Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia

Pakde Karwo Lembaga Hukum Pemilu Di Indonesia Paling

Pemilihan umum di Indonesia

Indonesia

Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan pemerintahanIndonesia
Pancasila (filsafat bangsa)
UUD 1945
Eksekutif Presiden (daftar) Joko Widodo Wakil Presiden (daftar) Ma'ruf Amin Kabinet Kabinet Indonesia Maju Pemerintah daerah
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah
Yudikatif Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial
Pemilu Partai politik Daerah pemilihan Pemilu terakhir Legislatif: 2004 2009 2014 2019 Presiden: 2004 2009 2014 2019 UU Pemilu 2017
Pembagian administratif Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan Kelurahan
Hubungan luar negeri
Negara lainnya Atlas
l b s

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.

Sejarah

Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Asas

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru.

"Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
"Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
"Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
"Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Jadwal

Sistem gelombang pemilihan umum kepala daerah ^[1]

Masa jabatan berakhir	Pemilu	Keterangan
2015 dan 2016 (A)	9 Desember 2015	A
2016 (B) dan 2017	15 Februari 2017	B
2018 dan 2019	27 Juni 2018	C
A	23 September 2020	D
B, C & D	8 Juli 2024 (bersama dengan pileg & pilpres)

Posisi	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tipe	Presiden (9 Juli)DPD & DPR (9 April)	Kepala Daerah (9 Desember)	Kepala Daerah (Variasi)	Kepala Daerah (15 Februari dan Pilgub DKI Putaran Kedua 19 April 2017)	Kepala Daerah (27 Juni)	Presiden, DPD & DPR (17 April)
Presiden dan wakil presiden	Ya	Tidak	Ya
DPD
DPR
Gubernur dan wakil gubernur	Lampung (9 April 2014)	Sumbar, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalsel, Kaltara, Sulut, Sulteng	Kalteng (27 Januari 2016)	Aceh, Babel, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulbar, Papua Barat	Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kaltim, Sulsel, Sultra, Maluku, Malut, Papua	Tidak
Bupati dan wakil bupati / wali kota dan wakil wali kota	Variasi	Variasi	Variasi

Keterangan:

Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilihan umum untuk semua jenis digelar serentak pada tahun 2019 nanti pilkada setiap tahun yang bervariasi.

Komponen sistem pemilu ^[2]

Pemilu	Terbuka/tertutup	Distrik/proporsional/campuran
1955	tertutup	proporsional
1971
1977
1982
1987
1992
1997
1999
2004	terbuka	campuran
2009
2014

Penetapan hasil pemilu

Pemilihan	Putaran pertama	Putaran kedua	Keterangan
Presiden dan wakil presiden	Minimal 50%	Minimal 50%	syarat calon diajukan dimana partai politik memilki batas ambang 20% kursi parlemen atau 25% suara sah
Kepala daerah dan wakil kepala daerah	Minimal 30%
DPR	Suara terbanyak(batas ambang 4%)	n/a
DPRD	Suara terbanyak
DPD

Jumlah kepimpinan yang dipilih rakyat

Pemilihan	Total
Presiden	2
Gubernur	64
Wali kota/Bupati	1022
DPR	560
DPRD	100 per kabupaten/kota
DPD	4 per provinsi
DPRA	70
DPRP	50

Hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat

Tahun	Jumlah kursi yang disediakan	Pemenang	Tempat kedua	Tempat ketiga
		Partai politik	Jumlah kursi (dalam persen)	Partai politik	Jumlah kursi (dalam persen)	Partai politik	Jumlah kursi (dalam persen)
1955	257	PNI	57 (22.17%)	Masyumi	57 (22.17%)	NU	45 (17.51%)
1971	360	Golkar	360 (65.55%)	NU	56 (21.79%)	Parmusi	24 (9.33%)
1977	Golkar	232 (64.44%)	PPP	99 (38.52%)	PDI	29 (8.05%)
1982	Golkar	242 (67.22%)	PPP	94 (26.11%)	PDI	24 (6.66%)
1987	400	Golkar	299 (74.75%)	PPP	61 (15.25%)	PDI	40 (10%)
1992	Golkar	282 (70.5%)	PPP	62 (15.5%)	PDI	56 (14%)
1997	425	Golkar	325 (76.47%)	PPP	89 (22.25%)	PDI	11 (2.75%)
1999	462	PDIP	153 (33.12%)	Golkar	120 (25.97%)	PPP	58 (12.55%)
2004	550	Golkar	128 (23.27%)	PDIP	109 (19.82%)	PPP	58 (10.55%)
2009	560	Demokrat	150 (26.79%)	Golkar	107 (19.11%)	PDIP	95 (16.96%)
2014	PDIP	109 (19.5%)	Golkar	91 (16.3%)	Gerindra	73 (13%)

Jumlah partai politik di Indonesia

Tahun	Jumlah
1955	tidak terbatas
1971	10
1977	3
1982
1987
1992
1997
1999	48
2004	24
2009	38 + 6 lokal Aceh
2014	12 + 3 lokal Aceh
2019	16 + 4 lokal Aceh

Pemilihan umum anggota lembaga legislatif

Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 12 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014, dan 2019.

Pemilu 1955

Artikel utama: Pemilihan Umum Anggota DPR dan Konstituante Indonesia 1955

Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,
Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Pemilu 1971

Artikel utama: Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1971

Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 9 Partai politik dan 1 organisasi masyarakat.

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.

Pemilu 1977-1997

Artikel utama: Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1977, Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1982, Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1987, Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1992, dan Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1997

Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan "Pemilu Orde Baru". Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.

Pemilu 1999

Artikel utama: Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1999

Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.

Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.

Pemilu 2004

Artikel utama: Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004

Pada Pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, rakyat juga dapat memilih anggota DPD, suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah.

Pemilu 2009

Artikel utama: Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2009

Pemilu 2014

Artikel utama: Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2014

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) pertama kali diadakan dalam Pemilu 2004.

Pemilu 2004

Artikel utama: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Pemilu 2009

Artikel utama: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2009

Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.

Pemilu 2014

Artikel utama: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2014

Pilpres 2014 diselenggarakan pada 9 Juli 2014. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan suara sebesar 53,15%, mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Pemilu 2019

Artikel utama: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019

Pilpres 2019 diselenggarakan pada 17 April 2019, diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Jokowi-Amin dengan nomor urut 01 dan Prabowo-Sandi dengan nomor urut 02. Pemilihan umum pada tahun ini diselenggarakan bersamaan dengan pemilu legislatif. Dan Pemilihan Umum ini dimenangkan oleh pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

Artikel utama: Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) menjadi bagian dari rezim pemilu sejak 2007. Pilkada pertama di Indonesia adalah Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005.