Perbedaan Kebijakan Fiskal Dan Moneter

Kebijakan Fiskal Pengertian Contoh Fungsi Jenis Bentuk

7 Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter, Beserta Contoh

Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam perekonomian negara : kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral, kebijakan fiskal terkait pajak dan penggunaan anggaran kebijakan moneter terkait suku bunga, persyaratan cadangan bank, dan jumlah obligasi pemerintah yang harus dimiliki bank.

Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter – Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter mengacu pada dua instrumen kebijakan yang digunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara.

Kebijakan moneter terutama berkaitan dengan pengelolaan suku bunga dan total pasokan uang yang beredar dan umumnya dilakukan oleh bank sentral, misalnya Bank Indonesia.

Sementara itu, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang terkait perpajakan dan pengeluaran pemerintah.

Di Indonesia, kebijakan fiskal, terutama penggunaan anggaran memerlukan kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

Lalu, apa perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter?

Kapan kebijakan ini digunakan dan apa saja dampaknya terhadap perekonomian?

Dalam artikel ini, kami akan membahas pengertian kebijakan fiskal dan kebijakan moneter disertai contoh penerapannya, sehingga dapat dipahami dengan lebih jelas apa sebenarnya perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan bank sentral (Bank Indonesia) menggunakan instrumen suku bunga dan berbagai aturan yang terkait dengan perbankan.

Kebijakan ini adalah strategi bank sentral (Bank Indonesia) bersanding dengan kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah (menteri Keuangan).

Kedua kebijakan ini digunakan dalam berbagai kombinasi untuk mengarahkan tujuan ekonomi suatu negara.

(Baca juga : Pengertian Kebijakan Moneter).

Kebijakan moneter dirumuskan berdasarkan input yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

Misalnya, otoritas moneter dapat melihat angka-angka ekonomi makro seperti PDB dan inflasi, tingkat pertumbuhan spesifik sektor / industri dan angka-angka terkait, perkembangan geopolitik di pasar internasional (seperti embargo minyak atau tarif perdagangan), hasil survei dari organisasi yang memiliki reputasi, dan masukan dari pemerintah dan sumber yang dapat dipercaya lainnya.

Jenis Kebijakan Moneter

Bank-bank sentral biasanya menggunakan kebijakan moneter untuk merangsang ekonomi atau untuk menjaga pertumbuhannya tetap sehat.

Bila dilakukan dengan cara memberi insentif kepada individu dan bisnis untuk kredit dan konsumsi, maka kebijakan ini bertujuan untuk memacu aktivitas ekonomi, yang disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif.

Sebaliknya, bila dilakukan dengan cara membatasi pengeluaran dan memberi insentif pada tabungan, maka kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan masalah-masalah lain yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak terkontrol (bubble economy). Ini disebut kebijakan moneter kontraktif.

Instrumen Kebijakan Moneter

Bank sentral sering menggunakan tiga instrumen yang berbeda untuk mempengaruhi perekonomian, yaitu : melakukan operasi pasar, mengubah persyaratan cadangan bank, dan menetapkan tingkat diskonto.

Operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara membeli dan menjual obligasi pemerintah untuk menyuntikkan uang ke dalam sistem perekonomian atau, sebaliknya menarik uang keluar dari pasar.

Dengan menetapkan rasio cadangan, atau persentase simpanan yang harus disimpan bank sebagai cadangan, bank sentral secara langsung mempengaruhi jumlah uang yang bisa dikeluarkan bank melalui penyaluran kredit.

Bank sentral juga dapat menargetkan perubahan dalam tingkat diskonto (suku bunga yang dikenakan pada pinjaman yang diberikannya kepada lembaga keuangan), yang dimaksudkan untuk mempengaruhi suku bunga jangka pendek di seluruh sistem ekonomi.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah, dalam hal ini kementerian keuangan, menggunakan instrumen berupa anggaran pemerintah dan sistem perpajakan.

(Baca juga : Pengertian kebijakan fiskal).

Secara umum, tujuan dari sebagian besar kebijakan fiskal pemerintah adalah untuk mengontrol tingkat total pengeluaran, total komposisi pengeluaran, atau keduanya dalam suatu perekonomian.

Dua cara yang paling banyak digunakan untuk mempengaruhi kebijakan fiskal adalah perubahan dalam kebijakan pengeluaran pemerintah atau kebijakan pajak pemerintah.

Jenis Kebijakan Fiskal

Ada dua jenis, yaitu, kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif.

Kedua kebijakan ini akan dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan ekonomi yang berbeda.

Kebijakan ekspansif bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menggunakannya untuk mengakhiri fase kontraksi dari siklus ekonomi, untuk mencegahnya masuk ke dalam jurang resesi ekonomi.

Pemerintah mengambil kebijakan ini dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah, memotong pajak, atau kombinasi keduanya.

Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan rakyat, dengan demikian akan ada lebih banyak uang di tangan konsumen, sehingga permintaan barang dan jasa meningkat.

Dengan meningkatnya permintaan barang dan jasa, maka pengusaha akan meningkatkan produksi untuk meningkatkan pasokan.

Hal ini bisa menambah lapangan pekerjaan baru.

Kebijakan kontraktif dimaksudkan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Mengapa pemerintah ingin melakukan itu?

Hanya ada satu alasan, yaitu, untuk mengatasi laju inflasi. Dampak jangka panjang dari inflasi sama buruknya dengan resesi ekonomi.

Kebijakan kontraktif adalah kebalikan kebijakan ekspansif. Tarif pajak dinaikkan, dan pemotongan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan seperti itu tentu tidak populer di mata rakyat. Oleh karena itu, kebijakan ini sangat jarang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output perekenomian menurut Solow dipengaruhi oleh tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi.
Tabungan merupakan instrumen yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal (penerimaan pajak dan belanja negara mempengaruhi tabungan nasional).
Secara tidak langusung kebijakan fiskal ikut mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi.
Keputusan-keputusan pemerintah mengenai kebijakan fiskal yang ditempuh suatu negara dapat mengubah ouput dalam perekonomian, baik bertambah maupun berkurang.
sumber : kaitan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi

Instrumen Kebijakan Fiskal

Secara umum, ada dua instrumen fiskal, yaitu, perpajakan dan pengeluaran pemerintah.

Instrumen yang pertama adalah perpajakan, termasuk pajak pendapatan, capital gain dari investasi, properti, dan pajak penjualan.

Pajak adalah sumber utama penghasilan pemerintah yang mendanai program-program pemerintah.

Pemerintah bisa menaikkan pajak atau sebaliknya menurunkan pajak tergantung dari tujuan fiskal apa yang ingin dicapai.

Instrumen yang kedua adalah pengeluaran pemerintah, termasuk subsidi, pembiayaan program-program kesejahteraan, proyek pekerjaan umum, dan gaji pegawai negeri sipil.

Siapa pun yang terlibat dalam program-program ini, akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan.

Hal itu akan meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk melakukan ini, pemerintah memerlukan persetujuan parlemen (DPR).

Contoh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian

Idealnya, kebijakan moneter harus bekerja seiring dengan kebijakan fiskal pemerintah, dalam hal ini kementerian keuangan.

Namun, sering kali kebijakan fiskal dikeluarkan dengan pertimbangan yang lebih didominasi oleh pertimbangan politis daripada pertimbangan ekonomi.

Para pemimpin pemerintahan adalah seorang politisi. Mereka cenderung menerapkan kebijakan yang populer di mata rakyat untuk terpilih kembali.

Akibatnya, mereka lebih senang mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif. Misalnya, dengan mengurangi pajak atau meningkatkan pengeluaran untuk bantuan sosial. Kebijakan seperti itu akan meningkatkan inflasi.

Untuk menghindari inflasi dalam situasi ini, Bank sentral terpaksa menggunakan kebijakan moneter kontraktif untuk mengimbangi.

Dalam situasi berbeda, misalnya rasio hutang nasional terhadap PDB mencapai angka yang mengkhawatirkan, pemerintah cenderung akan menerapkan kebijakan kontraktif.

Untuk mengimbanginya, bank sentral menerapakan kebijakan ekspansif.

Bank sentral mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyuntikkan sejumlah besar uang ke dalam perekonomian melalui instrumen moneter yang disebut pelonggaran kuantitatif.

Kebijakan moneter bekerja lebih cepat daripada kebijakan fiskal.

Saat Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga, diperlukan waktu sekitar enam bulan untuk mendorong penurunan suku bunga mempengaruhi seluruh perekonomian.

Sementara itu, pemerintah dalam melakukan perubahan anggaran memerlukan persetujuan parlemen, yang memakan waktu lama.

Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

Secara umum, untuk mengenali perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, kita bisa berpegang pada tigal kunci, yaitu :

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang terkait suku bunga dan suplai uang yang beredar, dan umumnya dilakukan oleh bank sentral.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang terkait perpajakan dan pengeluaran pemerintah, dan umumnya ditentukan oleh undang-undang (APBN).
Keduanya memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi suatu negara.

Infografis Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan moneter

Ada banyak perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Namun, dalam infografis di bawah, kita hanya akan fokus pada 7 hal saja.

Lebih Efektif Kebijakan Fiskal atau Kebijakan Moneter?

Dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan moneter menjadi lebih populer dibandingkan kebijakan fiskal, karena :

Kebijakan moneter ditetapkan oleh Bank Sentral, oleh karena itu meminimalisir pengaruh politik.
Kebijakan fiskal dapat memiliki lebih banyak efek samping pada ekonomi yang lebih luas. Misalnya, untuk mengurangi inflasi pemerintah menerapkan pajak yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih rendah. Namun, kebijakan ini tidak populer, dan pemerintah mungkin enggan untuk melakukan ini. Juga, pengeluaran yang lebih rendah dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan publik, dan pajak penghasilan yang lebih tinggi dapat menciptakan disinsentif untuk berusaha.
Para pendukung kebijakan moneter berpendapat kebijakan fiskal ekspansif (defisit anggaran yang lebih besar) kemungkinan akan menyebabkan crowding out – pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi mengurangi pengeluaran sektor swasta, dan pinjaman pemerintah yang lebih tinggi mendorong kenaikan suku bunga.
Kebijakan fiskal ekspansif (misalnya. Pengeluaran pemerintah lebih banyak) dapat mengarah pada kelompok kepentingan khusus yang mendorong pengeluaran yang tidak benar-benar membantu dan kemudian terbukti sulit untuk dikurangi ketika resesi berakhir. (misalnya, bansos tidak tepat sasaran, ketika ingin dikurangi menimbulkan gejolak).
Kebijakan moneter lebih cepat diterapkan. Suku bunga dapat ditetapkan setiap bulan. Sebaliknya, keputusan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah mungkin perlu waktu untuk memutuskan ke mana anggaran tambahan itu akan diarahkan. Dan juga perlu persetujuan parlemen yang membutuhkan waktu.

Namun, resesi ekonomi yang terjadi baru-baru ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter juga memiliki banyak keterbatasan. Yaitu :

Menargetkan inflasi terlalu sempit. Selama periode 2000-2007, inflasi rendah tetapi bank-bank sentral mengabaikan booming yang tidak berkelanjutan (bubble economy) di sektor pasar perumahan dan kredit perbankan.
Perangkap likuiditas. Dalam kondisi resesi, pemotongan suku bunga terbukti tidak cukup untuk meningkatkan permintaan agregat karena bank ragu menyalurkan kredit dan tingkat kepercayaan konsumen rendah. Contoh : Bank sentral inggris pada Maret 2009 memotong suku bunga dari 5% menjadi 0,5%, tetapi keputusan ini tidak menyelesaikan resesi ekonomi di Inggris.
Pelonggaran kuantitatif kadang tidak efektif – Menambah likuiditas uang tidak akan efektif jika bank hanya ingin menyimpan uang ekstra di neraca mereka, daripada menyalurkan kredit.

Kebijakan fiskal ekspansif dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah secara langsung meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian.

Hal ini dapat memberikan solusi awal untuk menyelamatkan perekonomian dari resesi.

Jadi dalam resesi ekonomi yang mendalam, hanya mengandalkan kebijakan moneter, tidak akan cukup untuk mengembalikan keseimbangan dalam perekonomian.

Dalam perangkap likuiditas, kebijakan fiskal ekspansif tidak akan menyebabkan crowding out karena pemerintah memanfaatkan surplus anggaran untuk meningkatkan permintaan agregat pada sistem perekonomian.

Dalam resesi yang mendalam, kebijakan fiskal ekspansif mungkin penting untuk kepercayaan diri pelaku usaha – jika kebijakan moneter gagal memberikan solusi.

Kesimpulan

Seperti yang telah dijelaskan di atas ada banyak perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang paling utama adalah :

Kebijakan fiskal memastikan bahwa ekonomi berkembang dan tumbuh melalui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBN). Di sisi lain, kebijakan moneter memastikan bahwa ada likuiditas dalam perekonomian dan seluruh sistem perekonomian tetap stabil.
Kebijakan fiskal dikendalikan oleh kementerian keuangan negara. Kebijakan moneter, di sisi lain, dikendalikan oleh bank sentral negara.
Kebijakan fiskal memastikan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan moneter adalah penyeimbang dari kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal ditentukan setiap tahun setelah mengevaluasi hasil tahun sebelumnya. Kebijakan moneter dikeluarkan sesuai dengan kondisi ekonomi negara.
Baik kebijakan fiskal dan kebijakan moneter bisa bersifat sebagai kebijakan ekspansif atau kontraktif dalam kondisi yang berbeda.
Kebijakan fiskal dipengaruhi dinamika politik. Kebijakan moneter tidak – kalaupun ada, hanya ketika pemilihan Gubernur BI dan deputi senior Bank Indonesia.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, keduanya berpengaruh sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan suatu negara.

Tetapi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter diterapkan secara berbeda, dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Kebijakan fiskal dilakukan melalui pengumpulan uang (pajak) dan pengeluaran anggaran yang tepat.

Bank sentral akan merespon dengan mengeluarkan kebijakan moneter sesuai kondisi yang ada untuk mencapai target ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah.

Kebijakan moneter tidak berbicara tentang pertumbuhan atau perkembangan ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan likuiditas yang cukup dan kemudian mengontrol tingkat inflasi dan mengurangi pengangguran.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memiliki tujuan untuk mencapai keberhasilan strategi ekonomi. Baik kebijakan fiskal dan kebijakan moneter harus dikelola secara tepat.