Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pemkab Gresik

8 Ciri-ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Benar

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan hasil sensus terakhir, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai angka 261.1 juta jiwa. Sayangnya, jumlah penduduk yang besar ini diikuti dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di berbagai kota besar Indonesia. jumlah penduduk yang besar dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan banyak terjadi dinamika di tengah masyarakat entah dinamika yang baik atau yang lainnya. Seringkali terjadi banyak hal yang dapat menjadi penyebab konflik sosial yang mengganggu ketertiban dan kedamaian di tengah segenap rakyat Indonesia.

Untuk tetap menjaga ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat itu, pemerintah selaku penyelenggara kedaulatan rakyat harus dapat menyusun dan menjalankan dengan baik sistem atau tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti yang kita ketahui bersama, kata pemerintah dan pemerintahan tersebut tentulah memiliki perbedaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerintah memiliki arti yaitu suatu sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan di bidang sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, sedangkan makna pemerintahan itu sendiri adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Pengertian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh seisi dunia ini, terutama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sudah menjadi tugas dan fungsi negara secara umum untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Setidaknya terdapat dua lembaga di bawah PBB yang memberikan definisi masing-masing terhadap frasa tata kelola pemerintahan yang baik tersebut.

United Nation Development Program (UNDP) atau lembaga PBB untuk pengembangan negara-negara di dunia, memberi makna terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu suatu latihan dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan politik untuk mengatur masalah-masalah sosial negara tersebut. Dari pengertian menurut UNDP ini, terlihat tiga sektor utama dari kewenangan pemerintah yang pada akhirnya digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Yang dimaksud dengan masalah-masalah sosial pun dapat begitu bervariasi. Namun apa yang hendak dituju dari negara adalah kesejahteraan rakyatnya.

Di sisi lain, World Bank atau Bank Dunia sebagai suatu lembaga yang sering bersinggungan langsung dengan perekonomian dunia memberikan pemahaman tersendiri bagi kita terkait apa itu tata kelola pemerintahan yang baik. Ia merupakan suatu penyelenggaraan sistem pengaturan pembangunan negara yang kuat dan bertanggung jawab dengan tetap beriringan dengan prinsip demokrasi dan prinsip pasar yang efisien. Selain itu, dalam tata kelola pemerintah yang baik akan terjadi penghindaran kesalahan dalam alokasi dana pembangunan dan dicegahnya korupsi di segala bidang. Good governance juga akan menjalankan anggaran secara disiplin sehingga aktivitas usaha rakyat dapat tumbuh dengan baik.

Berdasarkan pengertian tadi, kita dapat mengetahui bahwa tata kelola pemerintahan yang baik memiliki orientasi atau hal yang dituju. di bawah ini merupakan uraian lebih lanjut dari orientasi tata kelola pemerintahan yang baik:

1. Orientasi yang Ideal

Pada orientasi ini, negara diminta untuk mencapai tujuan nasional dengan bertitik tolak pada pengejawantahan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan beberapa unsur perwakilannya seperti legitimasi, pertanggungjawaban, penegakan HAM, otonomi daerah dan pembagian kekuasaan, juga jaminan kontrol sosial.

2. Pemerintahan yang Ideal

Maksud dari orientasi ini adalah pemerintah yang menjalankan fungsinya secara ideal harus melakukan upaya yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan nasional. Adanya orientasi ini tidak lepas dari sebaik apa kompetensi pemerintah dan sebaik apa struktur juga mekanisme politik dan sistem administratif negara yang berfungsi secara efektif dan efisien.

Ciri-Ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dengan mengetahui pengertian dari tata kelola pemerintahan yang baik kita dapat sedikit melihat ciri-ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, sejatinya terdapat ciri-ciri lain yang khas dari tata kelola pemerintahan yang baik. Memahaminya menjadi penting agar kita dapat lebih waspada dengan jalannya pemerintahan di sekitar kita. Di bawah ini merupakan uraian lebih lanjut mengenai apa saja yang termasuk ke dalam kategori ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik:

1. Partisipasi Warga Negara yang Tinggi

Ciri pertama dari tata kelola pemerintahan yang baik yaitu tingginya peran serta warga negara dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan adanya peran serta warga negara, maka jalannya pemerintahan akan lebih terkendali dan lebih memihak kepada kepentingan rakyat. Peran serta warga negara yang baik juga menjadikan turunnya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai bidang. Sejatinya, peran aktif warga negara akan menjadikan pemerintahan lebih bertanggung jawab dan merasa terawasi.

2. Supremasi Hukum yang Ditegakkan oleh Negara

Yang dimaksud supremasi hukum yaitu kekuasaan hukum serta norma-norma hukum yang menjadi dasar dari segala hal dan tetap memiliki prinsip berkeadilan. Negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik harus menegakkan hukum dengan adil tanpa memandang bulu. Hal tersebut akan membawa pengaruh positif terhadap tingkat keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Penegakkan hukum yang baik akan menghasilkan masyarakat yang taat hukum dan berani menindak ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Apabila hukum dicederai penegakkannya, maka bukan tidak mungkin apabila segenap warga negara menjadi berkurang kepercayaannya terhadap pemerintahan.

Baiknya Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan

Keterbukaan informasi di pemerintahan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan atau transparansi dalam pemerintahan, maka rakyat dapat dengan bebas mengambil data terkait pemerintahan dan memberikan kritik juga saran demi kemajuan negara dengan berdasarkan data tersebut. Transparansi dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat juga akan memudahkan pengawasan yang dilakukan baik oleh lembaga legislatif ataupun lembaga yudikatif.

4. Respon yang Baik dari Aparatur Negara

Tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam penyelenggaraan negara pemerintah berhubungan dengan banyak pihak yang terkait. Entah itu pihak asing ataupun pihak swasta dalam hal ekonomi atau pun organisasi non-pemerintah semacam LSM. Semua lembaga tersebut tentunya membutuhkan respons yang baik dari aparatur negara dalam hal pelaksanaan urusan mereka yang berkaitan dengan negara. adanya kesemua lembaga tersebut juga nantinya dapat memajukan negara, baik karena geraknya di bidang ekonomi ataupun di bidang sosial yang menjadi mitra pemerintah.

5. Pengalokasian Sumber Daya Negara yang Baik

Sumber daya yang dimaksud dalam tulisan ini dapat berupa sumber daya manusia, baik rakyat maupun aparatur negara. selain itu, sumber daya alam dan budaya juga termasuk ‘harta’ yang dimiliki oleh suatu negara. maka dari itu, penggunaan sumber daya negara dengan efektif dan efisien menjadi salah satu ciri yang paling menonjol dari tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil dari alokasi sumber daya negara yang baik dapat terlihat dari majunya sektor pemerintahan, sektor perekonomian, sektor budaya, dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Apabila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, maka bisa jadi negara tersebut belum memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Pertanggungjawaban Pemerintah yang Jelas

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menjalankan pemerintahan, maka pemerintah harus rutin untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya untuk selanjutnya dievaluasi oleh rakyat atau secara lebih khususnya dewan perwakilan rakyat. Salah satu tugas dan fungsi DPR adalah mengawasi dan meminta pertanggungjawaban presiden dalam wadah MPR bersama DPD. Pertanggungjawaban pemerintah pun harus dilakukan dalam rentang waktu yang tidak berjauhan agar segenap rakyat mengetahui kinerja dari aparatur negara.

7. Memiliki Visi Pembangunan yang Luas

Salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan tersebut memiliki visi pembangunan negara yang luas. Yang dimaksud dengan visi pembangunan yang luas sendiri yaitu suatu tujuan pembangunan dipertimbangkan secara matang dan mendalam serta mempertimbangkan aspek kemajuan zaman dalam menentukan tujuan pembangunan tersebut. Nantinya, visi pembangunan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintahan untuk merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan dan merakyat. Selain itu, visi pembangunan juga menjadi dasar untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan. Dalam kasus negara Indonesia, yang menjadi dasar visi pembangunan adalah nilai-nilai dasar Pancasila.

8. Tingginya Orientasi Terhadap Tujuan Bersama

Suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan memiliki orientasi yang tinggi untuk kepentingan bersama. Tata kelola pemerintahan harus dapat menjadi sarana dari kepentingan yang berbeda agar diperoleh pilihan yang berkeadilan dan menuju kepentingan bersama. Adanya orientasi yang tinggi terhadap tujuan bersama akan meningkatkan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Hal ini akan menjadikan ketertiban dan keamanan segenap warga negara menjadi lebih mudah untuk dijaga.

Itulah artikel mengenai ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat penulis sampaikan dalam kesempatan ini. Mempelajari karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik penting untuk kita lakukan karena dengan mengetahui hal tersebut kita dapat mendeteksi apakah tata kelola pemerintahan di Indonesia sudah baik ataukah masih terdapat banyak kekurangan. Apabila memang masih terdapat banyak kekurangan, maka kita dapat mengkritisi hal tersebut kepada pemerintah melalui berbagai cara. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain, semoga sukses selalu bagi para pembaca.

pemerintahan tata kelola tugas pemerintah