentuk oleh Amir Syarifuddin pada 28 Juni 1948 sebagai upaya untuk merebut kembali kabinet pemerintahan dari kabinet yang sedang berjalan dan berkerja pada saat itu. FDR yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin tidak hanya terdiri dari sekelompok masyarakat yang tergabung dalam FDR tetapi juga melibatkan beberapa partai yang ada di Indonesia seperti:

Partai Sosialis Indonesia
Partai Komunis Indonesia
Pemuda Sosialis Indonesia
Partai Buruh Indonesia
Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia

Beberapa partai yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat menjadi memperkuat aksi yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin dan kelompoknya untuk merebut kekuasaan kabinet pada sistem pemerintahan yang sedang berjalan pada waktu itu. Selanjutnya, Amir Syarifuddin bersama-sama dengan Front Demokrasi Rakyat membentuk suatu organisasi yang anggotanya mayoritas terdiri atas kaum buruh dan kaum petani. Alasan Amir Syarifuddin mendekati kaum buruh dan kaum petani untuk melancarkan aksinya adalah kurangnya pendidikan dari kedua kaum tersebut yang menjadikan kedua kaum tersebut mudah diberikan doktrin-doktrin baru sehingga dapat mendukung aksi yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin bersama dengan kelompoknya. Secara garis besar, kekecewaan yang dialami oleh Amir Syarifuddin beserta kelompoknya adalah alasan yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948.

Baca juga:

Bentuk Hubungan Sosial – Permasalahan Lingkungan Hidup

Tujuan Pemberontakan Dalam PKI Madiun 1948

Sponsors Link

Pemberontakan yang dilakukan oleh Arif Syarifuddin berserta kelompoknya yang selanjutnya disebut sebagai pemberontakan PKI Madiun merupakan bentuk kekecewaan yang dimiliki oleh Artif Syarifuddin bersama dengan kelompoknya kepada pemerintah saat itu. Dalam menjalankan aksinya, pemberontakan ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya:

1. Menggulingkan Pemerintahan

Tujuan utama pemberontakan yang dilakukan oleh Arif Syarifuddin berserta dengan Front Demokrasi Rakyat adalah menggulingkan pemerintahan pada saat itu. Sistem pemerintahan kabinet yang dipimpin oleh Hatta dirasa tidak sesuai dengan pemikiran dan pemahaman yang dimiliki oleh Arif Syarifuddin. Selain itu, rasa kekecewaan yang dimiliki oleh Arif Syarifuddin ketika kabinetnya diberhentikan dan digantikan oleh kabinet Hatta membuat Arif Syarifuddin ingin melakukan balas dendam dengan menggulingka pemerintahan yang ada sehingga Arif Syarifuddin bersama dengan kelompoknya dapat menduduki kabinet kembali.

Tujuan penggulingan pemerintahan yang akan dilakukan oleh Amir Syarifuddin mendapatkan dukungan dari Front Demokrasi Rakyat sehingga dalam aksinya, Amir Syarifuddin mendapatkan bantuan dari FDR ini. Tujuan penggulingan pemerintahan yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin dan kelompoknya tentu saja bukan merupakan contoh hidup rukun yang terjadi baik di dalam masyarakat maupun di dalam kehidupan bernegara. (baca juga: Pengertian Mediasi)

2. Menggantikan Ideologi

Semenjak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa lain, Indonesia telah memiliki ideologi bangsa sebagai landasan hidup bangsa Indonesia dalam bertanah air dan berbangsa Indonesia. Ideologi tersebut adalah ideologi Pancasila yang sampai sekarang kita akui sebagai dasar negara kita Indonesia. Pada tahun 1948, Amir Syarifuddin bersama dengan kelompokknya mempunyai keinginan untuk mengganti ideologi negara yaitu Pancasila menjadi ideologi negara komunis.

Penggantian ini dikarenakan Amir Syarifuddin beserta kelompoknya merasa bahwa ideologi Pancasila tidak pas dengan kondisi dan situasi bangsa Indonesia pada saat itu. Oleh karena itu, adanya pemberontakan PKI merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin bersama dengan kelompoknya dalam rangka untuk mengganti ideologi nasional Indonesia yaitu Pancasila dengan ideologi komunis. (baca juga: Faktor Penghambat Perubahan Sosial Budaya)

3. Membentuk Negara Komunis

Tujuan akhir dari pemberontakan dalam PKI Madiun 1948 adalah menjadikan negara kesatuan republik Indonesia menjadi negara komunis. Hal ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin beserta kelompoknya setelah berhasil mengganti ideologi Pancasila. Negara komunis yang ingin dibentuk melalui negara Indonesia merupakan negara komunis yang berkiblat pada Uni Soviet pada saat itu yang menganut paham komunisme. Rencana penamaan negara juga sudah dilakukan pada masa pemberontakan dalam PKI Madiun ini. Jika pemberontakan berhasil dilakukan, maka nama negara Indonesia akan dirubah menjadi Negara Republik Soviet Indonesia. Pembentukan Indonesia menjadi negara komunis dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi bangsa Indonesia khususnya pada keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia pada saat itu.

Aksi Perjalanan Pemberontakan Dalam PKI Madiun 1948

Setelah Arif Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat sebagai bentuk kekecewaan yang timbul karena diberhentikannya kabinet yang dipimpinnya secara sepihak, Arif Syarifuddin kemudian menyusun beberapa strategi untuk merebut kembali kekuasaan kabinet Hatta yang sedang berjalan. Strategi yang direncanakan dan dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat untuk melancarkan rencana Arif Syarifuddin lebih cenderung pada pendekatan kepada masyarakat melalui hasutan-hasutan agar masyarakat Indonesia menjadi terpengaruh. (baca juga: Alat Komunikasi Zaman Sekarang)

Tentu saja, aksi yang dilakukan oleh Arif Syarifuddin berserta dengan Front Demokrasi Rakyat menimbulkan permasalahan hukum di Indonesia yang serius karena berpengaruh pada stabilitas nasional apalagi pada saat itu, Indonesia sendiri masih berada di bawah tekanan bangsa lain dalam mempertahankan kemerdekaannya. Adapun beberapa aksi yang dilancarkan oleh Front Demokrasi Indonesia untuk melancarkan rencana Amir Syarifuddin dalam merebut kembali posisi kabinet diantaranya:

Menumbuhkan Rasa Tidak Percaya di Dalam Masyarakat.

Front Demokrasi Rakyat terjun di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui pendekatan-pendakatan secara halus maupun frontal untuk menumbuhkan rasa ketidak percayaan masyarakat kepada jalannya pemerintahan saat itu. FDR melakukan berbagai macam penghasutan kepada masyarakat agar terjadi gejolak yang dapat mengganggu stabilitas nasional negara Indonesia. (baca juga: Kegiatan Ekspor Impor)

Selain itu, aksi FDR juga menyasar kepada jaringan-jaringan kaum buruh dan kaum petani dengan melakukan aksi pemogokan kerja secara besar-besaran yang dapat membuat kondisi ekonomi di Indonesia menjadi terganggu. Cara-cara kotor yang dilakukan oleh FDR tentu saja menggeser nilai-nilai manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral karena hasutan-hasutan yang dilakukan oleh FDR kepada kaum buruh dan kaum petani membuat kedua kaum tersebut menjadi merasa tidak percaya kepada pemerintah walupun hasutan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia.

Dalam melancarkan aksinya, Front Demokrasi Rakyat juga tidak hanya terjun di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. FDR juga melakukan penetrasi kepada pihak pemerintahan Indonesia dengan mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk di dalam sistem pemeritahan saat itu. Melalui wakil-wakil FDR yang ada di dalam sistem pemerintahan, FDR melakukan penghasutan kepada anggota-anggota sistem pemerintahan untuk membentuk sebuah poros atau front yang dinamakan dengan Front Nasional. (baca juga: Batas Wilayah Laut Di Indonesia)

Front Nasional ini dibentuk dengan mempersatukan berbagai macam bentuk kekuasaan dalam aspek sosial maupun politik terutama yang memiliki rasa kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah untuk bergabung dan bersama-sama melakukan intrik dalam pemerintahan. Intrik yang dilakukan oleh Front Nasional ini ditujukan untuk memberikan goncangan atau masalah pada sistem pemerintahan yang sedang berjalan pada saat itu, yaitu kabinet yang dipimpin oleh Hatta.

Menjadikan Madiun Sebagai Basis Pemerintah

Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin menjadikan kota Madiun yang terletak di provinsi Jawa Timur sebagai basis atau markas pemerintahan. Dengan kata lain, basis pemerintahan yang didirikan oleh FDR merupakan basis pemerintahan tandingan dari pemerintahan pusat Indonesia. Untuk melancarkan pembuatan basis pemerintahan di kota Madiun, FDR melakukan pendekatan-pendekatan secara khusus kepada masyarakat kota Madiun dan sekitarnya melalui fungsi bahasa daerah setempat serta melakukan penghasutan kepada masyarakat yang ada di kota terssebut. (baca juga:Jenis-jenis Akomodasi)

Selain menjadikan kota Madiun sebagai basis pemerintahan, FDR juga menjadikan kota Madiun sebagai tempat pemasok kebutuhan FDR yang tersebar di daerah-daerah Indonesia. FDR juga memilih kota Surakarta untuk melakukan aksi pemberontakannya. Namun khusus untuk kota Surakarta, FDR hanya melakukan kekacauan sebagai alat pengalihan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar aksi FDR di kota-kota Indonesia lainnya dapat berjalan dengan lancar.

Selama menjalankan asksinya, Front Demokrasi Rakyat telah memiliki pasukan yang tersebar di daerah-daerah. Pasukan ini tadinya ikut membantu Indonesia dalam rangka mempertahanan kemerdekaan Indonesia. Namun dengan adanya propaganda dan hasutan yang dilakukan oleh FDR, beberapa pasukan pejuang kemerdekaan dapat dikendalikan oleh FDR. FDR kemudian menarik semua pasukan yang dimilikinya dari medan perang untuk menyebar ke beberapa wilayah binaan FDR yang ada di Indonesia, sebagai berikut tujuannya:

Sponsors Link

Penyebaran pasukan FDR ke wilayah-wilayah binaan FDR ditujukan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di dalam wilayah binaan tersebut. (baca juga: Ciri-Ciri Kapitalisme)
Pasukan yang tersebar di berbagai wilayah binaan FDR membuat posisi FDR menjadi semakin kuat sehingga Amir Syarifuddin menjadi semakin yakin untuk menjalankan aksinya dalam merebut kekuasaan kabinet yang sedang berjalan di dalam sistem pemerintahan saat itu.
Bergabungnya tokoh bermana Muso yang kembali dari kota Moskow pada 11 Agustus 1948 membuat posisi Amir Syarifuddin menjadi semakin menguntungkan. Amir Syarifuddin bersama dengan kelompoknya yaitu
Front Demokrasi Rakyat segera melakukan tindakan pendekatan kepada Muso yang membuahkan hasil yaitu terjadi penggabungan kekuatan diantara Muso dan Amir Syarifuddin. (baca juga: Pengertian Solidaritas)
Penggabungan kekuatan ini terjadi diantara Partai Komunis Indonesia dengan Front Demokrasi Rakyat yang memperkuat usaha Amir Syarifuddin dalam menggulingkan pemerintahan kabinet Hatta yang sedang berjalan pada saat itu.
Kondisi ini makin memperparah keadaan karena pendekatan dan hasutan-hasutan yang dilakukan oleh kedua kelompok ini makin gencar, terutama dalam menumbuhkan rasa ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah melalui aksi propaganda.
Propaganda yang dilakukan oleh kedua kelompok tersebut dapat menjadi salah satu faktor perubahan sosial di dalam masyarakat karena terdapat pembentukan opini di dalam masyarakat yang membuat kehidupan bermasyarakat menjadi bergejolak.

Gejolak yang timbul di dalam masyarakat karena adanya gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dan FDR didasari oleh pemerintah pada waktu itu. Pemerintah kemudian melakukan tindakan yang tegas melalui TNI untuk memulihkan keadaan yang terjadi. Upaya-upaya diplomasi juga dilakukan oleh pemerintah untuk meredam gerakan pemberontakan ini namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, pada pertengahan bulan September 1948, tejadi pertempuran diantara pemerintah Indonesia melalui TNI dengan kelompok pemberontak yaitu PKI dan FDR yang terpusat di kota Madiun yang terletak di provinsi Jawa Timur.

Kondisi ini makin diperparah dengan adanya proklamasi pendirian negara Republik Soviet Indonesia yang dilakukan oleh Muso pada 18 September 1948. Mendengar hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui TNI melalukan gerakan cepat untuk menumpas pemberontakan PKI dan FDR yang terjadi dengan berujung pada kematian Muso dan penangkapan Amir Syarifuddin beserta dengan pendukungnya yang kemudian dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Indonesia sehingga perkembangan awal politik pada awal kemerdekaan secara berangsur-angsur membaik.

Demikianlah penjelasan mengenai latar belakang pemberontakan dalam PKI Madiun 1948 beserta sejarahnya. Pemberontakan yang terjadi pada saat itu merupakan bentuk pelampiasan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan suatu kelompok terhadap pemerintah. Di era sekarang, bisa saja pemberontakan kembali terjadi. Oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar pemberontakan-pemberontakan di masa lalu tidak terulang kembali. Kiranya artikel ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.