Pp 78 Tahun 2015



Upah Minimum 2020 Naik 8 51 Persen Republika Online

Peraturan Pengupahan di Indonesia Menurut PP 78 Tahun 2015

  • Dalam PP 78 Tahun 2015 disebutkan bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk mencapai penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi para pekerja/buruh. Penghasilan layak yang dimaksud dari peraturan ini adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar. Kebijakan penghasilan layak yang dimaksud dari PP 78 Tahun 2015 ini diberikan dalam bentuk Upah dan Pendapatan non Upah. Adapun kebijakan pengupahan tersebut yang meliputi:

    1.  Upah minimum

    2.  Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya

    3.  Bentuk dan cara pembayaran Upah

    4.  Upah kerja lembur

    5.  Denda dan potongan Upah

    6.  Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya

    7.  Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah

    8.  Upah tidak masuk kerja karena berhalangan

    9.  Struktur dan skala pengupahan yang proposional

    10. Upah untuk pembayaran pesangon

    11. Perhitungan pajak penghasilan

    Menurut PP 78 tahun 2015, upah yang dimaksud terdiri atas komponen seperti upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Dalam komponen tersebut, upah pokok dan tunjangan tetap memiliki besaran upah pokok paling sedikit 75 persen dari jumlah uang pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan, untuk pendapatan non upah yang berupa tunjangan hari raya keagamaan, menurut PP ini pengusaha dapat memberikan pendapatan non upah berupa bonus, uang pengganti fasilitas kerja, dan atau uang servis pada usaha tertentu.

    Dalam PP ini juga menegaskan bahwa tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada para pekerja/buruh, dan dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

    Baca juga: Slip Gaji Karyawan, Wajibkah untuk Selalu Diberikan oleh Perusahaan?

  • Gallery Pp 78 Tahun 2015

    Pp Nomor 78 Tahun 2015

    Ump Resmi Naik Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Pp Nomor 78

    Pergub Dki No 182 Th 2017 Ump Dki Jkt 2018

    Di Surabaya Sarbumusi Tuntut Pemerintah Cabut Pp 78 Tahun

    Isi Lengkap Pp 78 2015 Tentang Pengupahan Taman Berbagi

    Struktur Skala Pengupahan Dalam Pp 78 Tahun 2015 Dinilai

    Mekanisme Penetapan Upah Minimum Di Provinsi Lampung Dalam

    Pp Nomor 78 Tahun 2015

    Info Terbaru Revisi Pp Nomor 78 Tahun 2015 Sedang Dibahas

    Tolak Pp 78 Tahun 2015 Buruh Di Solo Turun Ke Jalan

    Jokowi Jk Terapkan Politik Upah Murah Di Indonesia Melalui

    Kasbi Jawa Barat Aksi Menolak Upah Murah Pp 78 Tahun 2015

    Tag Pp 78 Tahun 2015 Terkait Umk Kabupaten Kota Di Jatim

    Buruh Tolak Pp 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    Jelang May Day Aktivis Mahasiswa Soroti Pp 78 Tahun 2015

    Analisis Yuridis Keppres Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan

    Petra Togamas Undang Undang Ketenagakerjaan Pp No 78

    Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo

    Mempelajari Perbedaan Peraturan Pro Solusi Hr

    Pp Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Harus Reqnews Com

    Pp No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Klipingbekasi

    Perpres Nomor 131 Tahun 2015 Copy Pdf Peraturan Presiden

    Undang Undang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    Uu Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    Apakah Upah Minimum Sama Dengan Upah Pokok Hukumonline

    Download Pp 78 Tahun 2015 Pengupahan Payroll Software

    Pp Nomor 78 Tahun 2015

    M3r0k3t V Twitter Surat Edaran Menaker Kenaikan Upah


    0 Response to "Pp 78 Tahun 2015"

    Post a Comment

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel