Latar Belakang Orde Baru

Masa Orde Baru Pengertian Latar Belakang Kebijakan Orde Baru

Masa Orde Baru – Pengertian, Latar Belakang, Sejarah, Kebijakan

Warga Indonesia yang pada tahun era 90-an ke bawah pasti tidak asing dengan masa orde baru.

Bahkan sampai saat ini pun, dua kata tersebut masih sering muncul dan menghiasi pemberitaan tentang perkembangan Indonesia, terutama dalam hal politik dan pemerintahan. Itu artinya orde baru merupakan sesuatu yang besar, dalam dan patut selalu dikenang, baik dan buruknya yang menyelimuti zaman tersebut.

Pengertian Orde Baru

Orde baru sering kali disingkat dengan orba. Ini merupakan sebuah sebutan bagi masa pemerintahan atau rezim seorang Presiden Republik Indonesia yang ke-2, yaitu Soeharto. Soeharto sendiri merupakan penerus dari Soekarno untuk memimpin bangsa Indonesia. Peristiwa pemindah tanganan jabatan terjadi pada tahun 1966.

Dalam sistem pemerintahan orde baru, terdapat sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia secara konsekuen dan murni untuk kembali kepada pelaksanaan yang sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pengertian orde baru ini sangat erat kaitannya dengan sejarah lahirnya orde baru. Secara ringkasnya yaitu pemerintahan Indonesia menganut paham demokrasi, namun pada saat itu, paham tersebut terancam akan tergantikan dengan paham komunis. Karena adanya peristiwa pemberontakan G30S/PKI. Pemerintahan orde baru kemudian menitikberatkan kepada upaya pengembalian pemerintahan kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideology dasar negara Indonesia.

Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Lahirnya orde baru dilatarbelakangi beberapa hal, yaitu:

Terjadinya peristiwa G30S PKI

G30S PKI atau gerakan 30 September PKI merupakan sebuah gerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang menyebabkan kondisi ketertiban dan kestabilitasan Negara Republik Indonesia menjadi amburadul. Karena peristiwa suram inilah kemudian rakyat melakukan demonstrasi besar-besaran dan menuntut agar Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta dengan organisasi masanya dibubarkan dan tokoh-tokohnya diadili atas tindakan kerusuhan yang dilakukan pihak PKI.

Selain itu, karena latar belakang tersebutlah, maka Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang disingkat dengan SUPERSEMAR).

Surat tersebut ditujukan untuk Letjen Soeharto. Adapun mengenai isinya adalah perintah untuk mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi segala permasalahan atau keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.

Terbentuknya Front Pancasila

Front Pancasila merupakan sebuah kesatuan atau gabungan dari beberapa organisasi (KAPPI, KASI, KAMI dan lainnya) yang terbentuk pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR.

Front Pancasila dikenal juga dengan istilah Angkatan 66. Tujuan dari pembentukan gabungan organisasi-organisasi masyarakat ini adalah mengajukan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat).

Tuntutan tersebut mencakup tiga hal, yaitu:

Pembubaran PKI beserta Organisasi Massanya

Salah satu tujuan dibentuknya Front Pancasila adalah untuk menghancurkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan penculikan serta pembunuhan terhadap para jendral di Lubang Buaya yang terjadi pada 30 September 1965.

Pembersihan Kabinet Dwikora

Gagalnya reshuffle Kabinet Dwikora (21 Februari 1966) serta pembentukan Kabinet Seratus Menteri. Keduanya justru membuat rakyat geram dan tidak puas, sehingga rakyat melalui Front Pancasila menuntut agar Kabinet Dwikora dibubarkan.

Penurunan harga barang-barang

Pada saat pemerintah orde lama, pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga-harga, khusunya harga bahan bakar. Inflasi pun meningkat menjadi 6 kali lipat. Tindakan-tindakan tersebut kemudian menimbulkan keresahan masyarakat luas karena keadaan ekonomi yang semakin memburuk.

