Lampiran Permendagri 13 Tahun 2006 Dan Perubahannya

Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006

Perubahan permendagri 13 tahun 2006

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes

Be the first to like this

1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah; b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 33 dihapus. 2. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 34 dan angka 35 disisipkan angka 34a yang berbunyi sebagai berikut: 34a. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
3. 3. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 61 dan angka 62 disisipkan angka 61a yang berbunyi sebagai berikut: 61a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. (3a)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. (4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional. (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau
4. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi. (4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait. (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. 6. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf a diubah, huruf n dihapus dan menambah 1 huruf yakni huruf o, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang- undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. (4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain: a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan; b. jasa giro; c. pendapatan bunga; d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; h. pendapatan denda pajak; i. pendapatan denda retribusi; j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; k. pendapatan dari pengembalian; l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; n. dihapus; dan o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 7. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perhubungan; h. lingkungan hidup; i. pertanahan; j. kependudukan dan catatan sipil; k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; m. sosial; n. ketenagakerjaan; o. koperasi dan usaha kecil dan menengah; p. penanaman modal; q. kebudayaan; r. kepemudaan dan olah raga; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; u. ketahanan pangan; v. pemberdayaan masyarakat dan desa; w. statistik; x. kearsipan; y. komunikasi dan informatika;dan z. perpustakaan. (3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pertanian; b. kehutanan; c. energi dan sumber daya mineral; d. pariwisata; e. kelautan dan perikanan; f. perdagangan; g. industri; dan h. ketransmigrasian. (4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan
6. pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. 8. Ketentuan Pasal 39 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7a), serta ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1a) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA. (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi. (7a) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan. (8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 9. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, dan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4a) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa
7. kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (4a)Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. (5) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 10. Ketentuan Pasal 43 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: Pasal 43 (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (3) Hibah kepada pemerintah daerah Iainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (5) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran. 11. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus serta ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: Pasal 44 (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. (2) Dihapus. (3) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. (4) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.
8. 12. Ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat baru diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a) serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: Pasal 45 (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. (2a)Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. (3) Dihapus. (4) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial. 13. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: Pasal 52 (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. 14 Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: Pasal 53 (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah
9. seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. (3) Dihapus. (4) Kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal. 15. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut: Pasal 70 Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 16. Ketentuan Pasal 71 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut: Pasal 71 (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan. (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). (3) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen. (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir
10. kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah. (7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Ketentuan Pasal 73 dihapus. 18. Ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) diubah dan ayat (9) dan ayat (11) dihapus serta menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (12), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut: Pasal 77 (1) Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.I.a peraturan menteri ini. (2) Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah yang tercantum dalam Lampiran A.II peraturan menteri ini. (3) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk provinsi tercantum dalam Lampiran A.III peraturan menteri ini. (4) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran A.IV peraturan menteri ini. (5) Kode dan klasifikasi fungsi tercantum dalam Lampiran A.V peraturan menteri ini. (6) Kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran A.VI.a peraturan menteri ini. (7) Kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah tercantum dalam Lampiran A.VII.a peraturan menteri ini. (8) Kode rekening belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.VIII.a peraturan menteri ini. (9) Dihapus. (10)Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tercantum dalam Lampiran A.IX.a peraturan menteri ini. (11) Dihapus. (12) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) merupakan daftar nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah. 19. Ketentuan Bab IV Bagian Ketiga diubah sehingga Bab IV Bagian Ketiga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga
11. Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pasal 83 (1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; c. teknis penyusunan APBD; dan d. hal-hal khusus lainnya. Pasal 84 (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. Pasal 85 (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah- langkah kongkrit dalam mencapai target. Pasal 86 Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Pasal 87 (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
12. (4) Format KUA dan PPAS tercantum dalam Lampiran A.X.a dan A.XI.a peraturan menteri ini. Pasal 88 (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS. (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. (4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XII.a peraturan menteri ini. 20. Ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf a, huruf b diubah dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut: Pasal 89 (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA- SKPD. (2) Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA- SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d. dihapus; e. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga. (3) Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 21. Ketentuan Pasal 97 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut: Pasal 97 (1) Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD. (2) Dihapus. 22. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut: Pasal 98
13. (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD. (2) RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD; (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung: a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. 23. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikerjakan sesuai dengan bagan alir yang tercantum dalam Lampiran A.XIII.a peraturan menteri ini. (2) Format RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XIV.a peraturan menteri ini. 24. Ketentuan Pasal 100 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut: Pasal 100 (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah: a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA- SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya; b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga; c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal; d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD. (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 25. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut: Pasal 102 (1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas: a. ringkasan penjabaran APBD; dan b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
14. (2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut: a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum; b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan. (3) Format rancangan peraturan kepala daerah beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XVI peraturan menteri ini. 26. Ketentuan Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut: Pasal 104 (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan. (5) Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama. (6) Format susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran A.XVII peraturan menteri ini. 27. Ketentuan Pasal 105 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan menambah 5 (lima) ayat baru yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d) dan ayat (3e), sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut: Pasal 105 (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah. (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS. (3) Dihapus. (3a)Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu. (3b)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. (3c) Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
15. (3d)Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama. (3e)Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (4) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.XVIII peraturan menteri ini. 28. Diantara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 105A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 105A (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya. (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari. 29. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 107A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 107A Kepala daerah dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) setelah peraturan kepala daerah tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan. 30. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut: Pasal 109 Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 106 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah. 31. Ketentuan Pasal 110 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut: Pasal 110 (1) Rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
16. a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; b. KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauhmana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan. (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. (6) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubemur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan gubemur. (7) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. (9) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan gubernur serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. 32. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 116 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4a) sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut: Pasal 116 (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
17. (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (4) Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. (4a)Untuk memenuhi asas transparansi, Kepala Daerah wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah. (5) Format penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.XX peraturan menteri ini. (6) Format penetapan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.XXI peraturan menteri ini. (7) Jadwal penyusunan APBD tercantum dalam Lampiran A.XXII peraturan menteri ini. 33. Ketentuan Pasal 117 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut: Pasal 117 (1) Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS. (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan kepada gubernur bagi kabupaten/kota. (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dikonsultasikan dijadikan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 peraturan menteri ini. 34. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut: Pasal 120 (1) Penyampaian peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota. (2) Pengesahan atas peraturan kepala daerah tentang RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 107 ayat (3).
