Prospek Kerja Administrasi Negara

10 Prospek Kerja Menarik Untuk Jurusan Administrasi Publik

Pengertian Ilmu Administrasi Negara dan Prospek Kerjanya

Apa pengertian ilmu administrasi negara?

Pengertian administrasi negara secara umum adalah program studi yang mempelajari bagaimana tata kelola dan manajemen administrasi negara secara lebih dalam dan spesifik, seperti pelajaran mengenai administrasi pemerintahan hingga unsur-unsur yang ada di dalamnya.

Lebih khusus, ilmu administrasi negara adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari proses yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi/kelompok yang berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan peraturan/hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan negara. Peraturan tersebut bisa dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta yudikatif.

Apa yang dipelajari di jurusan ilmu administrasi negara?

Well, karena dari namanya saja sudah mencantumkan kata “administrasi” tentu saja akan sangat berkaitan dengan urusan rapi-merapikan, kelola-mengelola. Setiap mahasiswa ilmu administrasi negara akan berhadapan dengan data-data, berkas-berkas serta aturan-aturan. Selain itu seorang mahasiswa IAN juga mesti belajar bagaimana menggunakan kecanggihan teknologi dalam mengimplementasikan kebijakan yang berlaku.

Secara umum, beberapa mata kuliah yang dipelajari dalam jurusan ini adalah Sistem dan Hukum Administrasi Negara, Demografi, Statistik Sosial, Sumber Daya Manusia, Manajemen, Administrasi Pemerintah Daerah dan lainnya (sumber: hotcourses.co.id)

Selain itu, selama menempuh pendidikan di jurusan ilmu administrasi negara seorang mahasiswa diharapkan dapat memiliki berbagai kompetensi seperti berikut ini:

1. Kemampuan untuk menganalisis interaksi antara pelaku dalam governansi publik seperti pada penyusunan kebijakan dan manajemen pelayanan publik, serta juga dalam aspek lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, politik hingga pertahanan dan keamanan dengan pendekatan ekonomi politik. 2. Mampu untuk menganalisis serta mengevaluasi kebijakan publik dengan menggunakan prinsip-prinsip, metode kuantitatif serta kualitatif dalam seluruh siklus kebijakan. 3. Mampu mengkaji regulasi yang relevan dan hasil analisis kebijakan yang berupa catatan, uraian, atau kertas kerja kebijakan untuk menghasilkan draf/naskah kebijakan. 4. Mampu mengorganisasikan kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan publik dan peningkatan kinerja pelayanan publik. 5. Mampu menganalisis resiko dan melaksanakan program mitigasi resiko terhadap implementasi kebijakan.

6. Mampu mengusulkan ide atau gagasan reformasi kebijakan dan manajemen pelayanan publik. (Sumber: fia.ui.ac.id)