Upaya Penegakan Ham Di Indonesia

Lembaga Lembaga Penegakan Hak Asasi Manusia Ham Di

Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM di Indonesia

Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM – Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM merupakan sesuatu yang perlu untuk ditegakkan agar tidak terjadi pelanggaran di dalamnya. Dengan ditegakkannya HAM ini, maka diharapkan negeri Indonesia menjadi semakin aman dan tenteram. Sebelum masuk langkah-langkah upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, mari kita ketahui apa arti dari HAM itu sendiri.

Pengertian HAM

HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak masih dalam kandungan. Secara kodrat, HAM sudah melekat pada diri setiap manusia sejak lahir dan tidak ada yang boleh mengganggu gugat sama sekali karena merupakan bagian dari anugrah Tuhan.

Hak Asasi Manusia muncul dari keyakinan keyakinan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama. Semua manusia memiliki hak yang sama. Atas dasar itulah, semua manusia harus diperlakukan secara sama. HAM memiliki sifat universal yang artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakan kedudukan, ras, keyakinan, suku dan bangsa.

Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM

Supaya Hak Asasi Manusia dapat terlaksana dengan baik di Negara Indonesia, maka diperlukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan dan mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi pada hak asasi manusia. Inilah beberapa langkah-langkah upaya pemerintah dalam menegakkan HAM.

1. Membentuk Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 oleh Soeharto melalui Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993. Kedudukan Komnas HAM kemudian memiliki keuatan hukum yang lebih kuat dengan munculnya Undang-Undang No 39 tahun 1999 yang berisi tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang itu menjelaskan bahwasannya Komnas Ham merupakan sebuah lembaga yang mandiri. Kedudukan Komnas HAM setingkat dengan lembaga negara lainnya. Fungsi dari Komnas HAM adalah untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan media hak asasi manusia.

Tujuan dibentuknya Komnas Ham adalah

Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaann hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia

Pelaksanaan pemerikasaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup. Semua pihak yang terdiri dari saksi, pengadu, korban dan pihak lainnya yang terkait wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.

Komnas HAM memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan yang berisi tentang pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, kondisi hak asasi manusia dan perkara-perkara yang telah ditanganinya kepada DPR dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

2. Membentuk Instrumen HAM

Proses penegakan dan perlindungan hak asasi manusia akan lebih terjamin dengan adanya instrumen HAM. Instrumen HAM pada umumnya berbentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak HAM.

Dalam UUD tahun 1945 sebelum amandemen juga memuat berbagai jaminan terhadap HAM. Di pasal 27 sampai 34 telah tercantum hak asasi manusia secara garis besar yang berisi hak dalam bidang politik, hak dalam bidang ekonomi, hak dalam bidang sosial dan budaya serta hak dalam pertahanan dan keamaan.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur masalah adalah Piagam HAM, TAP MPR No XVII/MPR/1998, UU Republik Indonesia No 39 tahun 1999 diikuti PERPU No 1 tahun 1999

3. Membentuk Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan

Dasar pertimbangan dalam pembentukan komisi ini adalah untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasa terhadap wanita. Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan bersifat independen. Tujuan dari komisi ini adalah

– Mensosialisasikan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan – Menciptakan kondisi yang kondusif dengan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan

– Meningkatkan upaya untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan

4. Membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Selain membentuk Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan, pemerintah juga membentuk Komisi Perlindungan Anak yang bersifat independen dan memiliki tugas sebagai berikut

Mensosialisasikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, melakukan penelaahan, menerima pengaduan masyarakat, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak
Memberikan laporan, masukan, saran dan pertimbangan kepada presiden tentang penyelenggaran perlindungan anak

Dengan adanya lembaga ini maka diharapkan hak-hak anak Indonesia dapat terlindungi.

Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau aparat pemerintah yang dapat menghalangi, mengurangi, membatasi atau menghilangkan hak asasi manusia seseorang yang telah dijamin oleh Undang-Undang.

Sebuah pelanggaran HAM dapat bermula dari hal kecil yang lama-kelamaan menjadi besar. Apabila keburukan sering dilakukan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk berbuat lebih dari yang telah biasa dilakukannya.

Untuk mencegah hal tersebut, perlu dilakukannya langkah-langkah upaya pencegahan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan dari masyarakat itu sendiri.

1. Menegakkan Supremasi Hukum dan Demokrasi

Pendekatan hukum dan dialogis harus disampaikan dalam rangaka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu, pejabat penegak hukum juga harus memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan meningkatanya kualitas dari pelayanan publik, maka diharapkan tidak ada proten dan keluhan dari masyarakat sehingga tidak terjadi pelanggaran penegakan HAM.

3. Meningkatkan Profesionalisme Lembaga Negara

Dengan meningkatnya tingkat profesionalisme suatu lembaga negara, maka kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut akan semakin meningkat juga. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, maka pelanggaran HAM akan semakin berkurang.

4. Meningkatkan Soliasasi Prinsip-Prinsip HAM kepada Masyarakat

Pelaksanaan sosialisasi prinsip-prinsip HAM dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi maupun non formal seperti kegiatan agama dan kursus. Dilakukannya langkah ini bertujuan supaya masyarakat semakin mengerti dan paham tentang pentingnya HAM.

5. Meningkatkan Pengawasan dari Masyarakat dan Lembaga Politik

Peran masyarakat untuk mengawasi setiap pelanggaran HAM juga sangat dibutuhkan karena masyarakat sendirilah yang biasanya paling dahulu menyaksikan terjadinya pelanggaran HAM yang ada di lingkungan sekitar. Bukan hanya itu, masyarakat juga perlu mengawasi kebijakan pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

6. Meningkatkan Kerjasama Antar Kelompok

Dengan adanya kerjasama yang harmonis antar kelompok maka diharapkan akan mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga pelanggaran pada HAM bisa dicegah.

7. Menerapkan Pentingnya Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sehari-hari

Ini adalah poin yang paling penting yang muncul dari kesadaran diri masing-masing. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia pada setiap manusia, maka tidak akan ada lagi yang namanya kasus pelanggaran HAM.

Itulah tadi berbagai macam upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia beserta upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAM. Semoga bermanfaat.