Merosotnya wibawa Soekarno

Wibawa Soekarno sebagai pemimpin negara merosot tajam lantara gagal dalam melakukan beberapa hal, seperti:

Gagalnya Sidang Paripurna kabinet. Sidang ini bertujuan untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang sedang melanda Indonesia, namun usaha tersebut tidak berhasil.
Gagal dalam usaha mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Padahal upaya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), namun tetap saja gagal.

TAP MPRS No XXXIII/1967 MPRS

Dalam TAP MPRS No XXXIII/1967 MPRS tertulis tentang pencopotan jabatan Presiden Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto menjadi Presiden Indonesia yang kedua. Pengangkatan tersebut terjadi pada tanggal 12 Maret 1967.

Sejarah Orde Baru

Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah sejak tahun 1950-an. Salah satu alasannya adalah karena munculnya kebijakan presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno yang memberlakukan pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Sistem pemerintahan baru tersebut memiliki slogan yang mengkhawatirkan, yaitu NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunisme).

Sayangnya, komposisi dari pemerintahan Demokrasi Terpimpin diisi oleh NASAKOM. Sehingga dalam praktiknya, persaingan politik menjadi tidak sehat. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sering kali menjadi partai yang disudutkan dan dicurigai oleh elemen lain merasa panas. Alhasil, partai ini mengambil langkah untuk menculik serta melenyapkan para jenderal. Peristiwa ini sontak menjadi pemicu kekacauan yang terjadi di seluruh pelosok negeri.

Karena sang Menteri Panglima TNI dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), yaitu Jenderal Ahmad Yani menjadi salah satu korban dalam penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh PKI tersebut, maka ditunjuklah Soeharto untuk menggantikannya. Pada saat itu, Soeharto menjabat sebagai Panglima Kostrad. Setelah ditunjuk untuk menggantikan Jenderal Ahmad Yani, Soeharto diberi tugas untuk menjaga keamanan negara dan berhasil.

Keberhasilan Soeharto diganjar dengan menerima mandat presiden Soekarno untuk menjadi pemimpin negara. Mandat ini diberikan melalui Supersemar. Sejak saat itu, Soeharto menggantikan Soekarno menjadi presiden dan menjabat selama 32 tahun.

Selama 32 tahun tersebut, Indonesia mengalami perubahan, baik dari sisi positif maupun negative yang menjadikannya sebagai kekurangan dan kelebihan pemerintahan orde baru.

Faktor yang sangat mempengaruhi jatuhnya pemerintahan ini dipicu oleh maraknya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang menyebabkan rakyat merasa tidak puas. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 menambah keresahan rakyat dan terjadilah demo besar-besaran di Jakarta. Demo tersebut menuntut Soeharto lengser dari jabatannya.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Kebijakan pemerintah orde baru berkaitan dengan tujuan utama berdirinya pemerintahan orde baru tersebut, yaitu menciptakan stabilitas, baik dalam lingkup ekonomi maupun politik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah orde baru yang dipimpin oleh Soeharto menerapkan beberapa macam kebijakan, yaitu:

Kebijakan ekonomi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

Meluncurkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada tahun 1969 dan berakhir pada tahun 1994. Dalam program perencanaan tersebut pemerintahan orde baru berhasil mewujudkan impian untuk meningkatkan ekonomi nasional. Salah satu wujud keberhasilannya yang sangat terkenal adalah swasembada besar, tepatnya pada tahun 1984.
Pemerintah orde baru melaksanakan program trilogy pembangunan. Tujuan dari program ini adalah untuk pemerataan ekonomi bagi segenap masyarakat bangsa Indonesia.

Prestasi perdana yang ditorehkan oleh pemerintahan orde baru dalam bidang politik adalah keberhasilannya dalam membubarkan PKI (Partai Komunis Indonesia) lengkap dengan organisasi-organisasi sayap dan pendukungnya sampai ke dalam DPR/MPR sampai bersih sebersih-bersihnya.