18. 35. Diantara ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 123A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 123A (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD (2) DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD; (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung: a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. (4) Format DPA-PPKD tercantum dalam Lampiran B.I.b peraturan menteri ini. 36. Ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4a), sehingga Pasal 138 berbunyi sebagai berikut: Pasal 138 (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap: a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau c. SP2D yang belum diuangkan. (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran. (4a)Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria: a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major. (5) Format DPAL-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.III peraturan menteri ini. 37. Ketentuan Pasal 155 ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 155 berbunyi sebagai berikut:
19. Pasal 155 (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. (2) Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD. (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai: a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya; b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; daprogram dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; dan c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan. (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan. (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. (7) Format rancangan kebijakan umum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran C.I.a peraturan menteri ini. (8) Format rancangan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran C.II.a peraturan menteri ini. 38. Ketentuan Pasal 156 diubah, sehingga Pasal 156 berbunyi sebagai berikut: Pasal 156 (1) Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (5), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
20. (2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.III.a peraturan menteri ini. 39. Ketentuan Pasal 157 ayat (2) huruf a dan huruf e diubah dan huruf b dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 157 berbunyi sebagai berikut: Pasal 157 (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD. (2) Rancangan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD; b. Dihapus; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD; d. dihapus; dan e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga. (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 40. Ketentuan Pasal 169 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut: Pasal 169 (1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya. (2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. ringkasan perubahan APBD; b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. dihapus; h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
21. i. daftar pinjaman daerah. (3) Format rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.V peraturan menteri ini. 41. Ketentuan Pasal 189 ayat (6) huruf b dihapus dan huruf c diubah, sehingga Pasal 189 berbunyi sebagai berikut: Pasal 189 (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan: a. buku kas umum; b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan c. buku rekapitulasi penerimaan harian. (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan: a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah); b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR); c. Surat Tanda Setoran (STS); d. surat tanda bukti pembayaran; dan e. bukti penerimaan lainnya yang sah. (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan: a. buku kas umum; b. dihapus; c. buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan d. bukti penerimaan lainnya yang sah. (7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. (9) Mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam peraturan kepala daerah.
22. (10)Format buku kas umum, buku pembantu per rincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.I peraturan menteri. (11)Format surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran D.II peraturan menteri ini. (12)Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran D.III peraturan menteri ini. 42. Ketentuan Pasal 197 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 197 berbunyi sebagai berikut: Pasal 197 (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. (1a)Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana. (2) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.VI.a peraturan menteri ini. 43. Ketentuan Pasal 200 ayat (2) huruf c dan d diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 200 berbunyi sebagai berikut: Pasal 200 (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan. (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-GU; b. ringkasan SPP-GU; c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu; d. bukti transaksi yang sah dan lengkap; e. salinan SPD; f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan g. lampiran lain yang diperlukan. (3) Dihapus. 44. Ketentuan Pasal 202 ayat (2) huruf c dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4a), sehingga Pasal 202 berbunyi sebagai berikut:
23. Pasal 202 (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan. (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-TU; b. ringkasan SPP-TU; c. rincian rencana penggunaan TU; d. salinan SPD; e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan g. lampiran lainnya. (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. (4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah. (4a) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk: a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA; (5) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran D.VIII peraturan menteri ini. 45. Ketentuan Pasal 207 diubah sehingga Pasal 207 berbunyi sebagai berikut: Pasal 207 Format dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), Pasal 200 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 204 ayat (1), Pasal 205 ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.X.a, D.X.b, D.X.c, D.X.d, D.X.e dan D.X.f peraturan menteri ini. 46 Ketentuan Pasal 216 ayat (3) huruf b dan huruf d dihapus dan huruf c diubah sehingga Pasal 216 berbunyi sebagai berikut: Pasal 216 (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
24. (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup: a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. dihapus; c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan d. dihapus. (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup: a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D. (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D. (9) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam D.XVI peraturan menteri ini. 47. Ketentuan Pasal 243, Pasal 249, Pasal 256, Pasal 261, Pasal 268, Pasal 274, Pasal 280, dan Pasal 285 dihapus. 48. Ketentuan Pasal 324 diubah, sehingga Pasal 324 berbunyi sebagai berikut: Pasal 324 (1) Kepala daerah dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum. (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan: a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat; b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat; (3) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan terminal, pengelolaan obyek wisata daerah, dana perumahan, rumah susun sewa. 49. Ketentuan Pasal 325 dihapus 50. Diantara Pasal 325 dan Pasal 326 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 325A yang berbunyi sebagai berikut:
25. Pasal 325A Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (1), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. 51. Ketentuan Pasal 326, Pasal 327, Pasal 328 dan Pasal 329 dihapus. 52. Diantara Pasal 329 dan Pasal 330 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 329A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 329A Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri. 53. Diantara Pasal 333 dan 334 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 333A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 333A Peraturan menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009. Pasal II Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2007 MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO
26. LAMPIRAN A YANG DIUBAH PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
27. LAMPIRAN A.I.a : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 59 TAHUN 2007 TANGGAL : 26 OKTOBER 2007 KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 URUSAN WAJIB 1 01 Pendidikan 1 01 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 01 02 Dst ……………… 1 02 Kesehatan 1 02 01 Dinas/Badan/Kantor/Rumah Sakit xxxxxxxxxx 1 02 02 Dst ……………… 1 03 Pekerjaan Umum 1 03 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 03 02 Dst ……………… 1 04 Perumahan 1 04 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 04 02 Dst ……………… 1 05 Penataan Ruang 1 05 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 05 02 Dst ……………… 1 06 Perencanaan Pembangunan 1 06 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 06 02 Dst……………… 1 07 Perhubungan 1 07 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 07 02 Dst……………… 1 08 Lingkungan Hidup 1 08 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 08 02 Dst……………… 1 09 Pertanahan 1 09 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 09 02 Dst………………
28. KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1 10 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 10 02 Dst……………… 1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 11 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 11 02 Dst……………… 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 12 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 12 02 Dst……………… 1 13 Sosial 1 13 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 13 02 Dst……………… 1 14 Ketenagakerjaan 1 14 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 14 02 Dst……………… 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 15 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 15 02 Dst……………… 1 16 Penanaman Modal 1 16 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 16 02 Dst……………… 1 17 Kebudayaan 1 17 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 17 02 Dst……………… 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga 1 18 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 18 02 Dst……………… 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 19 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 19 02 Dst……………… 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 01 Sekretariat/Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/Kelurahan xxxxxxxxxx 1 20 02 Dst……………… 1 21 Ketahanan Pangan
29. KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 21 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 21 02 Dst……………… 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 22 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 22 02 Dst……………… 1 23 Statistik 1 23 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 23 02 Dst……………… 1 24 Kearsipan 1 24 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 24 02 Dst……………… 1 25 Komunikasi dan Informatika 1 25 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 25 02 Dst……………… 1 26 01 Perpustakaan 1 26 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 1 26 02 Dst.............. 2 URUSAN PILIHAN 2 01 Pertanian 2 01 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 2 01 03 Dst……………… 2 02 Kehutanan 2 02 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 2 02 02 Dst……………… 2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral 2 03 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 2 03 02 Dst……………… 2 04 Pariwisata 2 04 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 2 04 02 Dst……………… 2 05 Kelautan dan Perikanan 2 05 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 2 05 02 Dst……………… 2 06 Perdagangan
30. KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2 06 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 2 06 02 Dst……………… 2 07 Industri 2 07 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 2 07 02 Dst……………… 2 08 Ketransmigrasian 2 08 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 2 08 02 Dst……………… Keterangan : *) Untuk Kabupaten/Kota Salinan sesuai aslinya MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BIRO HUKUM ttd PERWIRA H. MARDIYANTO
31. LAMPIRAN A.VI.a : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 59 TAHUN 2007 TANGGAL : 26 OKTOBER 2007 KODE DAN KLASIFIKASI BELANJA DAERAH MENURUT FUNGSI UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KODE URAIAN 01 Pelayanan umum 01 1 06 Perencanaan Pembangunan 01 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 01 1 23 Statistik 01 1 24 Kearsipan 01 1 25 Komunikasi dan Informatika 02 Pertahanan*) 03 Ketertiban dan ketentraman 03 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 04 Ekonomi 04 1 07 Perhubungan 04 1 14 Ketenagakerjaan 04 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 04 1 16 Penanaman Modal 04 1 21 Ketahanan Pangan 04 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 04 2 01 Pertanian 04 2 02 Kehutanan 04 2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral 04 2 05 Kelautan dan Perikanan 04 2 06 Perdagangan 04 2 07 Industri 04 2 08 Ketransmigrasian 05 Lingkungan hidup 05 1 05 Penataan Ruang 05 1 08 Lingkungan Hidup 05 1 09 Pertanahan 06 Perumahan dan fasilitas umum 06 1 03 Pekerjaan Umum
