Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal

Masa Demokrasi Liberal Ppt Download

7 Kabinet Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal (1950-1959),- Menurut UUDS 1959, pemerintah republik indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Dalam demokrasi liberal berlaku sistem kabinet parlementer, artinya pemerintahan dipegang oleh perdana menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab pada parlemen atau DPR. Berlakunya kabinet parementer pemerintahmengakibatan republik indonesia tidak stabil. Hal ini disebabkan, antara lain partai politik mementingkan kepentingan golongan masing-masing, sehingga kabnet jatuh bangun, partai politik tidak mencerminkan dukungan rakyat memilih, partai politik yang berkuasa tidak dapat melaksakan programnya sebab masa kerja kabinet pendek.

Sistem kabinet parlementer memungkinkan adanya persaingan antarpartai politik untuk menduduki kursi terbanyak dalam parlemen. Pada masa Demokrasi Liberal telah terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali, yaitu sebagai berikut.

a. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Pada tanggal 22 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengangkat Muhammad Natsir dari Masyumi sebagai formatur kabinet. Lima belas hari kemudian kabinet berhasil dibentuk dengan nama Kabinet Natsir. Program kerja Kabinet Natsir, antara lain sebagai berikut.

Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu Konstituante dalam waktu singkat.
Mengiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman.
Memperjuangkan penyelesaikan masalah Irian Barat.

Dalam satu keberhasilan Kabinet Natsir adalah diterimanya indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir adalah mosi Hadikusumo dari PNI tentang pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara.

b. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 23 Februari 1952)

Dengan jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjuk Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dari Masyumi dan Dr. Suwiryo dari PNI untuk membentuk kabinet. Atas usaha dua orang formatur ini terbentuklah kabinet yang diberi nama Kabinet Sukiman dengan perdana menteri Dr. Sukiman dan wakil perdana menteri Dr. Suwiryo. Program kabinet Sukiman, antara lain sebagai berikut.

Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan.
Menyelesaikan persiapan pemilihan umum konstituante.
Menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang menuju perdamaian.
Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman karena ditandatanganinya kerja sama keamanan Indonesia – Amerika Serikat berdasarkan Mutual Security Aids (MSA).

c. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953)

Kabinet Wilopo merupakan koalisi dengan pendukung PNI, PSI, Masyumi Natsir. Program kabinet Wilopo, antara lain sebagai berikut.

Bidang pendidikan dan pengajaran adalah mempercepat usaha perbaikan untuk pembaruan pendidikan dan pengajaran.
Bidang pemburuhan adalah melengkapi undang-undang pemburuhan.
Bidang keamanan adalah menyempurnakan organisasi-organisasi alat-alat kekuasaan negara.
Bidang luar negeri adalah meneruskan perjuangan merebut Irian Barat.

Kabinet Wilopo jatuh karena Peristiwa Tanjung Morawa, Sumatra Utara yang ditunggangi oleh PKI yang berhubungan dengan masalah pembagian tanah.

d. Kabinet Ali – Wongso – Arifin atau Kabinet Ali (1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955)

Kabinet Ali-Wongso-Arifin dibentuk pada tanggal 30 juli 1953, Program kerja kabinet Ali-Wongso-Arifin sebagai berikut.

Bidang dalam negeri, meliputi keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan, organisasi negara, serta pemburuhan.
Bidang Irian Barat adalah mengusahakan kembalinya Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia.
Bidang politik luar negeri, meliputi politik luar negeri bebas aktif dan peninjauan kembali tetang hasil KMB.

Keberhasilan Kabinet Ali adalah pada masa pemerintahannya berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika di bandung. Terjadinya peristiwa pergantian pimpinan Kepala Staf Angkatan Darat yang dikenal dengan “Peristiwa 27 Juni 1955” menyebabkan beberapa anggota parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang diterima oleh DPR.

e. Kabinet Burhannuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956)

Kebinet Burhanuddin Harahap terbentuk pada tanggal 11 Agustus 1955, Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap, antara lain sebagai berikut.

Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah.
Melaksanakan pemilihan umum.
Memberantas korupsi.
Meneruskan perjuangan merebut kembali Irian Barat.

Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap adalah dapat menyelenggarakan pemilu pertama sejak indonesia merdeka. Setelah hasil pemungutan suara dan pembagian kursi di DPR diumumkan, pada tanggal 2 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno untuk membentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilu.

f. Kabinet Ali II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)

Kabinet Ali II dibentuk berdasarkan keputusan Presiden No. 85 Tahun 1956. Program kerja Kabinet Ali II, antara lain sebagai berikut.

Pembatalan hasil KMB.
Meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto indonesia atas Irian Barat dan membentuk Provinsi Irian Barat.
Bidang dalam negeri, meliputi: Memulihkan kemanan, memperbaiki perekonomian, dan keuangan, memperkuat pertahanan, memperbaiki sistem pemburuhan, memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran.
Bidang luar negeri, meliputi menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan meneruskan kerja sama dengan negara-negara Asia Afrika.

Keberhasilan Kabinet Ali II adaah membatalkan hasil KMB, membentuk provinsi Irian Barat yang beribu kota di Soasio, Maluku Utara, dan pengiriman misi garuda I ke Mesir. Sebab-sebab kejatuhan Kabinet Ali II, antara lain sebagai berikut.

Timbulnya pemberontakan di berbagai daerah.
Adanya Konsepsi Presiden 21 Februari 1957.
Adanya keretakan dalam tubuh kabinet. Hal ini dapat dibuktikan dengan mundurnya satu per satu anggota kabinet.

g. Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)

Kabinet Juanda atau Kabinet Karya dilantik pada tanggal 9 April 1957 dengan Program Kerja yang serius disebut sebagai Pancakarya.

Pembentukan Dewan Nasional.
Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
Melanjutkan pembatalan KMB.
Memperjuangakan Irian Barat.
Mempercepat pembanguan.

Salah satu keberhasilan Kabinet Karya dalam mengadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta pada tanggal 18 November 1957. Rapat ini diikuti dengan tindakan-tindakan pemogokan kaum buruh di perusahaan Belanda dan pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Pada Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, yang isinya kembali ke UUD 1945 dan UUDS 1950 tidak berlaku. Kabinet Juanda secara otomatis harus diganti, sehari kemudian Ir. Juanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Itulah penjelasan mengenai perkembangan di bidang politik indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959. Demikian sedikit artikel yang dapat saya bagikan dan semoga bermanfaat.