Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Menjamin Keadilan Dan Kedamaian

Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Menjamin Keadilan Dan

peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian peran kpk

Jawaban:

Peran Lembaga Penegak Hukum

APR

Peran Lembaga Penegak Hukum

1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah Menetapkan kewenangan sebagai berikut:

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidik.

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidik.

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidik.

2. Peran Kejaksaan Rebuplik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dibidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengandilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permitaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Rebuplik Indonesia. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan dikelompokan menjadi 3 bidang:

a. Di bidang Pidana :

1) Melakukan Penuntutan

2) Melaksanakan Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh hokum tetap.

3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan.

4) Melakukan penyidik terhadap pihak pidana tertentu berdasakan undang-undang.

5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan.

b. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

c. Dalam bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum.

1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.

3) Pengawasan peredaran barang cetakan.

4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.

5) Pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama.

3. Peran Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyemurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 TAhun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang untuk oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hokum berdasakan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelomok :

a. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung.

b. Hakim pada Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.

c. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi.