Home › No Category

Undang Undang Kepegawaian Terbaru

Written By Sunday, July 23, 2017 Add Comment Edit


Sebanyak 1 759 Pns Dijatuhi Hukuman Disiplin Pada Tahun 2017

Kumpulan Peraturan Kepegawaian

DOWNLOAD:

se2015_01

se2015_01 _lampiran formulir pengisian LHKASNrev4

sumber:

http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/se-menpan-rb/file/4723-semenpan-2015-no-01

Undang-Undang ( UU )

Peraturan Pemerintah (PP)

Keputusan Presiden ( Keppres )

Peraturan Presiden ( Perpres )

Keputusan Menteri (Kepmen )

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0442/P/1977 (215)Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 223/U/1998 (78)Tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi
  3. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 (94) Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 (84) Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/ 2000 (265) Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 (95) Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 (85) Tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di PT
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 (91) Tentang Gelar Dan Lulusan Perguruan Tinggi
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 (82) Tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 045/U/2002 (88) Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/Kmk.06/2002 (99) Tentang Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil
  12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 (471)Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
  13. Surat Keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2009 (204) Tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010
  14. Surat Keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2010, Nomor KEP.110/MEN/VI/2010, Nomor SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 (246) Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011
  15. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 11/D/O/2010 (197) Tentang Pengangkatan anggota badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan Ditjen Dikti Kemdiknas

Peraturan Menteri ( Permen )

  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2005 (401) Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar Dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2006 (81) Tentang Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Pada Masa Peralihan
  3. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2006 (89) Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2006 (103) Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2006 (145) Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan BUP Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2006 (334) Tentang Tata Persuratan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 (111) Tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 (212) Tentang Standar Penilaian Pendidikan
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 (79) Tentang Sertifikasi Dosen
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 (98) Tentang  Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/ Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/ Profesor Emeritus
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2008 (138) Tentang Indikator Kinerja Kunci di lingkungan Depdiknas
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 (87) Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 (74) Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2008 (68) Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Tahun 2008
  15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 (159) Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 (77) Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 (89) Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2008 (81) Tentang Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Yang Merupakan Kewenangan Menteri Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2008 (95) Tentang Pemberian Pelayanan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
  20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 (87) Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas
  21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2008 (96) Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret
  22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 (100) Tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 (215) Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
  24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.Pan/4/2009 (684) Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
  25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 (81) Tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
  26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 (344) Tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pendirian BHP, Perubahan BHMN atau Perguruan Tinggi dan Pengakuan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi sebagai BHP
  28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 (96) Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Depdiknas
  29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 (223) Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2009 (77) Tentang Akreditasi Berkala Ilmiah
  31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 2009 (87) Tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah
  32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 (89) Tentang Perubahan Pengunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional
  33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 (74) Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014
  34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 (170) Tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 (87) Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Perguruan Tinggi
  36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 (99) Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
  37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 48 Tahun 2011 (79) Tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
  38. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ( Perka BKN )

Surat Edaran ( SE )/ Peraturan Lain

  1. Nomor 55285/C/1/1978 (135) Tentang Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya
  2. Nomor 23/SE/1980 (208) Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  3. Nomor 08/SE/1983 (106) Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  4. Nomor 13/SE/1987 (93) Tentang Perlakuan Terhadap Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Hilang
  5. Nomor 48/SE/1990 (93) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  6. SK Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 (139) Tentang Petunjuk Teknis Kepmendiknas No 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan -Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma Tiga, sarjana dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi
  7. SK Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 (109) Tentang Penyelenggaran Program Regular dan Non Regular di Perguruan Tinggi Negeri
  8. Peraturan Dirjen Dikti Nomor 82/DIKTI/kEP/2009 (97) Tentang Pedoman penilaian ijazah lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  9. Surat Setjen Dikti Kemendiknas Nomor 4565/D1.3/C/2009 (82) Perihal Pedoman Operasional PAK Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Lektor Kepala dan Guru Besar
  10. SK Dirjen Dikti Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 (86) Tentang Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah untuk Melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan
  11. SE Dirjen Perbendaharaan Depkeu Nomor SE-06/PB/2010 (172) tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI
  12. SE Dirjen Dikti Nomor 170/D/T/2010 (86) Tentang Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan
  13. SE Dirjen Dikti Nomor 1287/E/T/2012 (110) Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor

Pedoman Detasering dapat di download  disini (360). Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya dapat di download disini (126)

sumber: Link

Gallery Undang Undang Kepegawaian Terbaru

Ini Dia Surat Bkn Tentang Batas Waktu Pengusulan Kenaikan

Download Surat Bkn Tentang Kenaikan Pangkat Pns Periode

Lokasi Undang Undang Kepegawaian Lengkap Undang Undang

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Tentang Buku 2016 21 Memahami Tentang Undang Undang

Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Lembaga Kajian Nasional

Mengajukan Tunjangan Keluarga Pns Berikut Syaratnya Dan

Syukurlah Dokter Romi Akhirnya Sah Jadi Pns Reqnews Com

Bkd Kabupaten Sidoarjo

Surat Edaran Resmi Bkn Tentang Implementasi E Pupns Tahun

Peraturan Bkn Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Juknis Pengadaan

Pemerintah Keluarkan Aturan Baru Soal Masa Persiapan Pensiun

Ayo Cek Dan Update Data Kepegawaian Di My Sapk Bkn

Bkpsdm Akan Luncurkan Simpeg Berbasis Web Bkpsdm Barsel

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Daerah Provinsi

Ini Poin Poin Pokok Revisi Uu Kpk Republika Online

Penetapan Kenaikan Pangkat Dan Pensiun Pns Setelah Pp 11

Perencanaan Rekrutmen Cpns 2019 Kepala Bkd Undang

Bkn Kantor Regional X Denpasar Lapor

Rakornas Kepegawaian 2019 Bkn Akan Digelar Apa Saja

Penjelasan Lengkap Daftar Urut Kepangkatan Portal Ilmu Com

Kak Undang Undang Pokok Pokok Kepegawaian Pns Pegawai Negeri Sipil

Sop Pelayanan Kenaikan Pangkat Bkpsdmd Kota Makassar

Peraturan Bkn Nomor 2 Tahun 2018 Pedoman Pemberian Pertek


0 Response to "Undang Undang Kepegawaian Terbaru"

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel