Dampak Pendudukan Jepang Di Indonesia

1 Sejarah Semua Bab 9 Pengaruh Pendudukan Jepang

dampak positif dan negatif pendudukan Jepang di Indonesia

DAMPAK POSITIF PENDUDUKAN JEPANG

Politik :

Melarang penggunaan bahasa Belanda.
Dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini muncullah ide Pancasila.
Memberi kesempatan kepada bangsa Indonsia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Untuk itu pada tanggal 5 September 1943, Jepang membentuk Badan Pertimbangan Karesidenan (Syu Sangi Kai) dan Badan Pertimbangan Kota Praja Istimewa (Syi Sangi In). Banyak orang Indonesia yang menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan.
Mendukung semangat anti-Belanda, sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia. Antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan nama Batavia menjadi Jakarta.

Ekonomi :

Didirikannya kumyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line system (sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan.

Budaya :

Jepang telah memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk meng-gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi, bahasa penulisan dan sebagainya. Sebaliknya, bahasa Belanda tidak boleh digunakan. Papan nama dalam toko, rumah makan, atau perusahaan yang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Surat kabar dan film yang berbahasa Belanda dilarang beredar. Bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang dijadikan sebagai bahasa wajib. Dengan semakin meluasnya penggunaan bahasa Indonesia, komunikasi antarsuku di Indonesia semakin intensif yang pada akhirnya semakin merekatkan keinginan untuk merdeka. Pada 1 April 1943 dibangun pusat kebudayaan di Jakarta, yang bernama “Keimin Bunka Shidoso”.
Pada tanggal 20 Oktober 1943 atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia didirikanlah Komisi (Penyempurnaan) Bahasa Indonesia. Tugas Komisi adalah menentukan terminologi, yaitu istilah-istilah modern dan menyusun suatu tata bahasa normatif dan menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Berdirinya Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia itu pada akhirnya berhasil mengkodifikasi 7.000 istilah bahasa Indonesia modern (saat itu).
Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan) tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini mewadahi aktivitas budayawan Indonesia.
Jepang membentuk Persatuan Aktris Film Indonesia (Persafi). Persafi mendorong artis-artis profesional dan amatir Indonesia bereksperimen dengan mementaskan lakon-lakon terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Sandiwara, sebagai salah satu bentuk seni peran, juga berkembang di bawah pendudukan Jepang karena sebelum Perang Pasifik, pertunjukan sandiwara hampir tidak dikenal di Indonesia.
Mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA
Dalam pendidikan dikenalkannya sistem Nippon sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah.

Militer :

Jepang dengan terprogram melatih dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang pada awalnya, namun oleh pemuda hal ini dijadikan modal untuk berperang.
Peninggalan peralatan militer dan infrastruktur perang yang digunakan oleh Jepang dapat digunakan sebagai modal untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, banyak tangsi-tangsi dan peralatan militer Jepang yang dikuasai oleh pejuang Indonesia.

Sosial :

Munculnya sikap persatuan untuk mengusir penjajahan
Sejak pendudukan Jepang, tradisi kerja bakti secara massal melalui kinrohosi/ tradisi kebaktian di dalam masyarakat Indonesia juga berkembang. Adanya tradisi kebaktian, kerja keras dan ulet dalam mengerjakan tugas.
Bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikkan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya.
Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga (RT) atau Tonarigumi.

Dampak Negatif Pendudukan Jepang

Politik :

Kegiatan politik dilarang dan semua organisasi politik yang ada dibubarkan.
Melarang semua jenis kegiatan rapat dan kegiatan politik.

Ekonomi :

Banyak militer Jepang yang mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan perbekalan lainnya dari rakyat Indonesia secara paksa dan tanpa kompensasi.
Eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan perang Jepang.
Krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini dikarenakan dengan Disalurkannya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.
Akibat dari self sufficiency yang terputusnya hubungan antar daerah.
Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, Bank dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkelai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis.
Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi dan tembakau, karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak tanah.
Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material.

Budaya :

Pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil.
Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam.
Adanya pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang agar masyarakat Indonesia terbiasa melakukan penghormatan kepada Tenno ( Kaisar) yang dipercayai sebagai keturunan dewa matahari ( Omiterasi Omikami). Sistem penghormatan kepada kaisar dengan cara membungkukkan badan menghadap Tenno, disebut dengan Seikeirei. Penghormatan Seikerei ini, biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang ( kimigayo).

Militer :

Pelanggaran HAM. Karena militer Jepang akan menghukum dengan Keras orang-orang yang menentang Jepang.

Sosial :

Pada masa Jepang banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjalani romusha. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa diberi upah dan makanan. Pengerahan tenaga kerja secara paksa dengan kondisi yang sangat menyedihkan untuk membangun infrastruktur perang Jepang.
Terjadinya perbudakan wanita (yugun ianfu). Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi militer Jepang.
Pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya dibawah pengawasan Jepang.
Terjadinya kekacauan situasi dan kondisi yang parah seperti perampokan, pemerkosaan dan lain-lain.