Tahap Tahap Perjanjian Internasional

Bab Iv Hubungan Internasional

Tahapan Perjanjian Internasional Secara Singkat dan Lengkap

Perjanjian Internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum Internasional dari berbagai kalangan negara atau organisasi Internasional. Rumusan yang diatur di dalam Konvensi WINA pada tahun 1969 diterangkan bahwa perjanjian Nasional adalah suatu perjanjian yang di buat oleh negara – negara dengan tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Baik bilateral maupun multilateral dapat dilakukan melalui tahap – tahap berikut ini.

Tahap – Tahap Perjanjian Internasional

1. Tahap Perundingan (Negotiation)

Perundingan adalah salah satu metode pembicaraan dan pembahasan atau diskusi yang dilakukan oleh salah satu dari utusan negara – negaranya masing – masing terhadap materi yang akan dibahas di dalam naskah perjanjian, dan mengenai siapa yang mewakili dalam suatu perundingan tersebut tidak menjadi persoalan karena hukum internasional tidak mengaturnya, sementara itu menjadi persoalan negara – negara yang berkaitan tersebut tentang siapa yang ikut dalam rapat perjanjian Internasional dengan tahap perundingan tersebut.

Namun hukum Internasional mengadakan suatu peraturan tertentu dimana utusan dari pihak negara harus ada kuasa penuh atau Full Power. Tanpa ini seseorang yang menjadi utusan dianggap tidak sah sebagai wakil dari suatu negara, sehingga sebagai kerugiannya atau konsekuensinya dia tidak bisa mengusulkan atau mengesahkan naskah suatu penjanjian Internasional yang ber atasnamakan negaranya.

Namun surat kuasa penuh itu juga ada pengecualiannya, jika saat sejak semula yang akan datang itu seperti kepala negara atau Presiden, kepala pemerintah, menteri luar negeri, kepala kementrian diplomatik 9 dalam perundingan negara dimana ia di tempatkan) maka peraturan surat kuasa penuh atau Full power itu tidak berlaku baginya. Dan untuk memeriksa sah atau tidaknya surat – surat kuasa penuh itu maka di bentuklah panitia untuk pemeriksaan surat kuasa penuh.

Ingin Menambah Ilmu dan Wawasan

Pertahapan perjanjian internasional ini meliputi 3 tahapan baik bilateral ataupun multilateral yaitu:

Tahap Perundingan (Negotiation)
Tahap Penandatanganan (Signature)
Tahap Pengesahan (Ratification)

Ingin Menambah Ilmu dan Wawasan?Inti masalah ekonomi adalah jumlah kebutuhan manusia yang tidak seimbang dengan barang pemuas manusia. Dan dampak dari itu bisa menyebabkan adanya kelangkaan. Perlu tahu apa saja tanggung jawab pemerintah pusat? Dapatkan info akurat hanya di draftgorenh.

Tahap Penandatanganan (Signature)

Dalam tahap ini penandatanganan dilakukan setelah naskah di tuangkan dalam perundingan oleh wakil – wakil negara peserta yang hadir , dan dalam perjanjian bilateral maka penandatanganan harus dilakukan oleh kedua wakil negara yang telah melakukan perundingan sehingga penerimaan perjanjian hasil perundingan dapat diterima secara bulat dan penuh, dan penandatanganan ini mutlak sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak wakil negara yang telah melakukan perjanjian tersebut.

Dan sebaliknya jika dalam perjanjian multilateral dapat disetujui ketika 2/3 dari semua peserta wakil negara yang hadir yang ada di dalam perundingan menyetujuinya dan kecuali di tentukan dengan yang lain, namun perjanjian belum dapat diberlakukan oleh masing – masing negara jika belum di ratifikasi oleh masing – masing negaranya.

Tahap Pengesahan (Ratification)

Dalam tahap pengesahan ini naskah perjanjian yang telah di tanda tangani dibawa oleh wakil negara ken pemerintahan negaranya masing – masing, dan selanjutnya terserah dari pemerintahannya mau diapakan naskah perjanjian tersebut. Bisa jadi karena begitu pentingnya naskah perjanjian tersebut maka naskah perjanjian itu disahkan, dan inilah yang disebut dengan ratifikasi. Sementara pelaksanaan ratikfikasi itu tergantung pada hukum negara yang bersangkutan, dan dasar pembenaran ratifikasi itu antara lain adalah bahwa setiap negara masing – masing berhak meninjau kembali naskah hasil perundingan perjanjian internasional tersebut dari wakil atau utusan negaranya sebelum menerima kewaajiban yang telah ditetapkan di perundingan perjanjian nasional tersebut.

Namun dengan demikian wajib dan perlu Anda ketahui bahwa hukum Internasional tidak mewajibkan semua utusan atau wakil negara untuk menandatangani hasil perundingan tersebut dan untuk meratifikasi hasil perundingan perjanjian Internasional tidak ada kewajiban untuk hal ini karena sebuah negara adalah berdaulat.

Nah itulah tahap – tahap perjanjian nasional semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi Anda sekian Terimakasih.