Pada masa pemerintahan orde baru, pelaksanaan pemilu perdana diselenggarakan pada tahun 1971. Pada pemilu ini, pemerintah menyederhanakan partai politik yang sebelumnya berjumlah 10 menjadi hanya 3. Selain itu, pemerintahan orde baru juga meresmikan peran militer dalam pemerintahan. Dengan begitu maka militer memiliki dua peran atau disebut dengan dwifungsi ABRI. Tidak hanya itu, pemerintah juga mewajibkan Penataan P4 yang mencakup Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila bagi masyarakat.

Pada masa pemerintahan orde baru inilah terjadi perjanjian dan konfrontasi yang membawa Irian Barat dan Timor Timur berhasil masuk menjadi satu wilayah kesatuan dengan kekuasaan NKRI. Selain itu, pada masa pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto inilah, pemerintah menggagas berdirinya ASEAN dan beberapa kebijakan positif lainnya mengenai bidang politik, seperti:

Mengakui negara Singapura
Memulihkan hubungan dengan Malaysia yang pada saat masa orde lama saling bermusuhan.
Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965 dan kembali lagi menjadi anggota PBB pada tahun 1967.

Pada pemerintahan orde baru, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bidang sosial, seperti:

Program Keluarga Berencana (KB)
Transmigrasi
Gerakan Wajib Belajar
Gerakan Orang Tua Asuh

Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem Pemerintahan Orde Baru

Sistem pemerintahan orde baru menganut sistem otoriter, yaitu sistem kepemerintahan yang dipegang penuh oleh presiden. Jadi pada zaman orde baru tersebut, yang berhak memegang penuh kekuasaan adalah Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia yang kedua menggantikan Soekarno.

Pada awal masa ini, kehidupan demokratis terlihat menunjukkan kemajuan. Namun, semakin ke sini perkembangan demokrasi di Indonesia tidak mengalami perubahan seperti dalam masa Presiden Soekarno dengan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Dalam dunia politik, pemerintah orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri yang ditadinya ditempuh oleh Soekarno menjelang akhir masa jabatannya. Salah satunya adalah dengan mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi.

Selain itu, orde baru juga memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya. Pada era Soeharto ini, pemerintah juga menempuh kebijakan melalui struktur Administratif, namun dengan didominasi oleh kalangan militer meskipun dengan nasihat dari para ahli ekonomi. Ahli ekonomi yang ditunjuk sebagai dewan penasehatnya pun tidak main-main, yaitu mereka yang memiliki ijazah pendidikan dari negara Barat.

Pada saat pemerintahan orde baru, DPR dan MPR tidak berfungsi dengan efektif. Bahkan cenderung mengandung unsur KKN, karena anggotanya yang dipilih berasal dari kalangan orang militer yang dekat dengan keluarga Cendana.

Tujuan Orde Baru

Adapun tujuan dari terbentuknya pemerintahan orde baru, yaitu:

Mengoreksi penyimpangan yang dilakukan pada masa orde lama. Pengkoreksian ini mencakup total keseluruhan tanpa terkecuali.
Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia
Menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
Membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan bangsa, terutama dalam bidang ekonomi.

Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru

Dari segi kebijakan ekonomi, politik, stabilitas politik, ekonomi negara, sumber daya manusia dan kondisi dunia antara orde lama dan orde baru jelas berbeda. Adapun penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut:

Orde lama: tertutup dengan orientasi komunis atau sosialis
Orde baru: terbuka dengan orientasi kapitalis

Orde lama: emosi nasionalisme masyarakat masih sangat tinggi. Hal ini dikarenakan Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan panjang bangsa barat dan Jepang. Pada bidang politik pada masa orde lama ini, sudah mulai banyak proyek marcusuar yang didirikan, karena masyarakat memiliki ambisi agar Indonesia terlihat unggul di mata negara lain.
Orde baru: memiliki keinginan yang menggebu-gebu untuk berubah serta memperbaiki segala permasalahan yang muncul pada masa orde lama. Tidak hanya itu, pemerintahan orde baru juga memiliki keinginan untuk membangun ekonomi dan membuka ruang bagi para investor asing.

