Standar Profesional Akuntan Publik

0 Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Standar Profesional Akuntan Publik

Kewenangan untuk menetapkan dan menyusun Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kewenangan tersebut dijalankan oleh Dewan SPAP.

SPAP merupakan acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. IAPI melalui Dewan SPAP mengadopsi standar internasional yang ditetapkan oleh International Federation of Accountants (IFAC) menjadi SPAP berbasis standar internasional, dimana SPAP versi sebelumnya yaitu SPAP 31 Maret 2011 berbasis US GAAS.

Dewan SPAP telah menyelesaikan adopsi untuk beberapa standar, yaitu Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik), Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1), Kerangka untuk Perikatan Asurans, Standar Audit (SA) dan Standar Perikatan Reviu (SPR) dan sedang melanjutkan standar-standar yang lain.

Kode Etik mengatur mengenai prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau Jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa assurance dan jasa selain assuranceseperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi.

SPM 1 mengatur tanggung jawab KAP atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan asurans (Audit, Reviu, dan Perikatan Asurans Lainnya) dan perikatan selain asurans.

Kerangka untuk Perikatan Asurans mengatur perikatan asurans yang dilakukan oleh praktisi. Kerangka ini menyediakan kerangka acuan bagi praktisi dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perikatan asurans, seperti pihak yang melakukan perikatan dengan praktisi.

SA mengatur mengenai standar yang digunakan oleh praktisi ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan.

SPR mengatur mengenai standar yang digunakan oleh praktisi ketika melaksanakan reviu atas laporan keuangan.

Standar-standar tersebut berlaku efektif:

Kode Etik berlaku efektif 1 Januari 2011.
SPM 1 berlaku efektif 1 Januari 2013.
Kerangka untuk Perikatan Asurans berlaku efektif untuk perikatan audit atau reviu atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah: (i) tanggal 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) tanggal 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten; penerapan dini dianjurkan). Perikatan audit atau reviu atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai sebelum: (i) tanggal 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) tanggal 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten (jika tidak melakukan penerapan dini)) tetap menggunakan Standar Auditing (untuk perikatan audit atau perikatan reviu laporan keuangan entitas publik) atau Standar Jasa Akuntansi dan Review yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik versi 31 Maret 2011 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
SA berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yangdimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari 2013 (untuk Emiten),atau (ii) 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten). Penerapan dinidianjurkan untuk entitas selain Emiten.
SPR berlaku efektif untuk reviu atas laporan keuangan untuk periode yangdimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari 2013 (untuk Emiten),atau (ii) 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten). Penerapan dinidianjurkan untuk entitas selain Emiten.

Berikut ialah rincian standar tersebut:

Standar	Judul	Read Link
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
Standar Pengendalian Mutu 1	Pengendalian Mutu bagi Kantor Akuntan Publik yang Melaksanakan Perikatan Asurans (audit, reviu, dan perikatan asurans Lainnya) dan Perikatan Selain Asurans
Kerangka untuk Perikatan Asurans
Standar Audit 200	Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit
Standar Audit 210	Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit
Standar Audit 220	Pengendalian Mutu Untuk Audit atas Laporan Keuangan
Standar Audit 230	Dokumentasi Audit
Standar Audit 240	Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan
Standar Audit 250	Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan
Standar Audit 260	Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
Standar Audit 265	Pengomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen
Standar Audit 300	Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan
Standar Audit 315	Pengindentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya
Standar Audit 320	Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit
Standar Audit 330	Respons Auditor Terhadap Risiko yang Telah Dinilai
Standar Audit 402	Pertimbangan Audit Terkait dengan Entitas yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa
Standar Audit 450	Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit
Standar Audit 500	Bukti Audit
Standar Audit 501	Bukti Audit - Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan
Standar Audit 505	Konfirmasi Eksternal
Standar Audit 510	Perikatan Audit Tahun Pertama - Saldo Awal
Standar Audit 520	Prosedur Analitis
Standar Audit 530	Sampling Audit
Standar Audit 540	Audit atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, dan Pengungkapan yang Bersangkutan
Standar Audit 550	Pihak Berelasi
Standar Audit 560	Peristiwa Kemudian
Standar Audit 570	Kelangsungan Usaha
Standar Audit 580	Representasi Tertulis
Standar Audit 600	Pertimbangan Khusus - Audit atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)
Standar Audit 610	Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
Standar Audit 620	Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor
Standar Audit 700	Perumusan Suatu Opini Dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan
Standar Audit 705	Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen
Standar Audit 706	Paragraf Penekanan Suatu Hal Dan Paragraf Hal Lain Dalam Laporan Auditor Independen
Standar Audit 710	Informasi Komparatif ? Angka Korespondensi Dan Laporan Keuangan Komparatif
Standar Audit 720	Tanggung Jawab Auditor Atas Informasi Lain Dalam Dokumen Yang Berisi Laporan Keuangan Auditan
Standar Audit 800	Pertimbangan Khusus-Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus
Standar Audit 805	Pertimbangan Khusus - Audit atas Laporan Keuangan Tunggal Dan Unsur, Akun, atau Pos Spesifik dalam Suatu Laporan Keuangan
Standar Audit 810	Perikatan untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan
Standar Perikatan Reviu 2400	Perikatan untuk Reviu Laporan Keuangan
Standar Perikatan Reviu 2410	Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan Oleh Auditor Independen Entitas