Biaya Jabatan Pph 21

Bab 3 Perencanaan Pajak Pph Pasal 21 10 Youtube

Biaya Jabatan dan Perhitungannya dalam PPh 21

Setiap pekerja/karyawan, dalam menjalankan pekerjaannya, pasti melakukan pengeluaran tertentu. Sebagai contoh, sebagian pekerjaan menyebut biaya ini sebagai “anggaran entertainment”, dimana karyawan harus menanggung pengeluaran calon klien atau pelanggan saat pertemuan bisnis, dalam rangka menarik minat mereka untuk bekerjasama dengan perusahaan tempatnya bekerja.

Pengeluaran yang disebut biaya jabatan ini, merupakan istilah perpajakan yang berhubungan dengan PPh 21 pribadi. Biaya jabatan menjadi salah satu pengurang dalam menghitung PPh 21 untuk pegawai tetap, yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengertian biaya jabatan tidak mengacu pada jabatan formal tertentu, melainkan dimaksudkan untuk semua karyawan tetap. Maka dari itu, baik staf biasa maupun direktur utama berhak mendapatkan pengurang biaya jabatan ini.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menetapkan bahwa:

Besaran biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp 500.000 (sebulan) atau Rp6.000.000 (setahun).

Contoh Perhitungan Biaya Jabatan

1. Bapak Steve seorang manajer bank dengan penghasilan 25 juta perbulan, maka biaya jabatannya adalah:

5% x Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000
Rp 1.250.000,- sudah melewati ketentuan, maka maksimal biaya jabatan yang dikenakan perbulan adalah Rp 500.000,- perbulan atau Rp 6.000.000,- pertahun

2. Bapak Kusuma seorang staf administrasi dengan penghasilan Rp 4.000.000 perbulan, maka biaya jabatannya adalah:

5% x Rp 4.000.000,- = Rp 200.000,-

Ketentuan Biaya Jabatan untuk Pegawai Tetap

Lebih lanjut, PMK Nomor 250/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan, mengatur tentang ketentuan Biaya Jabatan sebagai berikut:

Seorang pegawai tetap menerima statusnya sejak awal tahun, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan akhir tahun saat yang bersangkutan berhenti bekerja.
Seorang pegawai tetap menerima pengangkatan dalam tahun takwim, maka biaya jabatan dihitung sejak bulan pengangkatan sampai akhir tahun atau saat berhenti bekerja.
Seorang pegawai tetap yang berhenti bekerja dalam tahun takwim, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.

Setelah penghasilan neto didapatkan dari perhitungan di atas, barulah PPh 21 dapat dihitung sesuai dengan PTKP dan PKP. Gadjian telah mempublikasikan berbagai artikel tentang cara menghitung PPh 21, antara lain:

Tak hanya wawasan mengenai PPh 21, Anda pun tak perlu sibuk menghitung PPh 21 secara manual. Di Gadjian, Biaya Jabatan sudah dibebankan dalam perhitungan PPh 21. Aplikasi HRD mana yang lebih baik dalam memahami kebutuhan Anda sebagai Divisi HR? Kini Anda dapat mengelola PPh online, lewat aplikasi penggajian karyawan yang akurat dan selalu update dengan peraturan pemerintah.