Tata Urutan Perundang Undangan Di Indonesia
Pengertian Dan Tata Urutan Perundang Undangan Nasional
TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA Terbaru
Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Semua peraturan hukum yang ada harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Hukum di Indonesia menggunakan asas "lex superiori derogat lex inferiori". Artinya adalah peraturan yang lebih tinggi mengabaikan atau mengesampingkan peraturan di bawahnya. Menurut UU no 12 tahun 2011 Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Gallery Tata Urutan Perundang Undangan Di Indonesia
Tata Urutan Peraturan Perundang
Tata Urutan Perundang Undangan Dan Lembaga Yang Berwenang
Peraturan Perundang Undangan Pengertian Proses Jenis
Pkpu Dalam Hirarki Peraturan Perundang Undangan Rumah Pemilu
Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan
Hukum Indonesia Tata Urutan Perundang Undangan Di Indonesia
Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia
Materi Lengkap Tata Urutan Perundang Undangan Di
Ulasan Lengkap Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di
Kelas 5 Pendidikan Kewarganegaraan Sutedjo By Yeti
Tata Urutan Perundang Undangan Di Indonesia Barenlitbangda
Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang Undangan
Iiimpr2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan
Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia
Pdf Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Urutan
Pdf Problematik Dan Penataan Jenis Dan Hierarki Peraturan
Pengertian Peraturan Perundang Undangan Nasional By Alicia
Powtoon Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan
Tata Urutan Perundang Undangan Di Indonesia Secara Rinci
Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Urutan Perundang
Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Di
7 Tata Urutan Perundang Undangan Dari Tertinggi Sampai Terendah
Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan
Ppkn Kelas 8 Kurikulum 2013 Buku Pegangan Guru By Endar
Tata Urutan Perundang Undangan Indonesia Federasi Serikat
Jenis Dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Di
Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan
0 Response to "Tata Urutan Perundang Undangan Di Indonesia"
Post a Comment