Tata Urutan Perundang Undangan Di Indonesia



Pengertian Dan Tata Urutan Perundang Undangan Nasional

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA Terbaru

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Semua peraturan hukum yang ada harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hukum di Indonesia menggunakan asas "lex superiori derogat lex inferiori". Artinya adalah peraturan yang lebih tinggi mengabaikan atau mengesampingkan peraturan di bawahnya. Menurut UU no 12 tahun 2011 Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Gallery Tata Urutan Perundang Undangan Di Indonesia

Tata Urutan Peraturan Perundang

Tata Urutan Perundang Undangan Dan Lembaga Yang Berwenang

Peraturan Perundang Undangan Pengertian Proses Jenis

Pkpu Dalam Hirarki Peraturan Perundang Undangan Rumah Pemilu

Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan

Hukum Indonesia Tata Urutan Perundang Undangan Di Indonesia

Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia

Materi Lengkap Tata Urutan Perundang Undangan Di

Ulasan Lengkap Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di

Kelas 5 Pendidikan Kewarganegaraan Sutedjo By Yeti

Tata Urutan Perundang Undangan Di Indonesia Barenlitbangda

Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang Undangan

Iiimpr2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan

Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia

Pdf Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Urutan

Pdf Problematik Dan Penataan Jenis Dan Hierarki Peraturan

Pengertian Peraturan Perundang Undangan Nasional By Alicia

Powtoon Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan

Tata Urutan Perundang Undangan Di Indonesia Secara Rinci

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Urutan Perundang

Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Di

04 Pkn Kls 8 Bab 3

Untitled

7 Tata Urutan Perundang Undangan Dari Tertinggi Sampai Terendah

Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan

Ppkn Kelas 8 Kurikulum 2013 Buku Pegangan Guru By Endar

Tata Urutan Perundang Undangan Indonesia Federasi Serikat

Jenis Dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Di

Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan


0 Response to "Tata Urutan Perundang Undangan Di Indonesia"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel