Landasan Konseptual Politik Luar Negeri Indonesia Adalah

ｂｏｏｋｓｔｈｅｏｔｈｅｒｓ Sokbuku Instagram

Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Pengertian Politik Luar Negeri

Secara umum politik luar negeri merupakan sebuah hubungan atau kerjasama antar negara dalam lingkup internasional. Berikut beberapa definisi politik luar negeri menurut para ahli, diantaranya :

Teori Hubungan Internasional

Beberapa ahli mendefinisikan politik luar negeri berdasarkan teori hubungan internasional. Menurut teori ini politik luar negeri adalah sebuah dasar pemahaman mengenai ideologi-ideologi negara di dunia dan hubungan kerjasama dengan negara-negara tersebut dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Menurut J.R Childs politik luar negeri adalah sebagai pokok-pokok yang menjadi dasar hubungan luar negeri suatu negara. Hubungan ini dapat bersifat regional, dengan negara tetangga atau dengan negara yang berada dalam satu wilayah, dan hubungan internasional, negara-negara seluruh dunia dan organisasi-organisasi yang ada.

Menurut Hudson politik luar negeri merupakan bagian dari politik atau sub politik suatu negara yang menjadi pedoman negara tersebut berhubungan dengan negara lain dan menjadi pedoman bagi negara lain untuk bersahabat atau bermusuhan dengan negara tersebut.

Menurut Plano dan Olton politik luar negeri merupakan serangkaian kebijakan, strategi, dan rencana tindakan yang akan dibuat oleh para petinggi negara sebagai pembuat keputusan dan kebijakan. Politik luar negeri tersebut nantinya akan menentukan sikap bagaimana jika menghadapi negara lain dan atau unit politik secara internasional.

Menurut Goldstein politik luar negeri adalah strategi yang diterapkan pemerintah suatu negara yang menjadi pedoman hubungannya dengan negara lain di dunia internasional.

Menurut Riza Sihbudi politik luar negeri adalah kelanjutan atau perpanjangan tangan dari politik dalam negeri suatu negara. Politik luar negeri merupakan sebuah kebijakan politik yang berhubungan dengan tujuan pembangunan dalam suatu negara.

Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Landasan politik luar negeri Indonesia, yaitu :

Pancasila sebagai Landasan idiil. Pancasila adalah Ideologi bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila menjadi landasan yang menjiwai politik luar negeri Indonesia.
UUD 1945 (hasil amandemen) sebagai Landasan konstitusional. UUD 1945 (dan hasil amandemennya) adalah konstitusi bangsa Indonesia. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia dalam hal ini mencakup : (a) Pembukaan (alenia ke IV). (a) Batang tubuh: pasal 11 dan 13 ayat 1, 2, dan 3.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 Sebagai Landasan Operasional.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dinyatakan, bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri Republik Indonesia didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, serta Garis-Garis Besar Haluan Negara. Kemudian penjelasan dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menyebutkan :

Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia haruslah merupakan pencerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan idiil yang memengaruhi atau menjiwai politik luar negeri RI.
Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan atas hukum dasar, yaitu UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat.
Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah landasan operasional politik luar negeri Republik Indonesia yaitu suatu landasan pelaksanaan yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Tujuan Politik Luar Negeri

Tujuan Umum Politik Luar Negeri Indonesia

Tujuan umum politik luar negeri, yaitu :

Menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis, bersatu dan berdaulat.
Mempertahankan intregritas Indonesia.
Membuat masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia Menurut UUD 1945

Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Pembukaan UUD 1945, yaitu :

Menghapuskan semua kesewenangan yang terjadi di dunia, seperti penindasan dan penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan secara fisik.
Mengupayakan perdamaian setiap manusia di dunia, di mana akan tercapainya tujuan yang pertama.
Mencapai pergaulan Internasional yang tertib tanpa pertikaian, perang atau penjajahan.
Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Ketertiban yang akan tercapai apabila antara semua negara di dunia saling menghormati dan menghargai.
Memajukan kesejahteraan umum. Secara umum adalah kesejahteraan semua bangsa di dunia, secara khusus adalah kesejahteraan Bangsa Indonesia.
Melindungi segenap Bangsa Indonesia. Apabila ada masalah dengan salah satu warga negara Indonesia di negara lain, maka pemerintah dapat segara menyelesaikannya melalui hubungan diplomatik.
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Contoh politik luar negeri yang mencerdaskan kehidupan bangsa diantaranya dengan pertukaran pelajar, dengan mengirim siswa yang berprestasi ke luar negeri dan apabila lulus kembali ke Indonesia untuk mengabdi pada bangsa dan tanah air.
Berpartisipasi aktif dalam hubungan dan organisasi internasional demi terwujudnya perdamaian dan ketertiban dunia

