Penjelasan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Uu No 23 Tahun 2014 Implikasinya Terhadap Sdm Kesehatan

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI]

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah

Judul

Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah

Ditetapkan Tanggal

30 September 2014

Diundangkan Tanggal

02 Oktober 2014

Berlaku Tanggal

02 Oktober 2014

Sumber

LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM

Tema

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

• UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf

Diubah dengan :

Mencabut :

1. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Mengubah :

1. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Uji Materi Mahkamah Konstitusi

Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan sebagai berikut:

• 137/PUU-XIII/2015 Frasa "Perda Kabupaten/Kota dan" dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4); frasa "Perda Kabupaten/Kota dan/atau" dalam Pasal 25 ayat (3); frasa "penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan;" dan frasa "Perda Kabupaten/Kota atau" dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
• 56/PUU-XIV/2016 Frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) dan frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
• 7/PUU-XIII/2015 Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum.

2017 © Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara  |  BPK RI

Gallery Penjelasan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Otonomi Daerah Terbaru Terlengkap

Penjelasan Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pdf Dampak Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap

Pdf Aspek Hukum Dan Ekonomi Dalam Penyelengaraan Urusan

Penjelasan Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Salinan Kabupaten Serang

Uu 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu 23 Tahun

Doc Analisis Perubahan Pokok Undang Undang Nomor 32 Tahun

Untitled

Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia Ppt Download

Penjelasan Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Buku Hukum Toko Buku Online Garisbuku Com

Pdf Konstitusionalitas Uu 23 Tahun 2014 Tentang Pemda

Aturan Pemerintahan Daerah For Android Apk Download

Uu 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu 23 Tahun 2002

Untitled

Pemerintah Daerah Pengertian Fungsi Ciri Tugas Hak

Uu No 23 Tahun 2014 Timbulkan Permasalahan News Liputan6 Com

Undang Undang Otonomi Daerah

Data Zonasi

Untitled

Pdf Implikasi Terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

Download Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Ri No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Uu 23 Tahun 2014 Penjelasan Bidang Pendidikan By Radea

Membedah Uu Pemerintahan Daerah Yang Baru Earth Innovation

Share this post