Stabilitas politik dan ekonomi

Orde lama: Tingkat inflasi masih sangat tinggi.
Orde baru: berhasil menekan inflasi. Tahun yang bersejarah dalam kebijakan politik dan ekonomi adalah pada tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 500% dan tahun 1970, inflasi berhasil ditekan menjadi 5-10%

Orde lama: kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru berhasil keluar dari masa penjajahan.
Orde baru: sudah mulai semakin banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini dikarenakan cukup berhasilnya program wajib belajar, sehingga prestasi masyarakat yang bersekolah semakin meningkat.

Orde lama: Situasi dunia baru saja selesai melewati perang dunia ke 2.
Orde baru: sedang berada dalam masa oil boom, yaitu berakhirnya perang dingin dan perang Vietnam. Kedua perang ini membawa dampak positif terhadap kondisi negara.

Kelebihan dan Kekurangan Orde Baru

Setiap pemerintahan pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari masa pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Soeharto adalah sebagai berikut:

Kesuksesan Gerakan Wajib Belajar dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Kesuksesan dua program pemerintahan orde baru tersebut telah berhasil mencerdaskan banyak masyarakat Indonesia. Rata-rata yang telah bersekolah, mampu membaca.

Hal ini berdampak positif dalam menurunkan tingkat pengangguran. Selain itu, keberhasilan program tersebut juga telah berhasil membuka peluang investasi bagi investor asing. Dengan begitu, maka negara menjadi untung, karena menerima banyak dana dari luar negeri.

Pada masa pemerintahan orde baru telah berhasil menyukseskan Program Keluarga Berencana yang sejatinya telah diperkenalkan pada masa pemerintah orde lama, namun pada orde lama masih belum bisa dikatakan berhasil, bahkan tidak dilaksanakan.
Pada masa pemerintahan orde baru mampu meningkatkan GDP per kapita Indonesia dengan mencapai lebih dari $1000 pada tahun 1996, padahal sebelumnya pada tahun 1968, per kapita Indonesia hanyalah $70.
Kebutuhan pangan pada masa pemerintahan orde baru semakin tercukupi. Sama halnya dengan keamanan dalam negeri yang semakin meningkat.

Maraknya kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat dari yang paling bawah hingga paling atas. Hal ini berdampak buruk, salah satunya terjadinya kesenjangan sosial bagi si kaya dan si miskin. Hal ini diperparah dengan sikap si kaya yang banyak semena-mena karena merasa memiliki hak yang lebih baik dari pada si miskin.
Pembangunan negara tidak merata dan menyeluruh, sehingga memicu munculnya perbedaan yang mencolok antara pembangunan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal ini dikarenakan hasil dari pendapatan atau kekayaan daerah hanya digunakan untuk pembangunan di daerah pusat kota saja. Akibatnya, banyak masyarakat di sejumlah daerah, khususnya Aceh dan Papua merasa tidak puas karena kesenjangan pembangunan yang tidak merata tersebut.

Tidak adanya tanda-tanda pergantian ataupun penurunan kekuasaan ke presiden berikutnya.
Pada masa pemerintahan orde baru, permasalahan Hak Asasi Manusia masih memprihatinkan. Banyak terjadi kasus kekerasan yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah. Contoh kasus yang terjadi adalah operasi rahasia Petrus (Penembakan Misterius), banyak Koran dan majalah dibrendel dan kebebasan berpendapat masih sangat terkekang.

Orde baru telah menorehkan sejarah yang panjang dan dalam bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang hidup pada masa era 90-an ke bawah.

Bisa dikatakan pada masa pemerintahan ini, masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di kalangan bawah merasakan dua sisi yang kontras sekaligus, yaitu harga bahan pangan yang murah, namun mencekam. Salah satunya karena ketiadaannya kebebasan dalam berkehidupan dan minimnya penerapan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi mereka yang dirasa tidak sesuai dengan pemerintahan saat itu pasti akan diburu dan tidak segan-segan dihilangkan dari muka bumi.

Sumber: