Negara Hukum Dan Ham

Lex Scientia Law Review

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA A. KONSEP DAN CIRI NEGARA HUKUM 1. Pengertian Negara Hukum Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (Mustafa Kamal Pasha, 2003) Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian (Achmad Ali,2002). Apabila Negara berdasar atas hukum, pemerintahan Negara itu juga harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi dalam negara hukum adalah konstitusi yang bercirikan gagasan kostitusionalisme yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. 2. Negara Hukum Formil dan Negara Hukum Materiil Negara hukum formil adalah Negara hukum dalam arti sempit yaitu negara yang warga negara. Urusan ekonomi diserahkan pada warga dengan dalil laissez faire, laissez aller yang berarti bila warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Materiil atau Negara hukum dalam arti luas. Dalam negara hukum materiil atau dapat disebut Negara hukum modern, pemerintah diberi tugas membangun kesejahteraan umum di berbagai lapangan kehidupan. Untuk itu pemerintah diberi kewenangan atau kemerdekaan untuk turut campur dalam urusan warga Negara. Pemerintah diberi Freies Ermessen yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan ekonomi social dan keleluasaan untuk tidak terikat pada produk legislasi parlemen. Negara hukum materiil atau dapat disebut Welfare State adalah Negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat. 3. Ciri-ciri Negara Hukum Fredrich Julius stahl dari kalangan ahli hukum eropa continental memberikan cirri-ciri rechtsstaat sebagai berikut. 1. Hak asasi manusia 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asai manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika. 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan –peraturan. 4. Peradilan administrasi dalam perselisihan Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon member ciri-ciri Rule of law sebagai berikut : 1. Supremasi hukum ,dalam arti tidak boleh ada kesewenwng-wenangan,sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum 2. Kedudukan yang sama di depan hukum,baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat 3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Prof.Sudargo Gautama mengemukakan ada 3(tiga) ciri atau unsur dari negara hukum, yakni sebagai berikut : a. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang . Tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap Negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. b. Asas legalitas Setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya. c. Pemisahan kekuasaan Agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi , diadakan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan peundang-undangan, melaksanakan dan badan yang mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu Negara. Franz Magins Suseno (1997) mengemukakan adanya 5 (lima) cirri negara hukum sebagai salah satu cirri hakiki Negara demokrasi. Kelima cirri Negara hukum tersebut adalah sebagai berikut: 1. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah undang-undang dasar. 2. Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang paling penting.Karena tanpa jaminan tersebut , hukum akan menjadi sarana penindasan. Jaminan hak asasi manusia memastikan bahwa pemerintah tidak dapat menyalahgunakan hukum untuk tindakan yang tidak adil atau tercela. 3. Badan-badan Negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku. 4. Terhadap tindakan badan Negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan Negara. 5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak. Mustafa Kamal Pasha (2003) menyatakan adanya tiga ciri khas Negara hukum, yaitu : a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia b. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala betuknya B. NEGARA HUKUM INDONESIA 1. Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Perumusan Negara hukum Indonesia adalah: a. Negara berdasar atas hukum ,bukan berdasar atas kekuasaan belaka b. Pemerintah Negara berdasar atas suattu konstitusi dangan kekuasaan pemerintahan terbatas ,tidak absolute. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dalam arti materiil terdapat dalam bagian pasal-pasal UUD 1945, sebagai berikut : a. Pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa Negara turut aktif dan bertanggungjawab atas perekonomian Negara dan kesejahteraan rakyat. b. Pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat. 2. Perwujudan Negara Hukum di Indonesia Adapun tata urutan perundangan adalah sebagai berikut. a. Undang-undang dasar 1945 b. Ketetepan majelis permusyawaratan rakyat republic Indonesia c. Undang-uundang d. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang(perpu) e. Peraturan pemerintah : 1) Keputusan presiden 2) Peraturan pemerintah . Jenis hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut undang-undang no.10 tahun 2004 adalah sebagia berikut: 1) Undang-undang dasar 1945 2) Undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah pengganti pengganti undang-undang (perpu) 3) Peraturan pemerintah(PP) 4) Peraturan presiden 5) Peraturan daerah Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945,mengandung prinsip-prinsip sbb: 1) Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagi hukum dasar nasional dan adanya hierarki jenjang norma hukum 2) Menggunakan system konstitusi 3) Kedaulatan rakyat atau prinsip democrat 4) Prinsip persamaan keduukan dalam hukum dan pemerintahan 5) Adanya organ pembentuk undang-undang(presiden dan DPR) 6) System pemerintahannya adalah presidensil 7) Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain(Eksekutif) 8) Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluru tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social. 9) Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia 3. Hubungan Negara Hukum dengan Demokrasi Hubungan antara Negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa Negara demokrasi pada dasarnya adalah negaraa hukum .kelima cirri Negara demokrasi tersebut adalah 1) Negara hukum 2) Pemerintahan dibawah control nyata masyarakat 3) Pemilihan umum yang bebas 4) Prinsip mayoritas 5) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis C. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA 1. Pengertian Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagi anugerah tuhan yang maha esa.kesadaran akan hak asasi manusia didasaarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk tuhan memilki drajat dan martabat yang sama,maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asai manusia.jadi kesadaran akan adanya hak asai manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan sebagai berikut . 1) Landasan yang langsung dan pertama yakni kodrat manusia 2) Landaskan kedua dan yang lebih dalam :tuhan menciptakan manusia 2. Macam Hak Asasi Manusia Berdasarkan pengertian HAM,ciri pokok dari hakikat HAM adalah; • HAM tidak perlu diberikan ,dibeli,ataupun diwarisi. • HAM berlaku bagi semua orang • HAM tidak boleh dilanggar HAM meliputi berbagai bidang,sebagai berikut. a) Hak asasi pribadi (personal rights) b) Hak asasi politik (political rights) c) Hak asasi ekonomi (property rights) d) Hak asasi social dan kebudayaan (social and cultural rights) e) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality) f) Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tatacara peradilan dan perlindungan ( procedural rights) D. SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA a. Perkembangan Hak Asasi Manusia pada Masa Sejarah b. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Inggris c. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat d. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Prancis e. Atlantic Charter Tahun 1941 f. Pengakuan Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa g. Hasil Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1966 E. HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 1. Pengakuan Bangsa Indonesia Akan Hak Asasi Manusia a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat c. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 d. Ketatapan MPR e. Peraturan Perundang-undangan 2. Penegakan Hak Asasi Manusia a. Kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, antara lain : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang bertujuan : 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; 2. Meningkatkan Perlindungan dan Penegakan hak asasi manusia guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. b. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan Hak Aasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. c. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. d. Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi : memberikan alternative bahwa penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dapat dilakukan di luar Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu melalui Komisi Keberadaan dan Rekonsiilasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Beberapa contoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) : 1. KONTRAS ( Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan) 2. YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia) 3. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan 4. Human Rights Watch (HRW) 3. Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia Beberapa Konvensi yang berhasil diciptakan adalah sebagai berkut : 1. Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan hak asasi manusia sedunia) dihasilkan dalam siding umum PBB 10 Desember 1945. 2. International Covenant of Civil and Political Rights (Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dan International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights (Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) pada Tahun 1996. 3. Declaration on the Rights of peoples to Peace (Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamaian) pada tahun 1984 dan Declaration on the Rights to Development (Deklarasi Hak atas Pembangunan) pada tahun 1986. 4. African Charter on Human and Peoples Rights (Banjul Charter) oleh Negara Africa yang tergabung dalam Persatuan Afrika (OAU) pada tahun 1981. 4. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional Beberapa macam konvensi internasional tentang hak asasi manusia yang sudah diratifikasi Indonesia adalah sebagai beikut : a. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958). b. Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan –Convention on The Political Rights of Women (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958). c. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan – Convention on The Elimination of Descrimination Against Women (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984). d. Konvensi Hak Anak – Convention on The Rights of The Child (diratifikasi dengan Keppres No.36 Tahun 1990). e. Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun srta Pemusnahannya –Convention on the Destruction (diratifikasi dengan Keppres No.58 Tahun 1991). f. Konvensi Internasional terhadap Antipartheid dalam Olahraga – International Convention Against Apartheid in Sprots (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1993). g. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia – Torture Convention (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998). h. Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 87 Tahun 19998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi –ILO Convention No.87 Concerning Freedom of Association and Protection on the Rights to Organise (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1998). i. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial –Convention on the Elimination of Racial Discrimination (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999). j. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Culture Rights): Diratifikasi dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2005.

k. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant On Civil and Political Rights). Diratifikasi dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2005.