Pelimpahan Wewenang Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Merupakan Pengertian Dari

Mekanisme Perencanaan Dan Penggunaan Dana Aloka I Khusus

Pengertian Dekonsentrasi: Tujuan, Ciri-Ciri, Dampak Dekonsentrasi

Apa yang dimaksud dengan dekonsentrasi? Pengertian dekonsentrasi adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahaan.

Dalam hal ini kewenangan yang dilimpahkan tersebut hanya terbatas pada wewenang administratif saja, sedangkan wewenang politik masih tetap berada pada pemerintah pusat. Dengan kata lain, dekonsentrasi adalah perpaduan antara Sentralisasi dengan Desentralisasi.

Dasar hukum yang mengatur dekonsentrasi tercantum dalam PERMEN Republik Indonesia No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi.

Beberapa contoh penerapan asas dekonsentrasi, antara lain;

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
Pelayanan pajak di setiap daerah
Penyelenggaraan dinas perhubungan
Penyerahan wewenang dalam pelaksanaan ASIAN GAMES kepada gubernur

Dalam pelaksanaan sistem dekonsentrasi tentu ada beberap tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan pengertian dekonsentrasi, adapun beberapa tujuan dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan tentunya membutuhkan tingkan efisiensi dan efektivitas yang baik. Dengan melimpahkan wewenang tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka proses penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi lebih baik.

2. Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Umum

Pembangunan dan pelayanan kepentingan umum merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang diberikan wewenang untuk bidang administratif akan lebih mudah melaksanaan pengelolaan dan pelayanan kepentingain publik.

3. Menjaga Komunikasi Sosial dan Budaya

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dengan adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka proses komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara akan dapat dilakukan dengan baik.

Pembangunan di setiap daerah dapat terlaksana dengan baik bila terjalin keharmonisan dan keselarasan dengan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, pemerataan pembangunan di setiap daerah akan terlaksana secara berkesinambungan.

5. Menjaga Keutuhan NKRI

Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang merata di setiap daerah merupakan salah satu bentuk keadilan sosial yang harus dilaksanakan pemerintah pusat. Dengan begitu, maka tidak ada lagi kesenjangan sosial antar daerah yang pada akhirnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Indonesia.

Ciri-Ciri Dekonsentrasi

Ada beberapa ciri khusus yang terdapat pada sistem dekonsentrasi. Adapun ciri-ciri dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

Merupakan suatu penyerahan kewenangan.
Pelimpahan wewenang dilakukan secara vertikal, misalnya dari Presiden kepada Gubernur.
Pihak yang dilimpahkan wewenang berstatus mewakili yang memiliki wewenang sehingga ia tidak memegang tanggungjawab sendiri.

Kelebihan dan Kekurangan Dekonsentrasi

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan asas dekonsentrasi. Mengacu pada pengertian dekonsentrasi di atas, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangannya:

1. Kelebihan Asas Dekonsentrasi

Secara politis, dekonsentrasi dapat meminimalisir keluhan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Dekonsentrasi akan memungkinkan pemerintah daerah berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi.
Memungkinkan terjadinya hubungan langsung antara pemerintah dengan rakyat.
Dekonsentrasi dapat membantu mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang ekonomi, administrasi, dan politik.
Dekonsentrasi merupakan alat yang efektif untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional.

2. Kekurangan Asas Dekonsentrasi

Struktur pemerintahan yang kompleks membuat koordinasi menjadi lebih sulit.
Keserasian dan keseimbangan antara semua kepentingan daerah cenderung lebih mudah terganggu
Menimbulkaan fanatisme pada setiap daerah.
Proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama.
Membutuhkan biaya yang lebih besar.