Uu Desa No 6 Tahun 2014

Implementasi Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Penjelasan Tentang Pengertian Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbagai hal seperti jabatan Kepala Desa, perekonomian desa, aturan mengenai batas wilayah desa serta bagaiman kita menyikapi hal tersebut sebagai warga desa.

Dalam pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari situlah terbukti bahwa kesatuan masyarakat hukum, yakni warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut. Sehingga pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut sesuai dengan hari ini.

Baca Juga Bahkan Kabinet Jokowi Ternyata Belum Paham Ekonomi Digital

Terbukti dari negara kita pun memberikan jaminan bahwa pemerintah memberikan jaminan perlindungannya sebagai salah satu dari kesatuan Republik Indonesia.

Selain pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014, ada juga beberapa pengertian dari ahli lainnya yang bisa memberikan pemahaman lebih bahwa desa memiliki posisi penting. Seperti contohnya adalah mencari akar atau sumber dari kata desa yakni.:

Desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri, hal ini disampaikan oleh Sutardjo Kartohadikusumo yang merupakan seorang Gubernur Jawa Barat yang pertama. Hal ini disampaikannya saat menjabat menjadi Gubernur.

Selain pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 dan juga menurut Sutardjo Kartohadikusumo, ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang rendah dan dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen. Selain itu, penduduknya bermatapencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.

Hal itu disampaikan oleh Rifhi Siddiq yang merupakan salah satu ahli dalam bidang Antropologi. Tidak heran jika pendapatnya mengenai desa juga membawa interaksi sosial dimana tidak ada dalam pendapat milik Sutardjo Kartohadikusumo.

Baca Juga Apdesi Tolak Polisi Awasi Dana Desa, Kenapa?

Mengingat berbagai pengertian desa mulai dari pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014, menurut Sutardjo sera Rifhi SIddiq, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan sebuah tenpat atau juga asal dimana penduduk desa tinggal.

Semoga beberapa penjelasan mengenai pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 beserta beberapa pengertian lainnya yang secara tidak langsung memiliki karakteristik yang hampir sama sehingga desa memiliki keunikan sendiri yang tidak dimiliki oleh kota.

Namun, meskipun memiliki banyak pengertian serta pendapat banyak arti, terkadang desa sendiri memiliki kesan negatif bagi mereka yang belum banyak memahami tentang desa sebagai suatu hal yang penting dalam susunan masyarakat serta mereka yang menyepelekan keberadaan desa yang menyeimbangkan kehidupan di kota.

Semoga artikel ini membantu anda dalam mencari pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 serta beberapa pengertian lainnya.