Lampiran Uu 23 Tahun 2014

Aulia Dwi Nastiti Aulianastiti Twitter

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI]

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah

Judul

Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah

Ditetapkan Tanggal

30 September 2014

Diundangkan Tanggal

02 Oktober 2014

Berlaku Tanggal

02 Oktober 2014

Sumber

LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM

Tema

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

• UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf

Diubah dengan :

Mencabut :

1. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Mengubah :

1. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Uji Materi Mahkamah Konstitusi

Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan sebagai berikut:

• 137/PUU-XIII/2015 Frasa "Perda Kabupaten/Kota dan" dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4); frasa "Perda Kabupaten/Kota dan/atau" dalam Pasal 25 ayat (3); frasa "penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan;" dan frasa "Perda Kabupaten/Kota atau" dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
• 56/PUU-XIV/2016 Frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) dan frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
• 7/PUU-XIII/2015 Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum.

2017 © Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara  |  BPK RI

Gallery Lampiran Uu 23 Tahun 2014

Data Zonasi

Rancang Bangun Siga Sulsel Ppt Download

Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Kab Kota Menurut Uu 23

Jual Uu Ri Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Aturan Pemerintahan Daerah For Android Apk Download

Doc Lampiran Uu No 23 Tahun 2014 Atik Adnan Academia Edu

Present Future And Strategic Management Of Tb Program In

Sk Tim Rb Fiks Pdf Google Drive

Posts Tagged As Infonotaris Picpanzee

Uu Ri Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Otoda 2015

Lampiran Uu No 23 2014 L

File Permenakertrans 2 2012 Pdf Wikimedia Commons

Pdf Thematic Learning Training Based On 2013 Curriculum For

Untitled

Pdf Differentiation Of Industry 4 0 Models The 4th

Penjelasan Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Constitution Of Indonesia Wikipedia

Developing A Functional Definition Of Small Scale Fisheries

Internal Control And Accountability Of Local Government

Undang Undang Ri No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Uu 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jogloabang

Download Lampiran Permendikbud No 23 Tahun 2016 Pdf

Pelatihan Calon Pelatih Asesor Pca Badan 7 Lampiran Uu

Penjelasan Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Uu 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu 23 Tahun 2002

Pasal Pasal Bermasalah Uu Pemilu Rumah Pemilu

Pdf Penjelasan Uu No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Share this post