32. KODE URAIAN 06 1 04 Perumahan 07 Kesehatan 06 1 02 Kesehatan 06 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 08 Pariwisata dan budaya 07 1 17 Kebudayaan 07 2 04 Pariwisata 09 Agama*) 10 Pendidikan 10 1 01 Pendidikan 10 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga 10 1 26 Perpustakaan 11 Perlindungan sosial 11 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 11 1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11 1 13 Sosial Keterangan : *) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BIRO HUKUM ttd PERWIRA H. MARDIYANTO
33. LAMPIRAN A.VII.a : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 59 TAHUN 2007 TANGGAL : 26 OKTOBER 2007 Pemerintah daerah dapat mengembangkan program dan kegiatan beserta kode rekeningnya sesuai kebutuhan obyektif, nyata dan sesuai karakteristik daerah. Urutan kode rekening tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut: Kolom 1 Kode Urusan Wajib/Pilihan Kolom 2 Kode Urusan Kolom 3 Kode Organisasi Kolom 4 Kode Program Kolom 5 Kode Kegiatan Daftar program dan kegiatan dibagi menjadi 2 pengelompokan kode sebagai berikut : 1. Program yang diberi kode 1 – 14 untuk menampung program-program yang bersifat umum dan terdapat di setiap SKPD. 2. Program yang diberi kode 15 – dst untuk menampung program-program yang bersifat spesifik untuk setiap urusan. Contoh 1 : Dinas Pendidikan merencanakan program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebagai kegiatan pertama di program tersebut. Maka, penomoran kode rekening dilakukan sebagai berikut : PROGRAM : 1 01 1.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KEGIATAN : 1 01 1.01.01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Contoh 2 : Dinas Pendidikan merencanakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagai program pertama di urusan pendidikan. Dalam program tersebut, direncanakan kegiatan Penambahan Ruang Kelas sebagai kegiatan pertama. Maka, penomoran kode rekening dilakukan sebagai berikut : PROGRAM : 1 01 1.01.01 15 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun KEGIATAN : 1 01 1.01.01 15 01 Kegiatan Penambahan Ruang Kelas
34. Contoh program dan kegiatan lainnya masih dapat menggunakan Lampiran A.VII pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, disesuaikan dengan kebutuhan obyektif, nyata dan karakteristik daerah. Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BIRO HUKUM ttd PERWIRA H. MARDIYANTO
35. LAMPIRAN A.VIII.a : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 59 TAHUN 2007 TANGGAL : 26 OKTOBER 2007 KODE REKENING BELANJA DAERAH Kode Rekening Uraian 1 2 5 BELANJA DAERAH 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1) 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 1) 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 1) 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 5 1 1 01 09 Iuran Asuransi Kesehatan 5 1 1 01 10 Uang Paket 2) 5 1 1 01 11 Tunjangan Panitia Musyawarah 2) 5 1 1 01 12 Tunjangan Komisi 2) 5 1 1 01 13 Tunjangan Panitia Anggaran 2) 5 1 1 01 14 Tunjangan Badan Kehormatan 2) 5 1 1 01 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 5 1 1 01 16 Tunjangan Perumahan 2) 5 1 1 01 17 Uang Duka Wafat/Tewas 1) 5 1 1 01 18 Uang Jasa Pengabdian 2) 5 1 1 01 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 5 1 1 01 20 Dst .............. 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5 1 1 02 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 5 1 1 02 04 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 5 1 1 02 05 Dst ................... 5 1 1 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 5 1 1 03 01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5 1 1 03 02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 5 1 1 03 03 Dst ............... 5 1 1 04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 5 1 1 04 01 Biaya pemungutan PBB 5 1 1 04 02 Biaya pemungutan Pajak Daerah 5 1 1 04 03 Dst ............... 5 1 1 05 Dst…………… 5 1 2 BELANJA BUNGA 5 1 2 01 Bunga Utang Pinjaman 5 1 2 01 01 Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah 5 1 2 01 02 Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya 5 1 2 01 03 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank 5 1 2 01 04 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
36. Kode Rekening Uraian 1 2 5 1 2 01 05 Dst………………………………… 5 1 2 02 Bunga Utang Obligasi 5 1 2 02 01 Bunga Utang Obligasi ……… 5 1 2 02 02 Dst………………………………… 5 1 2 03 Dst ................................ 5 1 3 BELANJA SUBSIDI 5 1 3 01 Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga 5 1 3 01 01 Belanja Subsidi kepada Perusahaan …. 5 1 3 01 02 Belanja Subsidi kepada Lembaga …. 5 1 3 01 03 Dst………………………………… 5 1 3 02 Dst………………………… 5 1 4 BELANJA HIBAH 5 1 4 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5 1 4 01 01 Pemerintah Pusat 5 1 4 02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya3) 5 1 4 02 01 Pemerintah Provinsi ………. 5 1 4 02 02 Dst………………………………… 5 1 4 03 Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa 5 1 4 03 01 Pemerintahan Desa …....... 5 1 4 03 02 Dst………………………………… 5 1 4 04 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN 4) 5 1 4 04 01 Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN …........... 5 1 4 04 02 Dst…………………………………............... 5 1 4 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 5 1 4 05 01 Badan/Lembaga/Organisasi …........... 5 1 4 05 02 Dst…………………………………............... 5 1 4 06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 5 1 4 06 01 Kelompok/anggota masyarakat …….. 5 1 4 06 02 Dst………………………………… 5 1 4 07 Dst …………………………… 5 1 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 5 1 5 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 5 1 5 01 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan .... 5 1 5 01 02 Dst.......... 5 1 5 02 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 5 1 5 02 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat ................. 5 1 5 02 02 Dst………………………………… 5 1 5 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 5 1 5 03 01 Belanja Bantuan Sosial kepada …………………… 5 1 5 03 02 Dst………………………………… 5 1 5 04 Belanja Bantuan kepada Partai Politik 5 1 5 04 01 Belanja Bantuan kepada Partai Politik ................
37. Kode Rekening Uraian 1 2 5 1 5 04 02 Dst………………………………… 5 1 5 05 Dst …………………………. 5 1 6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 5 1 6 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi 5 1 6 01 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ... 5 1 6 01 02 Dst………………………………… 5 1 6 02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 5 1 6 02 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota … 5 1 6 02 02 Dst………………………………… 5 1 6 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5 1 6 03 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa … 5 1 6 03 02 Dst………………………………… 5 1 6 04 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota 5 1 6 04 01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota …. 5 1 6 04 02 Dst………………………………… 5 1 6 05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5 1 6 05 01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa …. 5 1 6 05 02 Dst………………………………… 5 1 6 06 Dst ……………………………. 5 1 7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 5 1 7 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi 5 1 7 01 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi …... 5 1 7 01 02 Dst………………………………… 5 1 7 02 Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota 5 1 7 02 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota …... 5 1 7 02 02 Dst………………………………… 5 1 7 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 5 1 7 03 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa …… 5 1 7 03 02 Dst………………………………… 5 1 7 04 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya 5 1 7 04 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi ... 5 1 7 04 02 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota … 5 1 7 04 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa ... 5 1 7 04 04 Dst………………………………… 5 1 7 05 Dst …………………………. 5 1 8 BELANJA TIDAK TERDUGA 5 1 8 01 Belanja Tidak Terduga 5 1 8 01 01 Belanja Tidak Terduga 5 1 8 02 Dst …………………………. 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI
38. Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 1 01 Honorarium PNS 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 03 Dst………………………………… 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5 2 1 02 03 Dst………………………………… 5 2 1 03 Uang Lembur 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 5 2 1 03 03 Dst ………………………. 5 2 1 06 Dst ………………………… 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 02 Belanja dokumen/administrasi tender 5 2 2 01 03 Dst………………………………… 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 5 2 2 02 02 Belanja bahan/bibit tanaman 5 2 2 02 03 Dst………………………………… 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 5 2 2 03 01 Belanja telepon 5 2 2 03 02 Belanja air 5 2 2 03 03 Dst………………………………… 5 2 2 04 Belanja Premi Asuransi 5 2 2 04 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 5 2 2 04 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 5 2 2 04 03 Dst………………………………… 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 2 2 05 03 Dst………………………………… 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 01 Belanja cetak 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 Dst………………………………… 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5 2 2 07 01 Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5 2 2 07 03 Dst………………………………… 5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
39. Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 2 08 01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 08 02 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 5 2 2 08 03 Dst………………………………… 5 2 2 09 Belanja Sewa Alat Berat 5 2 2 09 01 Belanja sewa Eskavator 5 2 2 09 02 Belanja sewa Buldoser 5 2 2 09 03 Dst………………………………… 5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 2 2 10 01 Belanja sewa meja kursi 5 2 2 10 02 Belanja sewa komputer dan printer 5 2 2 10 03 Dst………………………………… 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 03 Dst………………………………… 5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5 2 2 12 01 Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH 5 2 2 12 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 5 2 2 12 03 Dst………………………………… 5 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja 5 2 2 13 01 Belanja pakaian kerja lapangan 5 2 2 13 02 Dst………………………………… 6 5 2 2 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5 2 2 14 01 Belanja pakaian KORPRI 5 2 2 14 02 Belanja pakaian adat daerah 5 2 2 14 03 Dst………………………………… 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 03 Dst………………………………… 5 2 2 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 5 2 2 16 01 Belanja beasiswa tugas belajar D3 5 2 2 16 02 Belanja beasiswa tugas belajar S1 5 2 2 16 03 Dst ………………………. 5 2 2 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 5 2 2 17 01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 5 2 2 17 02 Belanja sosialisasi 5 2 2 17 03 Dst………………………………… 5 2 2 18 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 5 2 2 18 01 Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah 5 2 2 18 02 Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah 5 2 2 19 Belanja Pemulangan Pegawai 5 2 2 19 01 Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah 5 2 2 19 02 Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah 5 2 2 19 03 Dst…………………………………
40. Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5 2 2 20 01 Belanja Pemeliharan Jalan 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharan Jembatan 5 2 2 20 03 Dst………………………………… 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 5 2 2 21 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 2 2 21 03 Dst………………………………… 5 2 2 22 Dst …………………………. 5 2 3 BELANJA MODAL 5 2 3 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 5 2 3 01 01 Belanja modal pengadaan tanah kantor 5 2 3 01 02 Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit 5 2 3 01 03 Dst .................................... 5 2 3 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 5 2 3 02 01 Belanja modal pengadaan traktor 5 2 3 02 02 Belanja modal pengadaan buldozer 5 2 3 02 03 Dst ..................................... 5 2 3 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 5 2 3 03 01 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan 5 2 3 03 02 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 5 2 3 03 03 Dst………………………………… 5 2 3 04 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 5 2 3 04 01 Belanja modal pengadaan gerobak 5 2 3 04 02 Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong 5 2 3 04 03 Dst………………………………… 5 2 3 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor 5 2 3 05 01 Belanja modal pengadaan kapal motor 5 2 3 05 02 Belanja modal pengadaan kapal feri 5 2 3 05 03 Dst………………………………… 5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor 5 2 3 06 01 Belanja modal pengadaan perahu layar 5 2 3 06 02 Belanja modal pengadaan perahu sampan 5 2 3 06 03 Dst………………………………… 5 2 3 07 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara 5 2 3 07 01 Belanja modal pengadaan pesawat kargo 5 2 3 07 02 Belanja modal pengadaan pesawat penumpang 5 2 3 07 03 Dst………………………………… 5 2 3 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 5 2 3 08 01 Belanja modal pengadaan mesin las 5 2 3 08 02 Belanja modal pengadaan mesin bubut 5 2 3 08 03 Dst…………………………………
41. Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 3 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 5 2 3 09 01 Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian 5 2 3 09 02 Belanja modal pengadaan alat pengering gabah 5 2 3 09 03 Dst………………………………… 5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5 2 3 10 01 Belanja modal pengadaan mesin tik 5 2 3 10 02 Belanja modal pengadaan mesin hitung 5 2 3 10 03 Dst………………………………… 5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5 2 3 11 01 Belanja modal pengadaan meja gambar 5 2 3 11 02 Belanja modal pengadaan almari 5 2 3 11 03 Dst………………………………… 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 5 2 3 12 01 Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server 5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 5 2 3 12 03 Dst………………………………… 5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 5 2 3 13 01 Belanja modal pengadaan meja kerja 5 2 3 13 02 Belanja modal pengadaan meja rapat 5 2 3 13 03 Dst………………………………… 5 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 5 2 3 14 01 Belanja modal pengadaan tabung gas 5 2 3 14 02 Belanja modal pengadaan kompor gas 5 2 3 14 03 Dst………………………………… 5 2 3 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5 2 3 15 01 Belanja modal pengadaan lampu hias 5 2 3 15 02 Belanja modal pengadaan jam dinding/meja 5 2 3 15 03 Dst………………………………… 5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5 2 3 16 01 Belanja modal pengadaan kamera 5 2 3 16 02 Belanja modal pengadaan handycam 5 2 3 16 03 Dst………………………………… 5 2 3 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 5 2 3 17 01 Belanja modal pengadaan telepon 5 2 3 17 02 Belanja modal pengadaan faximili 5 2 3 17 03 Dst………………………………… 5 2 3 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 5 2 3 18 01 Belanja modal pengadaan timbangan 5 2 3 18 02 Belanja modal pengadaan teodolite 5 2 3 18 03 Dst………………………………… 5 2 3 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 5 2 3 19 01 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum
42. Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 3 19 02 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi 5 2 3 19 03 Dst………………………………… 5 2 3 20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 5 2 3 20 01 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi 5 2 3 20 02 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi 5 2 3 20 03 Dst………………………………… 5 2 3 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5 2 3 21 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 5 2 3 21 02 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan fly over 5 2 3 21 03 Dst………………………………… 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 5 2 3 22 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung 5 2 3 22 02 Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan ponton 5 2 3 22 03 Dst………………………………… 5 2 3 23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 5 2 3 23 01 Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan 5 2 3 23 02 Belanja modal pengadaan konstruksi waduk 5 2 3 23 03 Dst………………………………… 5 2 3 24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 5 2 3 24 01 Belanja modal pengadaan lampu hias jalan 5 2 3 24 02 Belanja modal pengadaan lampu hias taman 5 2 3 24 03 Dst………………………………… 5 2 3 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 5 2 3 25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 5 2 3 25 02 Belanja modal pengadaan instalasi telepon 5 2 3 25 03 Dst………………………………… 5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 5 2 3 26 01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 5 2 3 26 02 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 5 2 3 26 03 Dst………………………………… 5 2 3 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 5 2 3 27 01 Belanja modal pengadaan buku matematika 5 2 3 27 02 Belanja modal pengadaan buku fisika 5 2 3 27 03 Dst………………………………… 5 2 3 28 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 5 2 3 28 01 Belanja modal pengadaan lukisan/foto 5 2 3 28 02 Belanja modal pengadaan patung 5 2 3 28 03 Dst………………………………… 5 2 3 29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 5 2 3 29 01 Belanja modal pengadaan hewan kebun binatang 5 2 3 29 02 Belanja modal pengadaan ternak 5 2 3 29 03 Dst…………………………………
43. Kode Rekening Uraian 1 2 5 2 3 30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 5 2 3 30 01 Belanja modal pengadaan senjata api 5 2 3 30 02 Belanja modal pengadaan radar 5 2 3 30 03 Dst………………………………… 5 2 3 31 Dst …………………………… Keterangan : 1) Digunakan untuk Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta PNS 2) Hanya untuk Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD 3) Belanja hibah kepada provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa di luar wilayah provinsi atau kepada provinsi/kabupaten/kota di wilayah provinsi pemberi hibah 4) Belanja hibah provinsi, kabupaten/kota kepada perusahaan daerah/ BUMD milik provinsi, kabupaten/kota yang bersangkutan atau milik provinsi, kabupaten/kota lainnya dan kepada BUMN 5) Belanja bagi hasil pajak provinsi kepada provinsi/kabupaten/kota diluar wilayah provinsi atau bagi hasil pajak kabupaten/kota kepada provinsi/ kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan *) Coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BIRO HUKUM ttd PERWIRA H. MARDIYANTO
44. LAMPIRAN A.IX.a : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 59 TAHUN 2007 TANGGAL : 26 OKTOBER 2007 KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH Kode Rekening Uraian 1 2 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 6 1 1 01 Pelampauan penerimaan PAD 6 1 1 01 01 Pajak Daerah 6 1 1 01 02 Retribusi Daerah 6 1 1 01 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 1 1 01 04 Lain-Lain PAD yang sah 6 1 1 01 05 Dst…………. 6 1 1 02 Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan 6 1 1 02 01 Bagi Hasil Pajak 6 1 1 02 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 6 1 1 02 03 Dst…………. 6 1 1 03 Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 6 1 1 03 01 Dst…………. 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 6 1 1 04 01 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung 6 1 1 04 02 Belanja Pegawai dari Belanja langsung 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 6 1 1 04 04 Belanja Modal 6 1 1 04 05 Belanja Bunga 6 1 1 04 06 Belanja Subsidi 6 1 1 04 07 Belanja Hibah 6 1 1 04 08 Belanja Bantuan Sosial 6 1 1 04 09 Belanja Belanja Bagi Hasil 6 1 1 04 10 Belanja Bantuan Keuangan 6 1 1 04 11 Belanja Tidak Terduga 6 1 1 04 12 Dst…………. 6 1 1 05 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 6 1 1 05 01 Uang jaminan …… 6 1 1 05 02 Potongan Taspen 6 1 1 05 03 Potongan Beras 6 1 1 05 04 Askes 6 1 1 05 05 Dst…………. 6 1 1 06 Kegiatan lanjutan 6 1 1 06 01 Kegiatan lanjutan ...... 6 1 1 06 02 Dst………….
