Undang Undang No 23 Tahun 2014

Mekanisme Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Yang

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI]

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah

Judul

Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah

Ditetapkan Tanggal

30 September 2014

Diundangkan Tanggal

02 Oktober 2014

Berlaku Tanggal

02 Oktober 2014

Sumber

LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM

Tema

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

• UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf

Diubah dengan :

Mencabut :

1. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Mengubah :

1. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Uji Materi Mahkamah Konstitusi

Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan sebagai berikut:

• 137/PUU-XIII/2015 Frasa "Perda Kabupaten/Kota dan" dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4); frasa "Perda Kabupaten/Kota dan/atau" dalam Pasal 25 ayat (3); frasa "penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan;" dan frasa "Perda Kabupaten/Kota atau" dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
• 56/PUU-XIV/2016 Frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) dan frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
• 7/PUU-XIII/2015 Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum.

2017 © Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara  |  BPK RI

Gallery Undang Undang No 23 Tahun 2014

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidan

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Uu No 23 2014

Buku Undang Undang Pemda Uu Ri No 23 Tahun 2014

Uu 23 Tahun 2014 Pdf Uu Pemerintahan Daerah Terbaru Pdf

Tabel 6 2 Isi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Brainly Co Id

Penjelasan Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Buku Undang Undang Otonomi Daerah Terbaru Terlengkap

Pdf Penyelengaraan Otonomi Daerah Dalam Undang Undang Nomor

Blog Archives Fasrparent

Uu 23 Tahun 2014 Penjelasan Bidang Pendidikan By Radea

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahan

Kumpulan Undang Undang Perlindungan Anak Www

Pdf Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang

Undang Undang Pemda Uu Ri No 23 Tahun 2014 Tentang

Jual Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Implementasi Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang

Doc Analisis Perubahan Pokok Undang Undang Nomor 32 Tahun

1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Aturan Pemerintahan Daerah For Android Apk Download

Implementasi Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Uu No 23 2014

Pdf Konstitusionalitas Uu 23 Tahun 2014 Tentang Pemda

Share this post