Tujuan Politik Luar Negeri Republik Indonesia Menurut Tap MPR

Semua kebijakan pemerintah pada masa sebelum reformasi dan awal reformasi di tegaskan dengan ketetapan MPR. Pada masa tersebut, kedudukan tugas dan fungsi MPR lebih tinggi dibandingkan lembaga-lembaga negara lain. Tujuan politik luar negeri menurut Tap MPR tersebut, adalah :

Politik bebas aktif berarti politik Indonesia harus politik yang mengarah dan bertujuan politik bebas aktif. Bebas dari pengaruh bangsa lain, bebas dari tekanan pihak mana pun. Sementara, dengan kondisi bebas dari tekanan, Indonesia aktif dalam hubungan internasional dengan negara lain dan dengan organisasi internasional.

Semua kebijakan politik luar negeri Indonesia harus politik yang berorientasi pada kepentingan nasional. Bukan politik yang ikut campur dengan urusan negara lain, yang tidak ada hubungannya dengan Bangsa Indonesia. Kebijakan harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Titik Berat pada Negara Berkembang

Indonesia merupakan negara berkembang, sehingga tujuan Indonesia melakukan politik luar negeri yaitu menitikberatkan pada negara berkembang. Dengan begitu, Indonesia dan negara berkembang lainnya bisa saling membantu satu sama lain untuk lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan umum. Apabila sesama negara berkembang, dapat menimbulakan rasa senasib dan sepenanggungan.

Menolak Segala Bentuk Penjajahan

Indonesia bertujuan menolak semua bentuk penjajahan. Dalam hal ini menolak penjajahan secara ekonomi dan ideologis. Indonesia menolak masuknya negara asing ke dalam negara melalui penindasan ekonomi.

Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia Menurut Mohammad Hatta

Mohammad Hatta sudah memberikan ide mengenai politik yang tidak memihak negara manapun di dunia. Sebuah ide yang beberapa tahun kemudian diterjemahkan sebagai politik bebas aktif.

Tujuan politik luar negeri bebas aktif Indonesia menurut Mohammad Hatta, yaitu :

Meningkatkan perdamaian internasional, karena dalam keadaan damai Indonesia bisa membangun dan memperoleh syarat – syarat yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemakmuran.
Mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan.
Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita – cita yang tersimpul dalam dasar negara Pancasila.
Memperoleh barang – barang yang dibutuhkan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang – barang tersebut belum bisa dihasilkan di negeri sendiri.

Selain mengemukakan tentang tujuan politik luar negeri Indonesia, Mohammad Hatta juga membuat panduan politik Indonesia secara umum, termasuk prinsip dan unsur-unsurnya. Prinsip-prinsip politik luar negeri menurut Mohammad Hatta, yaitu :

Politik dilaksanakan secara damai.
Mempermudah jalannya ekonomi internasional dengan pertukaran barang dan pertukaran pembayaran.
Menjamin perdamaian dunia dengan ikut membantu terlaksananya ketertiban dan memperkuat sendi-sendi hukum internasional.
Menjalin persahabatan dan persaudaraan dengan negara lain atas dasar saling menghargai.
Membantu pelaksanaan keadilan sosial antar bangsa yang didasari Piagam PBB.
Ikut membantu bangsa-bangsa yang masih terjajah secara fisik untuk mencapai kemerdekaannya dalam ruang lingkup PBB.

Baca Juga : DPR Memegang Kekuasaan Untuk

Tujuan dan prinsip politik luar negeri dapat terpenuhi apabila unsur-unsur yang ada mendukung. Unsur-unsur politik yang mendukung, diantaranya :

Politik luar negeri yang bebas dari pengaruh dan ikatan blok mana pun.
Kearifan dalam mewujudkan cita-cita ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.
Kebebasan menentukan sendiri posisi dan pendiriannya dalam setiap masalah internasional
Kerjasama internasional yang saling menghormati kedaulatan negara masing-masing, sehingga setiap negara tidak berhak ikut campur dengan urusan dalam negara lain.
Kerjasama internasional di segala bidang, mulai dari ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang saling menguntungkan. Dalam kerja sama tersebut seharusnya tidak ada negara yang dirugikan.
Menentang segala bentuk kolonialisme dan penjajahan yang berarti penindasan terhadap bangsa lain.

Untuk selengkapnya mengenai tujuan politik luar negeri, dapat Anda download file Pdf nya dengan klik link di bawah ini :

Download Tujuan Politik Luar Negeri Pdf

Demikian informasi mengenai tujuan politik luar negeri. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa share dan kunjungi terus web site kami. Nantikan informasi-informasi penting lainnya hanya di dapurpendidikan.com