45. Kode Rekening Uraian 1 2 6 1 1 07 Dst .............................. 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan 6 1 2 01 Pencairan Dana Cadangan 6 1 2 01 01 Pencairan Dana Cadangan nomor …… 6 1 2 01 02 Dst…………. 6 1 2 02 Dst .............................. 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 1 3 01 Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD 6 1 3 01 01 BUMD .... 6 1 3 01 01 Dst…………. 6 1 3 02 Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga 6 1 3 02 01 ………………………….. 6 1 3 02 02 Dst…………. 6 1 3 03 Dst.............................. 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 6 1 4 01 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah 6 1 4 01 01 Penerusan pinjaman….. 6 1 4 01 02 Dst…………. 6 1 4 02 Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain 6 1 4 02 01 Pemerintah daerah …… 6 1 4 02 02 Dst…………. 6 1 4 03 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank 6 1 4 03 01 Bank ….. 6 1 4 03 02 Dst…………. 6 1 4 04 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank 6 1 4 04 01 Lembaga keuangan bukan bank …… 6 1 4 04 02 Dst…………. 6 1 4 05 Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah 6 1 4 05 01 Obligasi atas nama …. 6 1 4 05 02 Obligasi nomor …. 6 1 4 05 03 Dst…………. 6 1 4 06 Dst .............................. 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 6 1 5 01 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 6 1 5 01 01 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman …. 6 1 5 01 02 Dst………….
46. Kode Rekening Uraian 1 2 6 1 5 02 Dst .............................. 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah 6 1 6 01 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah 6 1 6 01 01 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah 6 1 6 01 02 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah 6 1 6 01 03 Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah 6 1 6 01 04 Dst…………. 6 1 6 02 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah 6 1 6 02 01 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah 6 1 6 02 02 Dst ............................ 6 1 6 03 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain 6 1 6 03 01 Pemerintah daerah ……………. 6 1 6 03 02 Dst…………. 6 1 6 04 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank 6 1 6 04 01 Bank ……………….. 6 1 6 04 02 Dst…………. 6 1 6 05 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank 6 1 6 05 01 Lembaga keuangan bukan bank ……………………. 6 1 6 05 02 Dst…………. 6 1 6 06 Dst .............................. 6 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 6 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan 6 2 1 01 01 Pembentukan Dana Cadangan nomor …… 6 2 1 01 02 Dst…………. 6 2 1 02 Dst .............................. 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6 2 2 01 Badan usaha milik pemerintah (BUMN) 6 2 2 01 01 BUMN ……. 6 2 2 01 02 Dst…………. 6 2 2 02 Badan usaha milik daerah (BUMD) 6 2 2 02 01 BUMD ………. 6 2 2 02 02 Dst………….
47. Kode Rekening Uraian 1 2 6 2 2 03 Badan usaha milik swasta 6 2 2 03 01 Badan ………….. 6 2 2 03 02 Dst…………. 6 2 2 04 Dst .............................. 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang 6 2 3 01 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah 6 2 3 01 01 Penerusan pinjaman….. 6 2 3 01 02 Dst…………. 6 2 3 02 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain 6 2 3 02 01 Pemerintah daerah …… 6 2 3 02 01 Dst…………. 6 2 3 03 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank 6 2 3 03 01 Bank ….. 6 2 3 03 02 Dst…………. 6 2 3 04 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank 6 2 3 04 01 Lembaga keuangan bukan bank …… 6 2 3 04 02 Dst…………. 6 2 3 05 Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah 6 2 3 05 01 Penerusan pinjaman….. 6 2 3 05 02 Dst…………. 6 2 3 06 Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain 6 2 3 06 01 Pemerintah daerah …… 6 2 3 06 02 Dst…………. 6 2 3 07 Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank 6 2 3 07 01 Bank ….. 6 2 3 07 02 Dst…………. 6 2 3 08 Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank 6 2 3 08 01 Lembaga keuangan bukan bank …… 6 2 3 08 02 Dst…………. 6 2 3 09 Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo 6 2 3 09 01 Obligasi atas nama ………… 6 2 3 09 02 Obligasi nomor ………… 6 2 3 09 03 Dst…………. 6 2 3 10 Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo 6 2 3 10 01 Obligasi atas nama …………
48. Kode Rekening Uraian 1 2 6 2 3 10 02 Obligasi nomor ………… 6 2 3 10 03 Dst…………. 6 2 3 11 Dst .............................. 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah 6 2 4 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah 6 2 4 01 01 Pemerintah 6 2 4 02 Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain 6 2 4 02 01 Pemerintah daerah …… 6 2 4 02 02 Dst…………. 6 2 4 03 Dst .............................. 6 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BIRO HUKUM ttd PERWIRA H. MARDIYANTO
49. LAMPIRAN A.X.a : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 59 TAHUN 2007 TANGGAL : 26 OKTOBER 2007 FORMAT KEBIJAKAN UMUM APBD provinsi/kabupaten/kota *) …. kebijakan umum apbd (KUA) tahun anggaran …. BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA); 1.2 Tujuan penyusunan KUA;dan 1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA. BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2.1 Perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya; 2.2 Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan. BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN; 3.2 Laju Inflasi; 3.3 Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas); 3.4 Lain-lain asumsi (misal: kebijakan yang berkaitan dengan gaji PNS) BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1. Pendapatan Daerah 4.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan; 4.1.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; 4.1.3 Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target. 4.2. Belanja Daerah 4.2.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah; 4.2.2 Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga; 4.2.3 Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah. 4.2.4 Kebijakan belanja berdasarkan : - urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) - satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 4.3. Pembiayaan Daerah 4.3.1 kebijakan penerimaan pembiayaan; 4.3.2 kebijakan pengeluaran pembiayaan.
50. BAB V. PENUTUP Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD. Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan. PIMPINAN DPRD (tanda tangan) (nama lengkap) …………….., tanggal ………….. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)….. (tanda tangan) (nama lengkap) Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BIRO HUKUM ttd PERWIRA H. MARDIYANTO
51. LAMPIRAN A.XI.a : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 59 TAHUN 2007 TANGGAL : 26 OKTOBER 2007 FORMAT PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) provinsi/kabupaten/kota *) …. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) tahun anggaran …. BAB I. PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain- lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA. Tabel 2.1 Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran ..... NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 Pendapatan Asli Daerah 1.1 Pajak Daerah 1.2 Retribusi Daerah 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 2 Dana Perimbangan 2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 2.2 Dana Alokasi Umum 2.3 Dana Alokasi Khusus 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 3.1 Hibah 3.2 Dana Darurat 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
52. JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN JUMLAH DANA TERSEDIA BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH Berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Matriks Prioritas Pembangunan NO. Prioritas Pembangunan Sasaran SKPD yang melaksanakan Nama Program 1. Contoh : Penanggulangan Kemiskinan Contoh : Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin sehingga prosentase penduduk miskin dapat mencapai 14,4% pada akhir tahun 2007 Contoh : 1. Dinas Sosial; 2. Dinas PMD; 3. Dinas kesehatan; Contoh : Pemberdayaan Fakir Miskin 2. 3. 4. Dst. JUMLAH Catatan: Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut
53. BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi. Tabel IV.1 URUSAN/SKPD PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP) KET. 2 3 4 URUSAN WAJIB 1 Pendidikan 1.1 Dinas/Badan/Kantor 1.2 Dst……………… 2 Kesehatan 2.1 Dinas/Badan/Kantor 2.2 Dst……………… 3 Pekerjaan Umum 3.1 Dinas/Badan/Kantor 3.2 Dst……………… 4 Perumahan 4.1 Dinas/Badan/Kantor 4.2 Dst……………… 5 Penataan Ruang 5.1 Dinas/Badan/Kantor 5.2 Dst……………… 6 Perencanaan Pembangunan 6.1 Dinas/Badan/Kantor 6.2 Dst……………… 7 Perhubungan 7.1 Dinas/Badan/Kantor 7.2 Dst……………… 8 Lingkungan Hidup 8.1 Dinas/Badan/Kantor 8.2 Dst……………… 9 Pertanahan 9.1 Dinas/Badan/Kantor 9.2 Dst……………… 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 10.1 Dinas/Badan/Kantor 10.2 Dst……………… 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11.1 Dinas/Badan/Kantor
54. URUSAN/SKPD PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP) KET. 2 3 4 11.2 Dst……………… 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12.1 Dinas/Badan/Kantor 12.2 Dst……………… 13 Sosial 13.1 Dinas/Badan/Kantor 13.2 Dst……………… 14 Ketenagakerjaan 14.1 Dinas/Badan/Kantor 14.2 Dst……………… 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 15.1 Dinas/Badan/Kantor 15.2 Dst……………… 16 Penanaman Modal 16.1 Dinas/Badan/Kantor 16.2 Dst……………… 17 Kebudayaan 17.1 Dinas/Badan/Kantor 17.2 Dst……………… 18 Pemuda dan Olah Raga 18.1 Dinas/Badan/Kantor 18.2 Dst……………… 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19.1 Dinas/Badan/Kantor 19.2 Dst……………… 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20.1 Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat/ Inspektorat 20.2 Dst……………… 21 Ketahanan Pangan 21.1 Dinas/Badan/Kantor 21.2 Dst……………… 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.1 Dinas/Badan/Kantor 22.2 Dst……………… 23 Statistik 23.1 Dinas/Badan/Kantor 23.2 Dst……………… 24 Kearsipan 24.1 Dinas/Badan/Kantor 24.2 Dst………………
55. URUSAN/SKPD PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP) KET. 2 3 4 25 Komunikasi dan Informatika 25.1 Dinas/Badan/Kantor 25.2 Dst……………… 26 Perpustakaan 26.1 Dinas/Badan/Kantor 26.2 Dst……………… URUSAN PILIHAN 1 Pertanian 1.1 Dinas/Badan/Kantor 1.2 Dst……………… 2 Kehutanan 2.1 Dinas/Badan/Kantor 2.2 Dst……………… 3 Energi dan Sumberdaya Mineral 3.1 Dinas/Badan/Kantor 3.2 Dst……………… 4 Pariwisata 4.1 Dinas/Badan/Kantor 4.2 Dst……………… 5 Kelautan dan Perikanan 5.1 Dinas/Badan/Kantor 5.2 Dst……………… 6 Perdagangan 6.1 Dinas/Badan/Kantor 6.2 Dst……………… 7 Industri 7.1 Dinas/Badan/Kantor 7.2 Dst……………… 8 Ketransmigrasian 8.1 Dinas/Badan/Kantor 8.2 Dst………………
56. 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi. Tabel IV.2 Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan Tahun Anggaran .... Urusan : SKPD : NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 1 2 3 4 5 01 Program A 02 Program B 03 Program C 04 Program D 05 Program dst ..... 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi. Tabel IV.3 Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran .... NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Bunga 3 Balanja Subsidi 4 Belanja Hibah 5 Belanja Bantuan Sosial 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 8 Belanja Tidak Terduga BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
57. Tabel V Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran .... NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) PEMBIAYAAN DAERAH 1 Penerimaan pembiayaan 1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 1.2 Pencairan dana cadangan 1.3 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 1.4 Penerimaan pinjaman daerah 1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1.6 Penerimaan piutang daerah Jumlah penerimaan pembiayaan 2 Pengeluaran pembiayaan 2.1 Pembentukan dana cadangan 2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 2.3 Pembayaran pokok utang 2.4 Pemberian pinjaman daerah Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan neto BAB VI. PENUTUP Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran Berkenaan dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD TA. Berkenaan. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap PPAS. Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BIRO HUKUM ttd PERWIRA H. MARDIYANTO